Breaking News
light_mode

Infrastruktur Perbatasan Sintang Butuh Sentuhan Pempus

  • calendar_month Sen, 27 Jun 2022
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Kabupaten Sintang, satu di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia). Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih dengan luasnya Provinsi Jawa Barat.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sintang masih jauh tertinggal. Sebab infrastruktur jalan dan jembatannya masih mengalami kerusakan berat, sehingga perlu perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah pusat (Pempus).

Contoh di Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu. Kedua kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia,red). Infrastruktur jalannya dalam kondisi rusak berat.

“Kondisi jalan wilayah perbatasan kita masih sangat-sangat parah atau rusak berat,” beber Florensius Ronny, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang ketika menjadi nara sumber dialog Forum Kalbar dengan tema “Infrastruktur Sintang Masih Tertinggal” di TVRI Kalbar, Selasa (21/6/2022) lalu.

Bayangkan kata Florensius Ronny, panjang ruas jalan dari Kota Sintang untuk sampai ke Kecamatan Ketungau Hulu kurang lebih 160 Kilometer (Km). “Pastinya tidak dalam kondisi teraspal, tapi masih tanah,” ucap Ketua Dewan Sintang ini.

Olehkarenanya, Florensius Ronny berharap kepada pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian PUPR agar memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan kabupaten ini.

“Kita harap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat membangun ruas jalan ini, karena kondisinya benar-benar rusak berat dan butuh perhatian serius dari semua pihak yang ada di pemerintah pusat,” harap Florensius Ronny.

APBD Sintang, lanjut Ronny, tidak akan mampu menyentuh dan mengatasi persoalan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan itu. Sebab dengan kondisi postur APBD minim saat ini pemerintah daerah telah mengambil langkah strategis dalam melakukan perencanaan pembangunan di kabupaten ini, terutama menentukan titik pembangunan dengan melihat skala prioritas.

“Karena wilayah kita luas, sehingga harus dilakukan pembangunan dengan skala prioritas dan merata di 14 kecamatan. Kita juga berharap pemerintah pusat dapat melanjutkan kembali pembangunan jalan paralel perbatasan, karena jalur itu merupakan akses utama menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Kecamatan Ketungau Hulu,” pungkas Florensius Ronny, wakil rakyat dari Dapil Kelam Permai-Dedai-Sungai Tebelian ini. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Juli Suryadi Ajak ASN Mempawah Perkuat Spiritualitas Saat Ramadan

    Wabup Juli Suryadi Ajak ASN Mempawah Perkuat Spiritualitas Saat Ramadan

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memperkuat nilai-nilai spiritual selama bulan suci Ramadan agar mampu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan penuh integritas dan keikhlasan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan ceramah agama rutin Ramadan 1447 Hijriah bagi ASN yang digelar di Musholla […]

  • Momen Kenalkan Seni Budaya Dayak pada Generasi Muda
    OPD

    Momen Kenalkan Seni Budaya Dayak pada Generasi Muda

    • calendar_month Jum, 6 Jan 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward berharap “Malam Gelar Budaya Dayak Sintang” menjadi momentum bagi kaum generasi muda untuk lebih maksimal dalam menjaga dan melestarikan seni budaya serta adat istiadat masyarakat, khususnya Dayak. “Saya akui bahwa seni budaya Dayak wajib kita jaga dan lestarikan saat ini dan masa depan. Nah, […]

  • Wako Edi Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

    Wako Edi Prioritaskan Pemulihan Ekonomi

    • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Rancangan APBD Kota Pontianak tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (24/10/2022). Ia mengatakan, dalam Rancangan APBD 2023, memprioritaskan alokasi  anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi inflasi berikut dampak yang ditimbulkan. “Dalam hal penyusunan rancangan APBD 2023, Pemerintah Kota Pontianak […]

  • Rasio Kematian Covid-19 di Sintang Capai 4,93 Persen
    OPD

    Rasio Kematian Covid-19 di Sintang Capai 4,93 Persen

    • calendar_month Sen, 19 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang menggelar konferensi pers perkembangan terkini penularan corona di Bumi Senentang. Digelar di ruang Mini Command Center (MCC) Kantor Bupati Sintang, Senin (19/4/2021). Kepala dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh menyampaikan data perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sintang per 18 April 2020. Mulai dari sebaran Covid-19 yang […]

  • Bupati Erlina Apresiasi TMMD ke-124: Jalan, Sumur, dan Rumah Layak Huni Terbangun

    Bupati Erlina Apresiasi TMMD ke-124: Jalan, Sumur, dan Rumah Layak Huni Terbangun

    • calendar_month Rab, 4 Jun 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 resmi ditutup dengan penuh apresiasi dari Bupati Mempawah, Hj Erlina, Rabu (4/6/2025). Dalam upacara penutupan yang digelar di Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Purun Besar, Kecamatan Segedong, Bupati Erlina menyampaikan bahwa kegiatan TMMD telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. “Program ini bukan […]

  • ASN Harus Mampu Beradaptasi

    ASN Harus Mampu Beradaptasi

    • calendar_month Rab, 24 Mei 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan melantik sebanyak 412 pejabat fungsional. Dari jumlah tersebut, terdiri dari PNS melalui pengangkatan pertama 21 orang jabatan fungsional tenaga kesehatan, 5 orang jabatan fungsional lainnya dan 326 orang jabatan fungsional guru. Kemudian untuk pejabat fungsional melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 60 orang. Pengucapan sumpah […]

expand_less