LensaKalbar – Ketika menerima kedatangan Direktur Dana Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Putut Hari Satyaka, Wakil Bupati Sintang, Askiman mencurahkan isi hatinya (Curhat). Bukan masalah pribadi, melainkan tentang pembangunan di Bumi Senentang.
“Tantangan pembangunan di Kabupaten Sintang adalah mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur,” kata Askiman di hadapan tamunya yang datang bersama Anggota DPR-RI, Sukiman, kemarin.
Askiman melanjutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang sudah secara perlahan mulai mengurangi persentase jalan rusak. “Tantangan mengentaskan kemiskinan juga sangat tinggi, karena berkorelasi dengan perbaikan infrastruktur,” paparnya.
Untuk wilayah perbatasan negara, kata Askiman, hingga saat ini masih menjadi problem. Pasalnya, 90 persen warga perbatasan di Kabupaten Sintang merupakan petani lada. Sayangnya, hasil mereka tidak dapat diperjualbelikan di negara sendiri.
“Karena jalan di perbatasan menuju Kota Sintang rusak, maka kebanyakan petani kita menjual lada ke Malaysia. Petani juga banyak membeli pupuk lada ke Sarawak yang ternyata sudah dicampur dengan virus. Akhirnya banyak lada petani yang mati,” beber Askiman.
Olehkarenanya, Askiman berharap Pemerintah Pusat (Pempus) dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi Pemkab Sintang.
“Ada banyak usulan yang sudah kami sampaikan. Namun belum berhasil direalisasikan oleh Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Pemkab Sintang, lanjut Askiman, sudah lima tahun berturut turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. “Namun tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID),” katanya.
Ia menyadari, ada persyaratan khusus untuk mendapatkan DID itu. “Makanya kami mohon bantuan dari Pusat. Mohon bimbingan supaya kami bisa memperbaiki diri dan kemudian mendapatkan bantuan dana dari Pusat itu,” harap Askiman.
Untuk 2019, tambah Askiman, Pemkab Sintang telah mengajukan usulan pembangunan. Diharapkan pembiayaan dari Pempus dapat membantu Kabupaten Sintang.
“Kita juga berterima kasih sejak 2017 hingga 2018 sudah ada bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Sintang,” katanya.
Mendengar Curhat-an Askiman itu, Direktur Dana Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI, Putut Hari Satyaka mengatakan, apa yang disampaikan Wakil Bupati Sintang itu sudah direkamnya.
“Daftar kebutuhan Kabupaten Sintang juga sudah kami rekam. Soal DID, memang 2017 ada alokasi dasar. Syaratnya mendapatkan opini WTP dan pengesahan APBD tepat waktu, pasti mendapatkan DID Rp7,5 Miliar,” kata Hari.
DID memiliki 10 kategori, menurut Hari, memang agak berat. Setiap daerah harus memenuhi syarat tersebut. “Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa mendapatkan dana ini,” jelas Hari.
Kalau daerah tersebut tidak mampu berada di atas passing grade, tambah Hari, maka tidak akan mendapatkan DID. Penilaiannya berdasarkan sepuluh kategori, di antaranya pelayanan publik bidang kesehatan, pendidikan, perencanaan terbaik, inovasi terbaik, penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.
“Ternyata Kabupaten Sintang hanya ada dua kategori yang nilainya B, yakni pada kategori pengelolaan keuangan daerah dan bidang kesehatan, yang lain nilainya C. Dua kategori itu hanya 59, sementara standarnya 61. Jadi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan DID,” terang Hari.
Sejauh ini, tambah dia, ada daerah yang mendapatkan DID mencapai Rp70 Miliar. Seyogianya dana ini dapat memacu daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat tiga saringan untuk seleksi usulan daerah oleh pemerintah pusat. Memang setiap usulan daerah betul-betul dilihat dengan cermat oleh pemerintah pusat,” kata Hari.
Untuk usulan DAK Tahun Anggaran (TA) 2019, pada awal Maret nanti sudah keluar prosedur pengusulannya. “Silakan siapkan proposal dengan baik, dengan dilengkapi data dan informasi yang akurat, ditambah koordinasi yang baik dengan kementerian teknis,” kata Hari. (Dex)
