DPRD Sintang Desak Pengawasan Elpiji Subsidi dengan Maksimal

LensaKalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sebastian Jaba, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram yang dinilai masih amburadul dan sarat celah penyimpangan. Ia mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk tidak lagi setengah hati dalam mengontrol distribusi di lapangan, demi memastikan gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

“Distribusi harus diawasi dengan ketat, sehingga elpiji 3 kilogram ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima,” tegas Sebastian Jaba.

Sorotan ini bukan tanpa alasan. Di lapangan, distribusi elpiji bersubsidi kerap diwarnai berbagai persoalan klasik, mulai dari kelangkaan, harga yang melambung di atas ketentuan, hingga dugaan penyelewengan yang membuat pasokan tidak sampai ke masyarakat kecil. Lemahnya pengawasan disebut menjadi akar persoalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Sebastian Jaba menilai, selama pengawasan tidak diperketat secara sistematis dan berkelanjutan, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah, termasuk penambahan kuota, hanya akan menjadi solusi semu. Bahkan, ia mengingatkan bahwa penambahan pasokan tanpa kontrol yang kuat justru berpotensi memperbesar ruang penyimpangan baru.

“Kalau pengawasan masih lemah, penambahan kuota tidak akan efektif. Justru bisa membuka peluang bagi oknum untuk bermain,” ujar Sebastian Jaba.

Sebastian Jaba menegaskan, praktik distribusi yang tidak transparan dan minim pengawasan berisiko membuat elpiji bersubsidi jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak, seperti pelaku usaha skala besar yang seharusnya tidak menikmati subsidi. Akibatnya, masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama justru kesulitan mendapatkan akses.

Lebih jauh, Sebastian Jaba mendorong adanya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah, tidak hanya sebatas imbauan atau pengawasan administratif. Ia meminta penguatan pengawasan langsung di lapangan, pelibatan aparat penegak hukum, hingga evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi elpiji bersubsidi.

Menurut Sebastian Jaba, sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawas, dan pihak Pertamina harus benar-benar dioptimalkan, bukan hanya formalitas. Tanpa koordinasi yang solid dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, persoalan distribusi elpiji akan terus berulang tanpa solusi yang jelas.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai subsidi yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak,” tegasnya lagi.

Walau demikian, Sebastian Jaba menaruh harapan agar langkah penambahan pasokan yang telah dilakukan dapat diimbangi dengan pengawasan yang disiplin dan konsisten, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, hanya dengan kombinasi antara distribusi yang terkontrol dan pengawasan yang ketat, persoalan kelangkaan dan mahalnya harga elpiji bersubsidi bisa diselesaikan secara menyeluruh.

“Dengan kombinasi antara penambahan pasokan yang terukur dan pengawasan distribusi yang ketat, kami berharap persoalan klasik kelangkaan dan mahalnya harga elpiji bersubsidi di Kabupaten Sintang dapat segera dituntaskan, bukan hanya menjelang Lebaran, tetapi secara permanen,” pungkas Sebastian Jaba. (Dex)