LensaKalbar – Anggota DPR-RI, H Sukiman mengaku banyak mendapatkan informasi, bahkan bukti adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi yang sengaja melibatkan dirinya dalam politik praktis.
Meskipun secara bukti ASN tersebut tidak masuk dalam kepengurusan partai, namun ASN dilarang melakukan politik praktis untuk kepentingan partai tertentu, apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan penting di suatu instansi.
“Sudah jelas di dalam ketentuan yang berlaku, bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Terlebih menggunakan jabatan dan memanfaatkan program-program di instansi untuk kepentingan partai tertentu. Kalau ingin berpolitik keluar dari ASN. Karena ASN tidak boleh berpolitik. Tugas ASN itu melayani masyarakat, bekerja sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat, “ kata Sukiman, kemarin.
Sukiman menegaskan, jika pejabat tersebut masih tetap berpolitik, dirinya tidak segan-segan untuk melaporkannya ke Pemerintah Pusat (Pempus), khususnya ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), agar diberi tindakan. Sebab dalam Undang-Undang (UU) sudah tegas ASN dilarang berpolitik.
“Di Melawi itu ada oknum ASN yang berpolitik praktis, buktinya sudah banyak. Saya juga punya buktinya baik foto maupun video, makanya saya sekarang tegaskan ASN jangan berpolitik, kalau mau berpolitik silakan keluar dari ASN,” tegas Sukiman.
Dia mengatakan, sejatinya dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI yang membidangi anggaran, dirinya bisa mengusulkan anggaran lebih besar untuk Kabupaten Melawi, bahkan dua sampai tiga kali lipat dari yang ada sekarang.
“Namun saya malas kalau ternyata anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan politik. Niat kita kan membantu ya untuk masyarakat, jangan dikait-kaitkan ke politik, ASN juga begitu, bekerja harus sungguh-sunggguh untuk masyarakat,” pungkas Sukiman. (Fit)
