Breaking News
light_mode

Perjalanan Dinas Luar Negeri Bukan Wisata, Tapi Amanah Negara

  • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara bukanlah kegiatan bepergian, melainkan amanah yang membawa nama baik institusi dan daerah.

Penegasan itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pontianak, Iwan Amriady saat membuka Sosialisasi Kerja Sama Daerah dan Mekanisme Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (27/10/2025).

“Perjalanan dinas luar negeri harus dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah aparatur di luar negeri mencerminkan citra pemerintah daerah,” tegas Iwan.

Ia menuturkan, kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada aparatur Pemkot Pontianak mengenai tata cara, persyaratan, dan mekanisme pengajuan izin perjalanan dinas ke luar negeri agar tidak menimbulkan kendala administratif maupun pelanggaran aturan.

Menurutnya, perjalanan dinas luar negeri berperan strategis dalam peningkatan kapasitas aparatur, penguatan jejaring kerja sama, serta representasi daerah di forum internasional.

Sosialisasi tersebut juga menjadi tindak lanjut Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan kerja sama daerah serta tata cara perjalanan luar negeri di lingkungan pemerintah daerah.

“Kerja sama daerah bukan hanya soal hubungan antarwilayah, tapi juga sarana untuk menyerasikan pembangunan, bertukar pengetahuan, dan mengoptimalkan potensi daerah,” jelasnya.

Iwan mengingatkan, aparatur yang mendapat tugas ke luar negeri wajib membawa manfaat bagi kemajuan daerah.

“Jadikan setiap perjalanan sebagai kesempatan belajar, bukan sekadar formalitas. Apa yang diperoleh di luar negeri harus ditransfer untuk kemajuan Pontianak,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini menjadi forum interaktif yang mendorong lahirnya tata kelola perjalanan dinas yang lebih profesional, transparan, dan berdampak nyata.

“Jangan ragu berdiskusi dan berinovasi demi penyempurnaan mekanisme yang ada,” tutupnya. (kominfo/LK1)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Langkah Strategis Irjen Didi Haryono Ciptakan Pilkada Aman dan Lancar

    Ini Langkah Strategis Irjen Didi Haryono Ciptakan Pilkada Aman dan Lancar

    • calendar_month Sen, 18 Jun 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kendati wilayah Provinsi Kalbar masuk peringkat kedua tingkat kerawanan cukup tinggi pada Pilkada Serentak 27 Juni mendatang. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) pun tidak mau kecolongan. Berbagai langkah strategis diambil untuk menciptakan situasi aman, nyaman dan kondusif selama pelaksanaan Pilkada. Adapun langkah yang diambil Polda Kalbar yakni dengan melakukan mapping area di […]

  • Raker Apeksi Hasilkan Solusi Tata Kelola Pemerintaha

    Raker Apeksi Hasilkan Solusi Tata Kelola Pemerintaha

    • calendar_month Kam, 25 Mar 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kedatangan sembilan wali kota se-Kalimantan beserta rombongan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan disambut dengan jamuan makan malam di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Rabu (24/3/2021). Berikut sembilan kota yang hadir pada reker Apeksi: Kota Pontianak Singkawang Banjarmasin Balikpapan Banjarbaru Tarakan Samarinda Palangkaraya Bontang […]

  • TKP4D Akan Bahas Desa yang Terlambat Sampaikan LKPJ
    OPD

    TKP4D Akan Bahas Desa yang Terlambat Sampaikan LKPJ

    • calendar_month Kam, 29 Mei 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Beberapa desa di Kabupaten Kabupaten Sintang tercatat belum menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tepat waktu. Keterlambatan ini dapat berdampak pada penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) akan membawa persoalan ini ke forum Tim Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Permasalahan Desa (TKP4D) untuk mencari solusi. […]

  • Pilkades Serentak Telan Rp5,4 Miliar APBD Sintang
    OPD

    Pilkades Serentak Telan Rp5,4 Miliar APBD Sintang

    • calendar_month Rab, 7 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021 di Kabupaten Sintang telah sampai pada tahap pemungutan suara yang dilakukan pada Rabu (7/7/2021). Dari total 391 desa yang ada di Kabupaten Sintang, 291 desa memilih untuk menentukan pemimpinnya. Adapun 291 desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. […]

  • Pemkab Sintang Matangkan Persiapan Upacara Hardiknas 2025

    Pemkab Sintang Matangkan Persiapan Upacara Hardiknas 2025

    • calendar_month Jum, 25 Apr 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang akan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2025 secara meriah pada Jumat, 2 Mei 2025 mendatang. Upacara ini akan digelar di Lapangan Kodim 1205 Sintang dan dirancang melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Kemeriahan upacara ini terungkap dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Upacara Hardiknas 2025 yang dilaksanakan di […]

  • Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    Jangan Sembarangan Keluarkan Dokumen Kependudukan!

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Surtarmidji menegaskan, kepada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar agar bisa lebih ketat dalam mengeluarkan administrasi kependudukan. langkah itu dinilainya penting dalam mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menekan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Menurut saya, akar permasalahan dari TPPO yang terjadi di Kalbar terletak pada dokumen […]

expand_less