Anggaran Dipangkas, DPRD Sintang Ingatkan Pembangunan Terancam Tersendat

LensaKalbar – Pemangkasan anggaran yang tengah terjadi dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sintang. Anggota DPRD Sintang, Muhammad Chomain Wahab, menegaskan bahwa sejumlah program yang telah dirancang pemerintah daerah kini berpotensi mandek akibat keterbatasan fiskal yang semakin menekan.

Politisi Partai PKB itu menyebut, kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam situasi ideal. Dampaknya langsung terasa pada pelaksanaan program pembangunan yang sebelumnya telah disusun secara matang oleh kepala daerah. Menurutnya, pemotongan anggaran membuat banyak rencana kehilangan daya eksekusi.

“Ya pasti berpengaruh. Semua yang sudah disusun Bupati dan Wakil Bupati begitu kena potong pada akhirnya tidak bisa jadi apa-apa. Memang kondisi pemerintah daerah hari ini sulit,” tegas Muhammad Chomain Wahab.

Muhammad Chomain Wahab menjelaskan, dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, anggaran merupakan tulang punggung utama. Ketika terjadi rasionalisasi atau pemangkasan, maka seluruh rantai pelaksanaan program ikut terganggu. Tidak hanya tertunda, beberapa program bahkan terancam batal dijalankan.

Muhammad Chomain Wahab menilai, situasi ini tidak hanya terjadi di Sintang, melainkan juga dialami banyak daerah lain di Indonesia. Tekanan fiskal yang terjadi secara luas membuat pemerintah daerah harus berhadapan dengan realitas pahit: banyak rencana tidak bisa diwujudkan sesuai harapan.

Dalam kondisi tersebut, Muhammad Chomain Wahab menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan, terutama dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Program yang bersifat mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi fokus utama.

“Pembangunan tetap harus jalan, tapi memang harus lebih selektif dan realistis dalam kondisi anggaran seperti sekarang,” ujar Muhammad Chomain Wahab.

Lebih lanjut, Muhammad Chomain Wahab juga menyoroti pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, tanpa dukungan tambahan, daerah akan semakin kesulitan menjaga ritme pembangunan, khususnya di sektor-sektor vital seperti infrastruktur dasar, layanan publik, dan ekonomi masyarakat.

Muhammad Chomain Wahab mengingatkan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. Karena itu, sinergi dan koordinasi menjadi kunci agar daerah tetap mendapatkan perhatian dalam alokasi anggaran nasional.

“Kalau tidak ada dukungan tambahan dan strategi yang tepat, banyak program bisa tertunda, bahkan gagal dilaksanakan,” kata Muhammad Chomain Wahab.

Muhammad Chomain Wahab juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menyesuaikan angka, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak.

“Kami harap pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan sesuai perencanaan dan ketepatan prioritas, hal tersebut akan menjadi penentu apakah pembangunan yang dilakukan berdampak atau tidaknya nanti,” pungkas Muhammad Chomain Wahab. (Dex)