Terbentur Anggaran, Proyek Jembatan Serawai Belum Bisa Direalisasikan

LensaKalbar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, akhirnya angkat bicara terkait aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jembatan penghubung di Kecamatan Serawai yang hingga kini belum terealisasi. 

 Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD tidak tinggal diam dalam merespons kebutuhan infrastruktur tersebut.

 Pernyataan itu disampaikan Sandan menyusul meningkatnya sorotan publik terhadap kondisi akses transportasi di wilayah hulu yang dinilai masih jauh dari memadai. 

 Menurut politisi Partai Gerindra, usulan pembangunan maupun perbaikan jembatan di Serawai sebenarnya telah lama masuk dalam agenda prioritas pembahasan anggaran daerah.

 “Semua aspirasi masyarakat mengenai jembatan di Serawai sudah kami usulkan dan masuk dalam daftar perencanaan. Namun, kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah. Apalagi, Dana APBD kita saat ini sudah mengalami reconfusing atau penyesuaian anggaran untuk program prioritas lainnya,” ujar Sandan.

 Sandan menjelaskan, kendala utama yang dihadapi bukan terletak pada kurangnya perhatian dari pemerintah maupun legislatif, melainkan keterbatasan anggaran yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat. 

 Kondisi tersebut, kata Sandan, merupakan dampak dari kebijakan penyesuaian fiskal yang memaksa pemerintah daerah melakukan pengalihan anggaran ke sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak.

 Sandan mengungkapkan bahwa proses reconfusing anggaran berdampak langsung pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur fisik, termasuk pembangunan jembatan di Kecamatan Serawai. Walau demikian, langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.

 Lebih lanjut, Sandan memastikan bahwa DPRD Sintang tetap berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman, termasuk Serawai. Menurutnya, akses jembatan merupakan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi lokal.

 “Kami memahami betul kondisi masyarakat di Serawai. Infrastruktur seperti jembatan bukan hanya soal akses, tetapi juga menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, ini tetap menjadi perhatian serius kami,” tegas Sandan.

 Sandan juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang sedang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan dukungan publik agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

 Di sisi lain, DPRD bersama pemerintah daerah disebut akan terus mencari alternatif solusi, termasuk mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di wilayah hulu.

 “Jadi aspirasi masyarakat Serawai tidak diabaikan, melainkan hanya mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Artinya, ketika kondisi keuangan daerah mulai membaik, pembangunan jembatan tersebut akan kembali menjadi prioritas utama untuk direalisasika,” pungkas Sandan. (Dex)