Cegah Transaksi Sesat, Midji Minta NJOP Kabupaten/Kota Dievaluasi
- calendar_month Kam, 21 Feb 2019
- comment 0 komentar
Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi Di Provinsi Kalbar, Kamis (21/2/2019)
LensaKalbar – Lantaran dinilai lebih rendah dari nilai jual pasar, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 14 kabupaten/kota pun diminta Gubernur Kalbar Sutarmidji untuk dilakukan evaluasi.
“NJOP itu kadang cuma seperenam dari nilai pasar. Padahal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hitungannya nilai jual pasar sehingga NJOP harusnya didekatkan nilai jual pasar, cuma tarif PBB-nya diturunkan, maka akan dapat keuntungan disitu,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi Di Provinsi Kalbar, Kamis (21/2/2019).
Mengapa harus mendekati nilai pasar?. Gubernur Kalbar berpendapat bahwa langkah tersebut diambil guna mencegah transaksi sesat, sehingga nilai jual beli sesuai dengan aturan yang ada.
“Kenapa NJOP harus mendekati pasar, agar terhindar dari transaksi-transaksi sesat dan transaksi yang mengelabuhi nilai jual beli dengan patokan nilai NJOP,” tegasnya.
Jika NJOP dan BPHTB diterapkan oleh Provinsi Kalbar, Sutarmidji optimis akan ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan negara pun tidak akan dirugikan oleh pajak.
“Kalo itu bisa dilakukan saya yakin BPHTB itu akan ada kenaikan antara 30 sampai 35 persen, dan PAD Kalbar akan naik, saya optimis,” katanya.
Selain itu, Sutarmidji mengatakan bahwa aset milik Provinsi Kalbar juga harus diperbaiki dan inventarisasi agar terhindari dari temuan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan nikmati oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan semata.
“Aset itu jangan dinikmati segelintir orang dengan merugikan masyarakat,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Satgas Karsupgah KPK, Sugeng Basuki mengatakan dengan adanya rapat kordinasi, sebagai bentuk pencegahan korupsi dan optimalisasi di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tahun 2019 ini kita mencoba optimalisasi PAD dan kita juga mendampingi daerah kabupaten/kota lainnya untuk melakukan optimalkan PAD di daerahnya,” pungkasnya. (Nrt/Hms)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar