Di Hadapan DPRD, Wabup Juli Beberkan Penyebab Besarnya SiLPA 2025

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan bahwa besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran semata, melainkan didominasi dana yang penggunaannya telah ditentukan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sisa efisiensi hasil pelaksanaan tender.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat mewakili Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah dengan agenda penyampaian jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (2/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Wabup Juli menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai saran, masukan, dan kritik konstruktif yang disampaikan terhadap Raperda tersebut. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Menanggapi sorotan fraksi mengenai tingginya nilai SiLPA, Wabup Juli menjelaskan bahwa sebagian besar dana tersebut telah memiliki peruntukan khusus sehingga tidak dapat digunakan secara bebas.

Walau demikian, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengakui kualitas perencanaan anggaran masih perlu terus ditingkatkan agar nilai SiLPA pada tahun-tahun mendatang dapat ditekan.

Selain itu, Wabup Juli memastikan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap difokuskan pada pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk mandatory spending di sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Eksekutif memastikan bahwa alokasi anggaran 2025 tetap mengutamakan urusan wajib pelayanan dasar, seperti pemenuhan mandatory spending di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Mempawah,” ujar Wabup Juli.

Menutup penyampaiannya, Wabup Juli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Wabup Juli juga berharap pembahasan yang lebih teknis dapat dilaksanakan bersama DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi.

“Semoga kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif ini dapat terus terjaga demi mewujudkan Kabupaten Mempawah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Wabup Juli.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Sekretaris Daerah Abdul Malik, para staf ahli, asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. (Dex)