Breaking News
light_mode

Waduh, Masih Ada “Diskriminasi” di Dunia Pendidikan

  • calendar_month Rab, 9 Mei 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Kendati banyak kemajuan di berbagai sektor pembangunan, masih terdapat beberapa aspek pelayanan hak dasar masyarakat yang mesti ditingkatkan. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

Untuk bidang pendidikan, menurut Ketua Komisi C DPRD Kalbar, Harimaturida, masih terdapat “diskriminasi”. Masih banyak sekolah–baik negeri maupun swasta–di daerah pinggiran yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

“Ini yang memicu masih adanya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan tingginya angka pengangguran, dengan kesempatan kerja yang diberikan perusahaan,” kata Herimaturida, Selasa (8/5).

Kurangnya perhatian pemerintah, jelas Herimaturida, menyebabkan para peserta didik tidak siap terjun ke dunia usaha. Padahal, anak-anak itu juga mesti dididik untuk berwiraswasta dan membuka lapangan pekerjaan. Bukan melulu dididik harus jadi pegawai setelah lulus.

Sementara untuk bidang kesehatan, ungkap Herimaturida, masih banyak warga yang mengeluhkan lemahnya pelayanan.

“Pelayanan kesehatan dinilai kurang bersabat dengan warga kurang mampu,” katanya.

Memang pelayanan kesehatan sudah mengalami perubahan dengan dibukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 24 Jam, dan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun belum semua masyarakat dapat menikmatinya.

Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, lanjut Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, masih banyak perusahaan di Kabupaten Sintang yang belum membayar karyawannya dengan upah yang layak atau sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Ini belum termasuk masalah karyawan yang di-PHK dan belum menerima hak-haknya,” kata Herimaturida.

Permasalahan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan ini, Herimaturida dapat dari keluhan dan aspirasi yang disampaikan warga terhadapnya. Semuanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama.

“Perlu terus diperjuangkan, agar hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain itu bisa terus ditingkatkan,” tegas Herimaturida. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berharap Ponpes Mampu Cetak Dai

    Berharap Ponpes Mampu Cetak Dai

    • calendar_month Sen, 15 Okt 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar –  Keberadaan pondok pesantren maupun tempat untuk menimba ilmu agama yang lainnya dinilai sangat diperlukan, sebagai langkah utama dalam  membentuk generasi umat yang relegius, sehingga menjadi pendukung dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini yakni “Membentuk Masyatakat Kabupaten Sintang yang Religius”. “Saya takjub, saya pikir ini mukjizat sekali ya. Sebab, dulu di […]

  • Pontianak Potensi jadi Kota Digital

    Pontianak Potensi jadi Kota Digital

    • calendar_month Kam, 15 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Berbagai produk UMKM dipamerkan di Kampung Digital Gang H Mursyid Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan. Produk-produk UMKM tersebut selain dipasarkan secara langsung, juga memanfaatkan teknologi digital melalui marketplace di website waroengkite.id. Dunia digital saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama di tengah pandemi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberadaan […]

  • Peringati HAKI, Kejari Sintang Tidak Pilih Kasih Tangani Kasus Korupsi!

    Peringati HAKI, Kejari Sintang Tidak Pilih Kasih Tangani Kasus Korupsi!

    • calendar_month Sen, 10 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Kejaksaan Negeri Sintang berkomitmen untuk tidak pilih kasih dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi menyangkut hajat orang banyak. “Tidak kita kasih kesempatan. Kita proses hukum  mereka yang merugikan hajat orang banyak,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Syahnan Tanjung, Senin (10/12/2018). Menyangkut hajat orang banyak, maksud […]

  • 24,7 Persen Warga Mempawah BAB Sembarangan

    24,7 Persen Warga Mempawah BAB Sembarangan

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Hasil studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) 2016 setidaknya 24,7 persen masyarakat Kabupaten Mempawah sehari-harinya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS). “Selain itu baru 16,9 persen yang mempraktikkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam kehidupan sehari-hari,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mempawah Gusti Ramlana. Ia menungkapkan hal itu ketika Koordinasi Lintas Sektoral Program […]

  • Bupati Erlina Ucapkan Terima Kasih ke Polri

    Bupati Erlina Ucapkan Terima Kasih ke Polri

    • calendar_month Rab, 6 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina beserta jajaran Forkopimda mengikuti upacara Hari Bhayangkara ke-76, di Halaman Kepolisian Resor (Polres) Mempawah, Selasa (5/7/2022). Upacara secara virtual ini dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mempawah, Hj Erlina mengatakan dengan usia ke-76 tahun ini, maka sudah 76 tahun juga Polri menjadi institusi pelindung, […]

  • Berharap Mempawah Sandang Opini WTP Kedelapan dari BPK RI

    Berharap Mempawah Sandang Opini WTP Kedelapan dari BPK RI

    • calendar_month Rab, 8 Mei 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail menerima Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Rumah Dinas Bupati Mempawah, Rabu (8/5/2024). Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Ismail didampingi oleh beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Pj Bupati Ismail mengatakan, bahwa exit meeting ini merupakan pertemuan yang menandakan telah […]

expand_less