Jarot Nilai Ensaid Panjang Layak Didukung UNDP dan Raih Equator Prize

LensaKalbar – Kawasan hutan yang tersisa di Kabupaten Sintang tinggal 61.980 hektar. Pengelolaan areal hutan di luar kawasan hutan yang terletak di Ensaid Panjang sebanyak tiga lokasi telah ditetapkan dengan SK Ekobudaya dari Bupati Sintang. Dua areal berhutan lainnya akan ditetapkan kemudian dikelola oleh masyarakat Ensaid Panjang.

Olehkarenanya, Bupati Sintang, Jarot Winarno menilai Desa Ensaid Panjang layak mendapat mendapatkan dukungan UNDP dan memperoleh Equator Prize. Sebab masyarakatnya juga memiliki semangat pelestarian lingkungan. Untuk itu, Desa Ensaid Panjang yang memiliki tutupan hutan seluas 2.483 hektar masih dalam inisiasi menjaga hutan di luar kawasan hutan sebagai sumber pewarna alami.

“Jadi, selain Desa Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu yang telah mendapat dukungan UNDP dalam memperoleh Equator Prize, masyarakat Desa Ensaid Panjang di Kabupaten Sintang ini juga layaklah untuk mendapatkan penghargaan sejenisnya seperti halnya Equator Prize,” kata Bupati Jarot saat membuka kegiatan Seminar Kehutanan Nasional tahun 2020 di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (12/2/2020) lalu.

Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Agus Prabowo dalam kunjungannya ke Desa Ensaid Panjang menyatakan rasa syukur bercampur takjub bahwa masih ada budaya rumah betang di masa sekarang ini. “Desa Ensaid Panjang ini layak untuk ditunjukkan pada dunia dan dapat dipromosikan melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 4.0 untuk mendapatkan penghargaan serupa. Ini akan kita upayakan,” katanya.

Staf Ahli Menteri LHK Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Yuyu Rahayu mendukung upaya masyarakat Desa Ensaid Panjang dalam menjaga lingkungan hutan di sekitar desa. Karena itu, Kementerian LHK mendorong kemajuan pembangunan yang seimbang dengan penjagaan kelestarian lingkungan.

“Masyarakat Desa Ensaid Panjang bisa mengupayakan promosi yang menyeimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan potensi pendapatan masyarakat, khususnya dalam perkembangan teknologi dan informasi 4.0,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sigit Hardwinarto mengapresiasi langkah dan inisiatif Bupati Sintang dalam menjaga hutan di luar kawasan hutan. Sebab hutan di luar kawasan hutan sangat penting untuk dijaga keseimbangan lingkungan, dan pembangunan masyarakatnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proyek KalFor. Dimana proyek tersebut dapat mendorong penyusunan skema-skema pengelolaan termasuk skema insentif agar hutan di luar kawasan hutan yang dipertahankan sebagai penyeimbang lingkungan juga mempunyai manfaat ekonomi sosial dan budaya untuk masyarakat. (Dex)