Ketua DPRD Sintang Ingatkan Pengawasan dan Evaluasi Ketat Selama WFH ASN
- calendar_month Sel, 31 Mar 2026
- comment 0 komentar
Ketua Sementara DPRD Sintang, Indra Subekti
LensaKalbar – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dinilai krusial untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga meski terjadi perubahan pola kerja.
Menurut Indra Subekti, penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas kinerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa harus ada sistem kontrol yang jelas dan terukur agar kinerja pegawai tetap dapat dipantau secara optimal.
“Harus ada kontrol yang jelas. Jangan sampai WFH justru dimanfaatkan untuk menurunkan kinerja. Perlu ada indikator yang terukur agar kinerja ASN tetap bisa dipantau,” ujar Indra Subekti.
Indra Subekti menjelaskan, evaluasi berkala diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Dengan adanya evaluasi, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana WFH memberikan dampak terhadap produktivitas serta pelayanan publik.
Selain menyoroti aspek pengawasan, politisi Partai NasDem juga mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi dalam menjaga kualitas pelayanan selama penerapan WFH.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan berbagai layanan publik dilakukan secara daring tanpa harus selalu bertatap muka.
“Di era sekarang, banyak layanan yang bisa dilakukan secara online. Ini harus dimaksimalkan. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan tanpa hambatan meski sebagian ASN bekerja dari rumah,” katanya.
Indra Subekti menilai, digitalisasi pelayanan publik tidak hanya menjadi solusi jangka pendek selama penerapan WFH, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi birokrasi ke arah yang lebih modern dan efisien.
Indra Subekti berharap, pemerintah daerah dapat memadukan antara kebijakan WFH dengan sistem pelayanan berbasis digital secara maksimal. Dengan demikian, kinerja ASN tetap terjaga, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik tetap terpenuhi dengan baik.
“Intinya, pelayanan publik tidak boleh terganggu. WFH boleh diterapkan, tapi tanggung jawab terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Indra Subekti. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar