LensaKalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyambut baik masuknya investasi di kabupaten ini. Tetapi dengan catatan, yakni investasi harus dilakukan dengan menjaga hak-hak masyarakat dan tanpa merampasnya.
“Kita membutuhkan investor, tapi bukan investor yang merampas hak-hak masyarakat,” tegas Heri Jambri ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, belum lama ini.
Contoh, kata Heri Jambri,, masyarakat yang tidak menyerahkan tanah, tiba-tiba lahannya masuk Hak Guna Usaha (HGU) kepemilikan tanah oleh perusahaan.
“Tentu ini ada konspirasi antara perusahaan dengan oknum pemerintah. Jelas ini mafia dan harus diselesaikan,” ucap Heri Jambri menegaskan.
Berkaitan dengan persoalan tersebut, Heri Jambri mengatakan bahwa DPRD Sintang telah membentuk Pansus (Panitia Khusus) tentang perizinan dan HGU untuk menindaklanjuti isu-isu terkait investasi dan melindungi hak-hak masyarakat.
“Tentunya langkah ini merupakan amanah rakyat dan upaya untuk memastikan kebenaran dan keadilan,” kata Heri Jambri.
Perusahaan yang baik dan betul-betul berinvestasi, kata Heri Jambri, akan didukung. Sebab tidak semua perusahaan itu jahat.
“Yang jahat harus kita basmi,” ucap Heri Jambri.
Selanjutnya, kata Heri Jambri, langkah yang akan diambil DPRD Sintang adalah membentuk Pansus setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang tahun 2024.
“Pansus ini kami harapkan dapat menangani permasalahan investasi dengan pendekatan yang tegas Kita membentuk pansus karena kita menilai Tim Koordinasi Pembinan Perkebunan Kabupaten (TKP3K) yang seharusnya menyelesaikan persoalan perkebunan, seperti tidak bisa bergerak. Hak-hak masyarakat tetap dilanggar dan dirampas. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap perusahaan yang melanggar, bukan malah kriminalisasi terhadap masyarakat,” pungkas Heri Jambri. (LK1)
