Wabup Mempawah Teken Kerja Sama Penguatan Layanan Hukum di Kalbar

LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum melalui penandatanganan kerja sama strategis bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dan perguruan tinggi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Hukum Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (12/5/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produk hukum di Kabupaten Mempawah.

Rakor bertema “Sinergi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum Hadir Dekat Masyarakat Kalimantan Barat” itu dibuka oleh Harisson dan dihadiri Forkopimda, kepala daerah se-Kalimantan Barat, serta pimpinan perguruan tinggi.

Dalam forum tersebut, Wabup Juli Suryadi turut menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup pendampingan hukum, penguatan regulasi daerah, hingga pelibatan akademisi dalam memberikan kajian strategis terhadap kebijakan publik.

“Penandatanganan kerja sama ini sangat strategis, terutama dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi. Dengan adanya pendampingan hukum dan kolaborasi bersama perguruan tinggi, kami berharap kualitas pelayanan publik dan produk hukum di Kabupaten Mempawah semakin baik serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Wabup Juli Suryadi.

Wabup Juli menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga membuka peluang pengembangan riset yang mampu mendukung pembangunan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Rakor Pelayanan Hukum Tahun 2026 difokuskan pada penguatan regulasi daerah dan optimalisasi pelayanan hukum yang inklusif bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum mempererat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen bersama antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi layanan hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima,” pungkas Wabup Juli Suryadi. (Dex)