Breaking News
light_mode

Keterbatasan Fiskal jadi Tantangan, DPRD Sintang Tetap Kawal Usulan ke Provinsi

  • calendar_month Sab, 11 Apr 2026
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus, menegaskan komitmennya dalam mengawal usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten agar dapat diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas daerah tetap mendapat perhatian di tengah keterbatasan anggaran.

“Ya tentu kita sudah sampaikan melalui Musrenbang ini, kita berharap bahwa apa yang menjadi usulan prioritas kabupaten kiranya masih dapat ditampung sepenuhnya di provinsi, tetapi ini semuanya kan tergantung kemampuan keuangan daerah kita,” ujar Nikodemus.

Nikodemus menjelaskan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Karena itu, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal dan memperjuangkan agar usulan yang diajukan tidak hanya berhenti di tingkat perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan.

Menurut politisi Partai Hanura, kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh usulan pembangunan. Baik pemerintah kabupaten maupun provinsi harus mampu menetapkan skala prioritas secara cermat agar program yang benar-benar mendesak dapat didahulukan.

Nikodemus juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi, terutama dalam menentukan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dapat meningkatkan peluang usulan Kabupaten Sintang untuk masuk dalam rencana pembangunan provinsi.

Walau demikian, Nikodemus mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat langsung terealisasi dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan kesabaran serta pemahaman dari masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang bertahap dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana usulan prioritas ini tetap kita kawal bersama, sehingga secara bertahap bisa direalisasikan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,” tambahnya.

Dengan pengawalan yang konsisten dari DPRD, diharapkan aspirasi masyarakat yang telah dirumuskan dalam Musrenbang dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, guna mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sintang. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berharap Mempawah jadi Kabupaten Santri yang Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghofur

    Berharap Mempawah jadi Kabupaten Santri yang Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghofur

    • calendar_month Rab, 12 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mempawah adalah satu di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah santri terbanyak, yakni 12 ribu orang, dan tersebar di 80 pondok pesantren (Ponpes). Dengan jumlah penduduk 307 ribu jiwa serta luas wilayah 2700 Km/m2, wilayah yang kecil tersebut, tentunya dapat menjadikan kabupaten yang berjuluk “Bumi Galaherang” ini menjadi kabupaten santri […]

  • Dampak Relokasi, PKL Pasar Raya Sintang Sepi dari Pengunjung

    Dampak Relokasi, PKL Pasar Raya Sintang Sepi dari Pengunjung

    • calendar_month Sel, 19 Jul 2022
    • 0Komentar

    Ketua Dewan Harap Pemerintah Punya Solusi Konkret LensaKalbar – Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sintang  dalam merelokasi para pedagang kaki lima (PKL) dari Taman Bungur atau Kopel ke Pasar Raya Sintang menimbulkan kerugian bagi para pedagang. Pedagang mengeluhkan pendapatan menurun drastis akibat relokasi tersebut. Pasalnya, kawasan tersebut dinilai kurang menarik dan sepi dari pengunjung, meskipun telah […]

  • DPRD Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pada 27 November 2024

    DPRD Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pada 27 November 2024

    • calendar_month Kam, 31 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Sandan mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2024 yang akan berlangsung Rabu, 27 November 2024 mendatang. Politisi Partai Gerindra inipun, mengingatkan agar masyarakat tidak […]

  • Bupati Erlina Ajak Orang Tua jadi Teladan Disiplin Prokes Bagi Anak

    Bupati Erlina Ajak Orang Tua jadi Teladan Disiplin Prokes Bagi Anak

    • calendar_month Sen, 30 Agu 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina berharap kepada orang tua agar menanamkan disiplin hidup bersih dan sehat bagi anak-anaknya. Mengingat, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kunci penting bagi anak-anak agar tetap bugar dan fit ditengah situasi pandemi Covid-19. “Sangat penting untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak-anak di Kabupaten Mempawah. Sebab, kedisiplinan […]

  • Bupati Erlina Hadiri Pengukuhan MABM Periode 2023-2028

    Bupati Erlina Hadiri Pengukuhan MABM Periode 2023-2028

    • calendar_month Sen, 14 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina menghadiri Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Adat Melayu Kalimantan Barat (DPP MABM KB) Periode 2023- 2028 di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (13/8/2023) malam. Pengukuhan dan pelantikan dipimpin langsung Gubernur Kalbar, H Sutarmidji selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP MABM Kalimantan Barat, dengan Ketua Terpilih Prof. Chairil Effendy dan Sekretaris […]

  • Pj Sekda Buka Bimtek PPRG 2024

    Pj Sekda Buka Bimtek PPRG 2024

    • calendar_month Sel, 8 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Abdul Malik membuka kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2024 Kabupaten Mempawah di Wisma Chandramidi Mempawah, Selasa (8/10/2024). Abdul Malik mengatakan dalam pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah, mengamanahkan kepada pemerintah kabupaten untuk menjadikan pengarustamaan gender sabagai salah satu strategi memberdayakan perempuan untuk […]

expand_less