Breaking News
light_mode

Banyak Tenaga Kontrak dan Honorer Tak Sesuai Jurusan

  • calendar_month Kam, 17 Mei 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota DPRD Sintang, Kusnadi menegaskan, Pemerintah Sintang harus lebih selektif dalam proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer di jajaran pemerintahan.

“Rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih selektif dan sesuai dengan jurusan yang bersangkutan. Jangan mentang-mentang kerabat dan sebagainya lalu diluluskan. Itu tidak profesional,”tegas Kusnadi, kemarin.

Wakil rakyat asal Dapil Kecamatan Tempunak-Kecamatan Sepauk ini berharap ke depan proses rekrutmen tenaga kontrak dan honorer harus lebih transparan serta profesional.

“Itu penting supaya kinerja pemerintah betul-betul terbantukan melalui keberadaan tenaga kontrak maupun honorer,” ulasnya.

Sejauh ini, legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, diketahui banyak tenaga kontrak dan honorer yang tidak sesuai dengan jurusan serta pendidikan mereka yang belum strata. Mulai dari diploma maupun sarjana.

“Saya lihat memang banyak tenaga kontrak dan honorer yang tak sesuai dengan jurusan. Pendidikan mereka juga bukan strata. Baik hanya D3 maupun S1. Sehingga kualitas tenaga kontrak dan honorer menjadi tak maksimal serta tak sesuai dengan ilmunya,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kusnadi mengharapkan, Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten Sintang perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak dan honorer di masa mendatang.

“Paling tidak gaji mereka harus sesuai dengan UMP di daerahnya masing-masing. Kalau di bawah UMP maka tak sesuai dengan beban kerja mereka. Karena sebagai tenaga kontrak dan honorer di jajaran pemerintahan tugas mereka cukup berat,” ujarnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Pontianak Raih Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

    Pemkot Pontianak Raih Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

    • calendar_month Ming, 8 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Penghargaan diterima oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin. Penghargaan yang diterima ini, menurut Bahasan, merupakan sebuah apresiasi dari Komisi Informasi atas keterbukaan informasi yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. “Ini […]

  • WNI Asal Mempawah Dikabarkan Jalani Karantina di Natuna, Ini Penjelasan Orangtuanya…

    WNI Asal Mempawah Dikabarkan Jalani Karantina di Natuna, Ini Penjelasan Orangtuanya…

    • calendar_month Rab, 5 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Beredar kabar seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat menjalani masa karantina di Natuna pasca pulang dari Wuhan, China beberapa waktu lalu. Ihwal tersebut dibenarkan Ngatmo. Dimana, kata dia, anaknya sedang menjalani pendidikan di Hubei Politeknik. “Anak saya sekolah di Hubei Politeknik mengambil program MBBS, kalau disini fakultas kedokteran. […]

  • Cegah Covid-19, Mantan Wakapolres Mempawah Ini Semprot Gereja dengan Disinpektan

    Cegah Covid-19, Mantan Wakapolres Mempawah Ini Semprot Gereja dengan Disinpektan

    • calendar_month Ming, 17 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Mendukung kebijakan Kapolri dalam menghadapi pandemi Covid-19, Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf Pimpinan Menengah (Sespimmen) angkatan 60 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tahun 2020, Dewa Ngakan Arinata melakukan penyemprotan desinfektan di tempat ibadah di Kota Mempawah, Minggu (17/5/2020). Lokasi penyemprotan di Gereja Santo Petrus, Jalan Raden Sujarwo, Kota Mempawah. Dalam aksinya, Serdik […]

  • SPIP Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan

    SPIP Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan

    • calendar_month Rab, 16 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja pegawai di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dilakukan melalui tiga unsur atau lebih dikenal dengan Three Line of Defence. Ketiganya adalah, manajemen, unit kepatuhan internal (UKI) dan inspektorat. Hal itu dikatakannya juga sebagai upaya menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 […]

  • Jual Lagu Daerah Bajakan, Dua Terdakwa Disidangkan

    Jual Lagu Daerah Bajakan, Dua Terdakwa Disidangkan

    • calendar_month Jum, 25 Agu 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang telah tiga kali mengikuti sidang terdakwa berinisial R dan M. Keduanya duduk di kursi pesakitan, karena terlibat tindak pidana pembajakan lagu-lagu daerah. “Sudah tiga kali kita sidangkan. Senin (22/8) lalu, agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi,” kata Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sintang, Budi Susilo, Kamis (24/8). Senin (28/8) mendatang, sidang […]

  • Wabup Buka Pembentukan Pengurus FKUB Periode 2021-2026

    Wabup Buka Pembentukan Pengurus FKUB Periode 2021-2026

    • calendar_month Kam, 2 Des 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Pasal 4 dan 6 ayat (1) tentang Pelaksanaan Tugas dan kewajiban bupati/walikota yang dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Mempawah memandang perlu untuk segera memfasilitasi Forum Kerukunan Umat […]

expand_less