DPRD Sintang: WFH Boleh, Layanan Harus Optimal

LensaKalbar – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi yang tengah diwacanakan pemerintah pusat.

Namun demikian, politisi Partai NasDem ini, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu oleh penerapan kebijakan tersebut.

Menurut Indra Subekti, kebijakan WFH memang memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam menekan konsumsi energi dan meningkatkan fleksibilitas kerja ASN. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa fungsi utama birokrasi adalah melayani masyarakat, sehingga aspek pelayanan tidak boleh dikompromikan.

“WFH boleh saja diterapkan, apalagi jika tujuannya untuk efisiensi energi dan efektivitas kerja. Tapi yang paling penting adalah pelayanan publik tetap harus berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena pelayanan menjadi lambat atau tidak maksimal,” tegas Indra Subekti.

Indra Subekti menambahkan, pemerintah daerah harus mampu menyusun skema kerja yang seimbang antara penerapan WFH dan keberlangsungan pelayanan. Misalnya dengan sistem kerja bergilir atau penyesuaian jam kerja, sehingga kantor pelayanan tetap beroperasi secara optimal.

Indra Subekti  juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan WFH. Hal ini guna memastikan bahwa produktivitas ASN tetap terjaga dan tidak menurun akibat perubahan pola kerja.

“Harus ada kontrol yang jelas. Jangan sampai WFH justru dimanfaatkan untuk menurunkan kinerja. Perlu ada indikator yang terukur agar kinerja ASN tetap bisa dipantau,” ujar Indra Subekti

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik selama penerapan WFH. Menurutnya, digitalisasi layanan menjadi solusi strategis untuk menjaga kualitas pelayanan tanpa harus selalu dilakukan secara tatap muka.

“Di era sekarang, banyak layanan yang bisa dilakukan secara online. Ini harus dimaksimalkan. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan tanpa hambatan meski sebagian ASN bekerja dari rumah,” kata Indra Subekti.

Indra berharap, jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan, pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dalam mengakses layanan. Transparansi informasi, kata dia, menjadi kunci agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik.

“Intinya, kami di DPRD mendukung kebijakan yang tujuannya baik. Tapi harus diingat, pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Itu yang tidak boleh ditawar,” pungkas Indra Subekti. (Dex)