Breaking News
light_mode

Raker Apeksi Hasilkan Solusi Tata Kelola Pemerintaha

  • calendar_month Kam, 25 Mar 2021
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Kedatangan sembilan wali kota se-Kalimantan beserta rombongan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Regional Kalimantan disambut dengan jamuan makan malam di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Rabu (24/3/2021).

Berikut sembilan kota yang hadir pada reker Apeksi:

  1. Kota Pontianak
  2. Singkawang
  3. Banjarmasin
  4. Balikpapan
  5. Banjarbaru
  6. Tarakan
  7. Samarinda
  8. Palangkaraya
  9. Bontang

Ketua Apeksi yang juga menjabat Wali Kota Bogor, Bima Arya turut hadir dalam jamuan makan malam. Kota Pontianak menjadi tuan rumah Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan yang akan digelar pada Kamis, 25 Maret 2021.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta raker ini tidak hanya sekadar rapat secara formalitas, tetapi bagaimana pemerintah kota yang hadir bisa saling bertukar informasi dan sharing terhadap permasalahan kota yang ada di Kalimantan khususnya.

“Tentu harapan kita raker ini bisa menghasilkan poin-poin yang bisa membantu pemerintah kota dalam permasalahan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan,” ujarnya di hadapan para tamu peserta raker yang hadir.

Ia menambahkan, salah satu yang menjadi pembahasan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), adanya struktur organisasi baru yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019.

“Tentu dengan adanya penyesuaian-penyesuaian ini menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota,” ungkap Edi.

Menurutnya, permasalah kota terutama masalah urbanisasi juga harus menjadi perhatian pemerintah kota terutama di Komwil V Apeksi Regional Kalimantan. Apalagi kondisi pandemi mengakibatkan masalah urbanisasi terutama angka pengangguran meningkat. Di Kota Pontianak, angka pengangguran sebelumnya 9,2 persen naik menjadi 12,3 persen. Demikian pula pertumbuhan ekonomi juga menurun. Persoalan-persoalan ini tentunya menjadi persoalan yang dihadapi bersama pemerintah kota yang ada di Kalimantan khususnya.

Untuk itu, Edi berharap kolaborasi bersama anggota Apeksi bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya dalam membantu percepatan pemulihan perekonomian.

“Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa bangkit kembali,” pungkasnya. (LK1/prokopim)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sehari Dua Nyawa Malayang

    Sehari Dua Nyawa Malayang

    • calendar_month Kam, 10 Jun 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Jalan raya di Kabupaten Mempawah kembali memakan korban jiwa. Kali ini, PNS Dinas Perhubungan (Dishub) Mempawah menjadi korbannya. Sepeda motor korban ditabrak mobil pickup yang slip di Jalan Raya Purun Kecil KM 41.00 Pontianak-Sui Pinyuh, Kamis (10/6/2021) sekitar pukul 09.00 WIB. Kepala Pos Polantas Sui Pinyuh, Iptu Sanudin menjelaskan, kecelakaan bermula ketika sepeda […]

  • Akibat Drone, Warga Ulak Jaya Merasa Tak Aman

    Akibat Drone, Warga Ulak Jaya Merasa Tak Aman

    • calendar_month Ming, 1 Des 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Lagi-lagi aksi pesawat tanpa awak (drone) bikin warga merasa tidak aman. Peristiwa inipun terjadi di Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Sabtu (30/11/2019) malam. Peristiwa itu sontak mengundang rasa khawatiran dan was-was warga. Mengingat pada Jumat (28/11/2019) lalu telah terjadi aksi pencurian. Tak tanggung-tanggung pelaku berhasil membawa kabur sejumlah uang sebesar Rp4 juta dan […]

  • Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mungkin pribahasa ini cocok untuk Pemerintah Kabupaten Sintang. Pasalnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya pembangunan PLBN Sei Kelik/Jasa diakomodir oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Bahkan di tahun anggaran 2019, Pempus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp129 miliar untuk pembangunan PLBN dan Rp48 miliar untuk pembangunan ruas jalan Rasau, Jasa, dan […]

  • Sambut Idul Fitri 1440 H, Polsek Sepauk Berbagi Bingkisan ke Purnawirawan Polri

    Sambut Idul Fitri 1440 H, Polsek Sepauk Berbagi Bingkisan ke Purnawirawan Polri

    • calendar_month Ming, 2 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menyambut datangnya hari kemenangan yang fitri pada 1440 H, Kepolisian Sektor (Polsek) Sepauk membagikan bingkisan pada Purnawirawan Polri dan sejumlah LSM di wilayah hukumnya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan kepedulian kepada mereka yang tah menyelesaikan tugas dan pengabdiannya di Kepolisian. Kapolsek Sepauk, Iptu Suwaris mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada mereka […]

  • Kalbar Bisa Jadi Lumbung Pangan Nasional

    Kalbar Bisa Jadi Lumbung Pangan Nasional

    • calendar_month Kam, 12 Okt 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tidak imbangnya antara pertambahan penduduk dengan produksi pangan termasuk krisis perubahan iklim sehingga menjadi faktor utama penyebab krisis pangan dunia. Tak heran, jika kebijakan pangan mesti perlu dikawal secara serius oleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, SH, Kamis (12/10). Legislator Partai Demokrat ini berpendapat, negara-negara maju, […]

  • Pj Bupati Ismail Sebut Ada 6.270 RTLH di Mempawah, Terbanyak di Kecamatan Jongkat

    Pj Bupati Ismail Sebut Ada 6.270 RTLH di Mempawah, Terbanyak di Kecamatan Jongkat

    • calendar_month Sen, 22 Jul 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail membuka FGD Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Partisipatif Kolaboratif di Kabupaten Mempawah, dengan gerak bersama Mendata Bersama Tangani RTLH (Mata-Mata RTLH) di Aula Balairung Setia, Kantor Bupati Mempawah, Senin (22/7/2024). Pj Bupati Ismail mengatakan, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih cukup banyak di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan […]

expand_less