LensaKalbar – Dihadapan Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi memaparkan sejumlah langkah konkret dan strategis yang telah diambil Pemerintahannya bersama Bupati Mempawah, Hj Erlina pada pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah titik “Bumi Galaherang”.
Ungkap Wabup Pagi, bahwa luas lahan terbakar selama periode Februari khususnya di Desa Pasir mencapai 452 hektar. Hal tersebut terjadi sejak tanggal 8 hingga 25 Februari lalu.
“Artinya, sangat luas hingga membutuhkan waktu beberapa hari dalam upaya memadamkannya. Jadi, karena medan yang cukup sulit dijangkau juga menjadi penyebab meluasnya karhutla di Desa Pasir. Namun Alhamdulillah, dengan campur tangan Allah SWT dan hujan yang mengguyur beberapa hari belakangan ini, kondisinya sudah dapat dikendalikan, dan tentunya sebagian lahan sudah padam,” ungkap Wabup Pagi ketika menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (1/3/2023).
Adapun beberbagai langkah yang telah diambil pada penanganan Karhutla, kata Wabup Pagi, dengan melakukan upaya pencegahan termasuk sosialisasi, dan kampanye pengendalian Karhutla di tingkat desa.
“Kami juga melibatkan banyak organisasi masyarakat yang bersinergi bersama pemerintah dan forkopimda serta pihak lainnya,” beber Wabup Pagi.
Tak hanya di Desa Pasir, Wabup Pagi juga menyampaikan Karhutla yang terjadi di Desa Sungai Bakau Besar Darat kurang lebih 2 Hektar, dan Kelurahan Anjongan Melancar yang relatif dengan sebaran yang tidak luas.
“Pencegahan akan kami maksimalkan dengan sosialisasi mendalam hingga melibatkan banyak pihak. Saya yakin pemahaman masyarakat Kabupaten Mempawah telah meningkat dan koordinasi yang terjalin sangat baik dari pemerintah, forkopimda, kelompok masyarakat, relawan bencana, KPH Mempawah, Manggala Agni hingga pemadam kebakaran swasta yang dinilainya sangat maksimal memberikan waktu dan tenaga demi menjaga Karhutla agar tidak meluas,” pungkas Wabup Pagi menyampaikan laporannya dihadapan Gubernur Kalbar.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menegaskan bahwa sanksi efektif adalah pencabutan izin. Karenanya, salah satu upaya pencegahan Karhutla dengan memaksimalkan fungsi Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) dalam pembukaan lahan dapat disalurkan pihak terkait secara merata.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar mengatakan bahwa sebagian besar Karhutla terjadi tak hanya di lahan perkebunan, lahan pertanian juga. “Dan yang sangat tak terduga malah Karhutla terjadi dikarenakan pembukaan lahan dengan tujuan pembangunan perumahan. Maka dari itu, sanksi administratif akan jauh lebih efektif dibanding sanksi lainnya sehingga pemilik lahan sadar akan tanggung jawab, Konsesi lahan harus terus dijaga, bila terbakar ya harus dicabut izinnya. Itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2020 dan terbukti saat itu Karhutla terus menurun,” tegas Gubernur Kalbar. (Dex)
