Sandan Soroti Kejanggalan Data Pangkalan LPG di Desa Serawai dan Ambalau
- calendar_month Sen, 13 Apr 2026
- comment 0 komentar
Sandan, Wakil Ketua DPRD Sintang
LensaKalbar – Wakil Ketua DPRD Sintang, Sandan, mempertanyakan validitas data pangkalan LPG di wilayah pedesaan yang dinilai tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
Ia menyoroti adanya temuan bahwa hampir seluruh desa di Serawai-Ambalau tercatat memiliki pangkalan LPG, namun saat dikonfirmasi, sejumlah kepala desa justru mengaku tidak mengetahui keberadaan pangkalan tersebut.
Menurut Sandan, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait akurasi pendataan serta pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
“Sekarang yang kita tekankan dan kita pertanyakan adalah pangkalan. Seperti di sana, semua desa punya pangkalan, tapi kalau kita kroscek ke kepala desanya, mereka tidak tahu. Ini yang harus jadi perhatian serius,” ungkap Sandan.
Sandan menilai, ketidaksesuaian data tersebut berpotensi memicu berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari distribusi yang tidak tepat sasaran hingga potensi permainan di tingkat lapangan.
Karena itu, Sandan meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) bersama pihak Pertamina untuk lebih selektif dalam menetapkan dan memverifikasi pangkalan LPG.
“Disperindagkop dan Pertamina juga harus selektif. Jangan sampai data hanya di atas kertas, tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat kecil,” tegas Sandan.
Sandan juga menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang janggal. Ia menilai tidak masuk akal jika sebuah desa terdaftar memiliki pangkalan LPG, namun pemerintah desa setempat tidak mengetahui keberadaannya.
“Kan lucu juga kalau semua desa terdaftar punya pangkalan, tapi kepala desanya mengaku tidak tahu. Artinya ada yang tidak beres dalam pendataan atau pengawasan,” tambahnya.
Walau demikian, politisi Partai Gerindra mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG bersubsidi, termasuk pembaruan data secara berkala dan verifikasi langsung di lapangan. Hal ini dinilai penting agar distribusi energi bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak.
DPRD Sintang, kata Sandan, akan terus mengawal persoalan ini dan meminta instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada. Ia juga berharap adanya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi distribusi LPG di daerahnya masing-masing.
“Kalau ini dibiarkan, masyarakat yang dirugikan. Kita ingin semua transparan dan tepat sasaran,” pungkas Sandan. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar