Jalan Begandung Diusulkan Naik Status Lewat Inpres

LensaKalbar – Di tengah kondisi Jalan Begandung yang terus memburuk dan menekan aktivitas masyarakat, langkah strategis akhirnya ditempuh. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Vaulinus Lanan, memastikan dorongan peningkatan status jalan dari Desa Merti Jaya hingga Desa Jaya Mentari kini sudah dibawa ke level pemerintah pusat.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Kerusakan berulang, keterbatasan penanganan daerah, hingga peran vital jalan sebagai akses utama warga Tempunak Hulu menjadikan ruas ini tak lagi cukup ditangani dengan pola perawatan biasa.

“Ini sudah kita dorong sebagai langkah strategis. Tidak hanya di kabupaten, tapi juga ke provinsi hingga pusat, agar penanganannya bisa lebih maksimal,” tegas Vaulinus Lanan.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, DPRD bersama pemerintah daerah mengajukan usulan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) yang memang dirancang untuk mendorong pembangunan infrastruktur prioritas di daerah.

Dengan skema tersebut, intervensi pemerintah pusat diharapkan mampu menjawab keterbatasan yang selama ini menghambat penanganan, mulai dari minimnya alat berat hingga keterbatasan anggaran.

“Proposal sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat. Prosesnya memang bertahap, tapi ini tetap kami kawal agar bisa direalisasikan,” ujar Vaulinus Lanan.

Desakan peningkatan status ini sekaligus menegaskan bahwa Jalan Begandung telah masuk kategori prioritas strategis. Bukan hanya jalan penghubung desa, melainkan jalur vital yang menopang mobilitas, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Tempunak Hulu.

Selama ini, kata politisi Partai Gerindra, pola penanganan yang bersifat tambal sulam dinilai tidak efektif. Kerusakan kerap berulang, terutama saat musim hujan, akibat persoalan mendasar seperti sistem drainase yang belum optimal dan struktur jalan yang belum memadai.

Dengan peningkatan status, penanganan diharapkan bertransformasi dari perawatan menjadi pembangunan yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan badan jalan, perbaikan sistem drainase, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti gorong-gorong.

Di sisi lain, langkah ini juga menjadi respons atas keterbatasan kapasitas daerah. Kabupaten Sintang, misalnya, masih menghadapi persoalan klasik berupa terbatasnya alat berat yang harus digunakan secara bergiliran untuk menangani banyak ruas jalan rusak.

Kondisi tersebut membuat sejumlah proyek perbaikan berjalan lambat, termasuk di Jalan Begandung yang harus menunggu antrean penanganan.

Dalam konteks ini, intervensi pemerintah pusat melalui skema Inpres menjadi opsi realistis untuk mempercepat perubahan kondisi di lapangan.

“Yang kita kejar bukan hanya bisa dilewati, tapi jalan yang benar-benar mantap, kuat, dan bertahan lama,’ tegas Vaulinus Lanan.

Di tengah harapan masyarakat yang terus menguat, dorongan ke pusat ini menjadi penanda bahwa persoalan Jalan Begandung tidak lagi dipandang sebagai isu lokal semata, melainkan kebutuhan mendesak yang menuntut solusi struktural dan berkelanjutan.

“Jika terealisasi, peningkatan status jalan ini kami yakini akan menjadi titik balik bagi konektivitas wilayah Tempunak Hulu untuk mengakhiri ketergantungan pada perbaikan sementara, sekaligus membuka akses yang lebih layak bagi masyarakat,” pungkas Vaulinus Lanan, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak. (Dex)