Sekda Mempawah Tekankan Empat Kunci, Target KLA Naik Kelas

LensaKalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa lagi semata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari sejauh mana negara hadir menjamin hak-hak anak.

Penegasan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Aula Dinsos PPPAPM dan Pemdes Mempawah, Selasa (7/4/2026).

Dalam forum tersebut, Sekda Ismail langsung menggarisbawahi empat aspek krusial yang harus segera dibenahi jika Mempawah ingin keluar dari zona nyaman kategori Pratama. Pertama, penguatan sinergi lintas sektor bukan hanya formalitas rapat, tetapi kerja nyata seluruh OPD, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu irama.
Kedua, pembenahan data dan layanan ramah anak.

Sekda Ismail menilai, tanpa basis data yang akurat, program pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak hanya akan berjalan tanpa arah dan sulit diukur dampaknya.

Ketiga, pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Menurutnya, ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga keluarga yang menjadi garda terdepan. Edukasi dan sistem perlindungan harus diperkuat agar kasus-kasus yang selama ini kerap tersembunyi bisa dicegah sejak dini.

Keempat, membuka ruang partisipasi anak. Karena itu, Sekda Ismail menekankan bahwa anak tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan subjek yang suaranya harus didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka.

“Anak-anak adalah investasi masa depan daerah. Kita wajib memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan potensi mereka,” tegas Sekda Ismail.

Sejak menginisiasi program Kabupaten Layak Anak pada 2019, Mempawah memang menunjukkan progres, namun belum sepenuhnya solid. Penghargaan kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diraih pada 2023 dan 2025 menjadi bukti capaian, sekaligus pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Hasil evaluasi terbaru bahkan mengungkap sejumlah klaster yang masih rapuh, mulai dari kelembagaan, hak sipil dan kebebasan anak, hingga lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Celah-celah ini menjadi indikator bahwa implementasi KLA belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di lapangan.

Olehkarenanya, Sekda Ismail meminta Rakor tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Ia menuntut lahirnya rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan, dengan target jelas, yakni mempertahankan capaian sekaligus mendorong Mempawah naik ke level KLA yang lebih tinggi.

“Komitmen ini harus menjadi gerakan nyata, bukan sekadar dokumen. Anak-anak kita menunggu hasil, bukan janji,” pungkas Sekda Ismail. (Dex)