Lokasi Bersejarah Terendam Banjir, Pemerintah Harus Berikan Solusi!
- calendar_month Ming, 16 Des 2018
- comment 0 komentar
Anak-anak bermain banjir, di lokasi bersejarah, tepatnya di depan Istana Al Mukarrammah Sintang
LensaKalbar – Akses jalan utama menuju lokasi bersejarah di Kabupaten Sintang terendam banjir. Ketinggian debit air sudah mencapai 50 meter hingga 1 meter. Pemerintah Kabupaten Sintang diminta segera hadir. Setidaknya mencarikan solusi.
“Di depan Puskesmas Dara Juanti dan Masjid Jami’ Sultan Nata, dan Istana Al Mukarrammah juga banjir,” kata Ketua Umum DPW Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) Kalbar, Ade Muhammad Iswadi, Minggu (16/12/2018) .
Sudah sepantasnya, kata Ami, akses yang terkait dengan adat budaya, sejarah, dan cikal bakal Kota Sintang mendapat perhatian. Apalagi, Titik nol Sintang itu ada di Batu Kundur yang berada di Istana Kesultanan Sintang. Tetapi, akses jalan utamanya terendam banjir.
“Kalau sudah hujan, debit air Sungai Kapuas akan meluap. Hasilnya ruas jalan utama terendam banjir. Kondisi ini terus terjadi. Belum ada solusi yang rill sampai saat ini,” ujar Ami.
Sebetulnya, kata Ami, peluang untuk mengajukan ke Pemerintah Pusat (Pempus) bisa saja dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang. Tetapi, balik lagi pada niat awalnya. Apakah berkeinginan atau tidak untuk mengusulkan hal tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Sintang biasanya ada ikut pembahasan di Rakortek Nasional di awal-awal tahun. Nah, nanti ada desknya urusan PU. Usulan disampaikan bersama provinsi kemudian nanti dibahas dan disepakati bersama,” cetus Ami.
tambah Ami, Pemerintah Kabupaten Sintang dinilai mampu mengatasi persoalan tersebut. Melalui Lanstaf (Telaah Staf). “Kalau di katakan ruas jalan itu kewenanganya Provinsi Kalbar punya urusan. Kenapa tidak hibahkan saja dana daerah ke Provinsi. Kemudian dijadikan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk di Sintang,” tutur Ami.
Dengan kondisi ruas jalan terendam banjir saat ini, ungkap Ami, masyarakat yang merasa dirugikan. Sebab, untuk melintas ruas jalan itu, masyarakat harus membayar uang sebesar Rp5 ribu.
“Ada jalan alternatif yang sengaja dibangun warga setempat untuk melintasi banjir. Kalau kendaraan roda dua bayar Rp5 ribu. Kalau pejalan kaki kita bayar Rp2 ribu. Seadainya ruas jalan utama ini ditinggikan mungkin kondisinya tidak seperti saat ini,” kata Ami.
Olehkarenanya, Ami berharap kepedulian dan perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang agar segera hadir ditengah persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat. “Solusi yang rakyat inginkan,” tutupnya. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar