Breaking News
light_mode

Ingatlah! WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

  • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 7 kalinya dari Kemenkue RI, Sri Mulyani.

Tentunya ini sebuah prestasi bagi Pemkab Sintang. Namun, dibalik itu semua ada hal-hal yang mesti juga diperhatikan dan di evaluasi secara bersama- sama.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dinilai bukanlah sebuah jaminan bahwa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK terbebas dari praktik korupsi. Sebab audit yang dilakukan hanya sebatas kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

“Jadi, tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan yang dinamakan ‘Audit Investigasi’.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP itu,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Santosa kepada Lensakalbar.co.id, Senin (20/10/2019).

Opini WTP, menurut Santosa, harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum. “Harus kita akui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” tuturnya.

Yang paling penting, tegas Santosa, setiap pengelola keuangan negara harus menyadari betul bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” tegasnya.

Kendati demikian, Santosa mengapresiasi terobosan dan langkah yang diambil dalam mempertahankan predikat opini WTP hingga ke 7 kalinnya.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten sintang melalui Bapak Bupati. ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin daerah,”  pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berikut 9 Poin Himbauan MUI Mempawah Soal Covid-19

    Berikut 9 Poin Himbauan MUI Mempawah Soal Covid-19

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mempawah mengeluarkan imbauan penyelenggaraan ibadah saat pandemi virus Corona atau Covid-19. Ada sembilan poin yang ditekankan di dalamnya. Himbauan tersebut tertuang dalam surat Nomor : 003/MUI/KAB-MPW/III/2020 dan diterbitkan tanggal 24 Maret 2020. Sembilan poin itu adalah sebagai berikut: Mengajak umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak […]

  • Patroli Covid-19, Kapolres Imbau Masyarakat Lakukan Social Distancing

    Patroli Covid-19, Kapolres Imbau Masyarakat Lakukan Social Distancing

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kapolres, Dandim, dan Kasat Satpol PP Mempawah turun ke lapangan. Mereka bersama-sama melakukan patroli dan menyisir beberapa tempat yang menjadi titik kumpul masyarakat, Minggu (22/3/2020) malam. Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP Mempawah itu dipimpin langsung Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga. Selama patroli berlangsung, Kapolres mengajak masyarakat untuk peduli […]

  • Besok, Hakim PN Sintang Bacakan Putusan Sidang 6 Terdakwa Karhutla

    Besok, Hakim PN Sintang Bacakan Putusan Sidang 6 Terdakwa Karhutla

    • calendar_month Ming, 8 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengadilan Negeri Sintang akan membacakan sidang putusan terhadap 6 peladang yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Putusan tersebut akan dibacakan besok, Senin (9/3/2020) pukul 09.00 WIB. “Iya, besok pukul 09.00 WIB kita ada agenda sidang putusan 6 peladang yang menjadi terdakwa kasus Karhutla,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Yogi Dulhadi […]

  • Bebas Atau Terbukti, Yogi: Kita Lihat Fakta Persidangannya

    Bebas Atau Terbukti, Yogi: Kita Lihat Fakta Persidangannya

    • calendar_month Sel, 19 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selasa (19/11/2019), ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang. Mereka menuntut agar pemerintah, kejaksaan, kepolisan, dan pengadilan mempertimbangkan kembali porses hukum yang sedang berjalan terhadap 6 terdakwa karhutla. Bahkan, salah satu tuntutan mereka (demonstran,red) adalah meminta bebas […]

  • Ruas Jalan Senggiring-Sungai Bakau Kecil Berstatus Jalan Nasional, Bukan Kabupaten!

    Ruas Jalan Senggiring-Sungai Bakau Kecil Berstatus Jalan Nasional, Bukan Kabupaten!

    • calendar_month Sel, 8 Sep 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mempawah, Rizal Multiadi, meminta agar masyarakat memahami bahwa jalan raya di Senggiring-Sungai Bakau Kecil merupakan jalan nasional. “Karena berstatus jalan nasional, maka segala perawatan dan perbaikan jika ada kerusakan, bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Rizal Multiadi. Wewenang perawatan […]

  • Sekecil Apapun Keluhan Pelayanan, Segera Respon!

    Sekecil Apapun Keluhan Pelayanan, Segera Respon!

    • calendar_month Sel, 12 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus melakukan evaluasi, mulai dari sarana prasarana hingga pelayanan. Satu di antaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan administrasi kependudukan yang ada di Gedung Terpadu Sutoyo. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik […]

expand_less