LebsaKalbar – Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan video conference dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018, Senin (24/09/2018).
Kapolri melakukan video conference didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Dihadapan, Bupati Sintang, Danrem 121/Abw, Dandim 1205/Stg, dan Kapolres Sintang, Kapolri lebih menekankan pada pengamanan pemilu 2019.
“Kapolri menyampaikan sinergitas TNI-Polri yang terlibat dalam pemilu 2019. Intinya, netralitas Polri lebih ditekankan dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” kata Kapolres Sintang, AKBP Sudarmin usai melakukan video konference, di Mapolres Sintang.
Bagi anggota Polri yang tidak netral, kata Kapolres, akan dikenakan sanksi. Paling berat sanksinya kita tempatkan di penempatan khusus selama 21 hari. Langkah itu diambil apabila anggota Polri melanggar PP Nomor 2 tahun 2013 tentang peraturan disiplin.
Tetapi, tambah Kapolres, apabila anggota Polri melanggar Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KKEP, maka akan dijatuhkan sanksi paling tegas yakni dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat.
“Pada prinsipnya selama pemilu 2019 polri akan bekerja sesuai dengan aturan serta intens berkoordinasi dengan stekholder terkait,” katanya.
Ketika terjadi gangguan Kamtibmas selama tahapan Pemilu 2019, kata Kapolres, pihaknya sudah siap bertindak dan mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan. “Tetapi kita harapkan selama tahapan pemilu 2019 tidak terjadi gangguan. Sehingga terciotanya Pemilu 2019 yang aman, nyaman, damai, dan sejuk,” ungkap Kapolres.
Di tempat yang sama, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengaku bahwa video konference yang dilakukan Kapolri, Panglima TNI, dan Mendagri memiliki persepsi yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Sintang.
“Intinya, kita sama-sama ingin mensukseskan pemilu 2019,” kata Jarot Winarno.
Kemudian, tambah Jarot, dalam video konference tersebut juga ditekankan bahwa soal kewajiban semua pihak. Artinya, Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban untuk memfasilitasi dan menyiapkan sarana prasarana termasuk mengalokasikan anggaranya.
“Kebetulan kami belum rapat menyusun APBD murni tahun anggaran 2019. Nanti akan kita bicarakan juga terkait dukungan Pemda Sintang terhadap tahapan Pemilu 2019,” ungkapnya. (Dex)
