Breaking News
light_mode

Sintang Komitmen Wujudkan Pembangunan Lestari

  • calendar_month Sel, 23 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah membuka kegiatan Pertemuan Konsultasi Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan dan Pengelolaan Areal Berhutan di Luar Kawasan Hutan Kabupaten Sintang.

Kegiatan inipun berlangsung di Aula Bappeda Sintang, Selasa (23/3/2021).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah yang juga merupakan Ketua Sekretariat Multi Pihak Pembangunan Lestari Kabupaten Sintang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen mewujudkan pembangunan lestari dengan menetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang Lestari 2019-2021.

“Peraturan yang dimaksud menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Sekda.

Menurut Sekda, Pemerintah Daerah mendorong para pihak yang berkepentingan di Kabupaten Sintang agar bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Sintang.

“Diperlukan koordinasi dan kolaborasi di antara para pihak agar dapat bersama-sama berkontribusi mewujudkan pembangunan yang lestari tersebut. Karena itulah, pertemuan konsultasi hari ini dimaksudkan sebagai salah satu wujud penguatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pembangunan lestari di kabupaten sintang,” kata Sekda.

Selain itu, Sekda menyadari bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya menyeimbangkan antara kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kelestarian lingkungan.

“Di satu sisi kita mengupayakan peningkatan ekonomi melalui pembangunan berbasis lahan, namun di sisi lain kita harus tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Berkaitan dengan tantangan tersebut, Sekda menambahkan bahwa saat ini dituntut untuk terus berinovasi dalam menyelaraskan tiga kepentingan yaitu kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi alam.

“Pertemuan konsultasi hari ini adalah salah satu upaya dalam menyelaraskan ketiga kepentingan tersebut dan dapat dihasilkan sebuah rumusan regulasi yang mengatur keseimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya mempertahankan dan menjaga sebagian areal berhutan di kawasan APL dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan dunia usaha,” tutup Sekda. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahap Pertama, 7 Ton Beras untuk Warga Kurang Mampu di Desa Penibung

    Tahap Pertama, 7 Ton Beras untuk Warga Kurang Mampu di Desa Penibung

    • calendar_month Sen, 30 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menerima bantuan sebanyak 7 ton beras dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk 26.689 warga kurang mampu atau miskin di kabupaten itu. Bantuan tahap pertama tersebut, rencananya akan disalurkan ke Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir. “Tahap pertama kita berikan untuk keluarga miskin di Desa Penibung,” ungkap Kepala Bidang Sosial, di Dinas […]

  • Begini Trik BPJS Rangkul Pemprov Atasi Masalah

    Begini Trik BPJS Rangkul Pemprov Atasi Masalah

    • calendar_month Kam, 2 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak melakukan pertemuan dengan forum kemitraan dan forum komunikasi serta otoritas pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Kalbar 2017 di Hotel Mercure, Senin (30/10) lalu. Pertemuan yang dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalbar, Lampung dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalbar itu membahas beberapa […]

  • Kusnidar: Pemkab Sintang Sudah Maksimal Dukung Pilkada 2024
    OPD

    Kusnidar: Pemkab Sintang Sudah Maksimal Dukung Pilkada 2024

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Kusnidar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang sudah sangat maksimal dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sintang Tahun 2024. “Sampai hari ini kami telah menjalankan peran dan dukungan kesiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2024, baik itu KPU, Bawaslu,” tegas Kunidar ketika membuka […]

  • 102.269 Peserta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Ria Norsan: Harus Ada Solusinya

    102.269 Peserta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan, Ria Norsan: Harus Ada Solusinya

    • calendar_month Rab, 14 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ada 102.269 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan. Termasuk di Provinsi Kalbar. Data tersebut terungkap saat Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Bosan membuka Rakor Penangan Penonaktipan PBI JK Non Basis Data Terpadu dan Penggantian Peserta PBI JK tahap 6 Tahun 2019, di Ruang Praja 2, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/8/2019). “Kalau […]

  • Jaga Kampung dari Provokator, Jangan Ikut Aksi 22 Mei 2019

    Jaga Kampung dari Provokator, Jangan Ikut Aksi 22 Mei 2019

    • calendar_month Rab, 22 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Welbertus mengimbau warga di Bumi Senentang agar menjaga kampung dari aksi provokasi. Hal ini dinyatakannya setelah  melihat situasi pasca Pemilu 2019. “Pemilu sudah selesai, mari kita bersama-sama ikut menjaga kampung kita masing-masing dari provokator dan aksi provokatif,” kata Welbertus, Rabu (22/5/2019). Selain itu, Welbertus mengajak masyarakat […]

  • Kaji Ulang Wacana Kanaikan BBM dan Perhatikan Dampaknya

    Kaji Ulang Wacana Kanaikan BBM dan Perhatikan Dampaknya

    • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Welbertus, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena kenaikannya akan memberatkan beban hidup masyarakat menengah dan bawah. “Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM, karena kalau BBM naik maka posisi masyarakat kelas menengah dan bawah akan semakin sulit […]

expand_less