DPRD Sintang Bentuk Pansus LKPj 2025, Fokus Evaluasi Kinerja

LensaKalbar – Tak menunggu lama usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025, DPRD Kabupaten Sintang langsung tancap gas. Dalam rapat paripurna internal, Jumat (27/3/2026), lembaga legislatif itu resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk menguliti isi laporan, membedah capaian, hingga menyoroti potensi persoalan yang masih tersisa.

Langkah cepat ini menandai keseriusan DPRD dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pansus dibentuk sebagai instrumen pengawasan yang akan bekerja secara intensif bersama organisasi perangkat daerah (OPD), dengan target waktu yang ketat, seluruh pembahasan harus rampung bulan depan tanpa kompromi.

Anggota DPRD Sintang, Muhammad Chomain Wahab, didapuk sebagai Ketua Pansus, didampingi Juni sebagai wakil ketua. Ia menegaskan, mandat yang diembannya bukan cuma formalitas, melainkan kerja serius yang akan menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Hari ini sudah paripurna pembentukan pansus. Kawan-kawan mempercayakan saya sebagai ketua dan Bang Juni sebagai wakil ketua,” ujar Muhammad Chomain Wahab.

Meski demikian, pansus belum langsung bergerak. Muhammad Chomain Wahab menyebut pihaknya masih menunggu koordinasi dengan pimpinan DPRD terkait jadwal kerja resmi sebelum turun membahas secara teknis bersama OPD.

“Kami akan koordinasi dulu dengan pimpinan, kapan mulai kerja. Setelah itu baru kita turun membahas dengan OPD,” ujar Muhammad Chomain Wahab.

Namun satu hal yang pasti, waktu menjadi tekanan tersendiri. Pansus tidak memiliki ruang untuk berlama-lama. Deadline sudah dikunci, dan seluruh tahapan pembahasan harus selesai tepat waktu.

“Targetnya harus selesai bulan depan. Tanggal pastinya sudah ditentukan, tapi yang jelas tidak boleh lewat,” tegas Muhammad Chomain Wahab..

Dalam menjalankan tugasnya, pansus tidak hanya akan membaca laporan secara normatif. Fokus utama adalah menggali lebih dalam substansi LKPj, termasuk mencermati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kerap memuat sejumlah catatan krusial.

Dari situlah, katanya, pansus akan mengidentifikasi titik-titik lemah, potensi penyimpangan, hingga program yang belum berjalan optimal. Semua temuan itu nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.

“Kita lihat hasil laporan, apa saja yang jadi catatan, lalu kita siapkan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” jelas Muhammad Chomain Wahab.

Pansus ini beranggotakan 12 orang dari berbagai fraksi di DPRD Sintang. Komposisi lintas fraksi ini diharapkan mampu menghadirkan pembahasan yang lebih objektif, tajam, dan komprehensif, tanpa kepentingan sempit.

“Seluruh anggota akan terlibat aktif dalam pembahasan bersama OPD, membedah setiap detail program dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025,” pungkas Muhammad Chomain Wahab, wakil rayat dari daerah pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex)