Breaking News
light_mode

Disdukcapil Gelar Rakor Sosialisasi Pemanfaatan Data dan Kependudukan

  • calendar_month Rab, 11 Sep 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mempawah menggelar Rakor Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan organisasi perangkat daerah (OPD)Tahun 2019 se-Kabupaten Mempawah.

Rakor tersebut dibuka Bupati Mempawah, Hj Erlina, Rabu (11/9/2019) di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.

Turut dihadiri Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kades Mempawah Hilir dan Mempawah Timur serta para tamu undangan.

Rakor ini dilaksanakan agar seluruh OPD di Kabupaten Mempawah dapat memanfaatkan data kependudukan yang ada di Disdukcapil sebagai satu-satunya data yang digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dasar alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015.

Erlina mengatakan, lembaga pengguna yang dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah adalah OPD dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

“Dengan adanya pemanfaatan data ini akan memudahkan setiap OPD untuk mengakses data kependudukan yang berbasis NIK, untuk keperluan OPD masing-masing,” terangnya.

Selain itu, Erlina berharap dengan adanya Rakor ini dapat mendorong penggunaan data kependudukan dan selanjutnya akan diikuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara seluruh OPD dan Disdukcapil yang ada di Kabupaten Mempawah.

Erlina menegaskan, pemanfaatan data kependudukan tentunya akan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya setiap OPD yang bersentuhan langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat.

“Terakhir, saya berharap kepada seluruh OPD agar dapat memanfaatkan data yang ada di Disdukcapil sebagai data yang digunakan untuk pembangunan daerah,” imbaunya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Kabupaten Mempawah, Iis Iskandar menjelaskan, Rakor ini adalah guna mendapatkan keakuratan data yang akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu, adalah kebijakan daerah terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

“Nara sumber pada kegiatan ini kami undang dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya. (Dvd/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Welbertus Minta Pemerintah Perhatikan Peternak Babi di Sintang

    Welbertus Minta Pemerintah Perhatikan Peternak Babi di Sintang

    • calendar_month Kam, 23 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatten Sintang, Welbertus minta pemerintah daerah memperhatikan para peternak babi di kabupaten ini. Permintaan tersebut bukan tanpa asalan. Pasalnya, perternak babi di Kabupaten Sintang rerata mengalami kerugian besar akibat terserang penyakit African swine fever (ASF) yang memberika dampak kematian pada hewan ternak babi. “Saya mohon kepada pemerintah […]

  • Prihatin Masih Ada Guru Terlibat Narkoba

    Prihatin Masih Ada Guru Terlibat Narkoba

    • calendar_month Ming, 26 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Baru-baru ini, banyak kabar di sejumlah daerah oknum tenaga pendidik atau guru terlibat kasus narkoba. Hal ini cukup menjadi perhatian serius bagi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Anggota DPRD Sintang, Senen Maryono mengaku prihatin ketika mendengar kabar berita di sejumlah daerah masih ada oknum tenaga pendidik atau guru terlibat kasus […]

  • Sebelum Diperpanjang Kontrak Kerjanya, Ratusan Personil Satpol PP dan Damkar Sintang Dites Urinenya

    Sebelum Diperpanjang Kontrak Kerjanya, Ratusan Personil Satpol PP dan Damkar Sintang Dites Urinenya

    • calendar_month Rab, 23 Jan 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebelum dikuarkanya SK perpanjangan kontrak kerja sebagai personel Satpol PP dan Damkar Sintang. Ratusan anggota di kesatuan tersebut pun dites urinenya. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi agar para anggota Satpol PP dan Damkar Sintang benar-benar bersih dan terhindar dari  Narkoba. “Tes urine itu merupakan bagian dari syarat perpanjangan kontrak personel Satpol PP dan […]

  • Edi Minta Data PKH Divalidasi dan Diperbaharui

    Edi Minta Data PKH Divalidasi dan Diperbaharui

    • calendar_month Jum, 7 Jul 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 10.957 Kepala Keluarga (KK) di Kota Pontianak telah terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2023 tahap kedua oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak. Di tahap pertama, sebanyak 308 KK telah lulus penerima bantuan PKH. Sebelumnya pada akhir tahun 2022, Dinsos Kota Pontianak lewat SDM […]

  • Singbebas Nobar Film G30S/PKI

    Singbebas Nobar Film G30S/PKI

    • calendar_month Jum, 22 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komando Distrik Militer (Kodim) 1202/Singkawang akan menggelar Nonton Bareng (Nobar) Film Penumpasan Pengkhinatan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), di Makodim dan seluruh Makoramil-nya yang meliputi Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas). “Kita masih cari waktu libur pelajar. Sehingga semuanya bisa nonton,” kata Letkol (Inf) Abdul Rahman, Komandan Kodim (Dandim) 1202/Singkawang, Jumat (22/9). Rahman […]

  • Kusnadi Ajak Warganya Tidak Terprovokasi Terkait Sidang MK

    Kusnadi Ajak Warganya Tidak Terprovokasi Terkait Sidang MK

    • calendar_month Kam, 13 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Sintang, Kusnadi mengimbau warganya agar tidak terprovokasi dengan isu yang belum tentu kebenarannya khususnya yang terkait dengan sengketa Pemilihan Presiden RI yang saat ini sedang dalam masa persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Masyarakat harus bijak dalam menilai segala perkembangan politik baik nasional hingga daerah dan menyerahkan penanganan sengketa ini kepada instansi […]

expand_less