Breaking News
light_mode

Ingatlah! WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

  • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 7 kalinya dari Kemenkue RI, Sri Mulyani.

Tentunya ini sebuah prestasi bagi Pemkab Sintang. Namun, dibalik itu semua ada hal-hal yang mesti juga diperhatikan dan di evaluasi secara bersama- sama.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dinilai bukanlah sebuah jaminan bahwa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK terbebas dari praktik korupsi. Sebab audit yang dilakukan hanya sebatas kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

“Jadi, tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan yang dinamakan ‘Audit Investigasi’.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP itu,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Santosa kepada Lensakalbar.co.id, Senin (20/10/2019).

Opini WTP, menurut Santosa, harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum. “Harus kita akui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” tuturnya.

Yang paling penting, tegas Santosa, setiap pengelola keuangan negara harus menyadari betul bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” tegasnya.

Kendati demikian, Santosa mengapresiasi terobosan dan langkah yang diambil dalam mempertahankan predikat opini WTP hingga ke 7 kalinnya.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten sintang melalui Bapak Bupati. ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin daerah,”  pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gandeng Untan, BPBD Siapkan Peta Rawan Banjir
    OPD

    Gandeng Untan, BPBD Siapkan Peta Rawan Banjir

    • calendar_month Kam, 12 Jan 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bencana banjir dinilai masih menjadi permasalahan serius dan belum terselesaikan di Kabupaten Sintang. Tak hanya satu dua kecamatan saja yang dilanda banjir, melainkan rata 14 kecamatan di kabupaten ini terdampak. Tentunya persoalan ini mesti mendapat perhatian dari semua pihak, agar warga terdampak dapat merasa aman dan nyaman dari musibah banjir tersebut. “Penanganan banjir […]

  • GM RS KPJ Kuching Specialist Kagum dengan Pembangunan RS Rubini

    GM RS KPJ Kuching Specialist Kagum dengan Pembangunan RS Rubini

    • calendar_month Rab, 24 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – General Manager (GM) RS KPJ Kuching Specialist, Nurhazimah Mahat bersama Marketing Communications Officer Adela Anthony dan Service Quality Management Officer Suryani Ahmad bersilaturahmi ke Kabupaten Mempawah, Rabu (24/8/2022). Selain bersilaturahmi, kedatangan mereka juga ingin menawarkan peluang kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah, terutama di bidang kesehatan. Hal ini diungkapkan General Manager (GM) RS KPJ […]

  • 418 Hewan Ternak di Mempawah Positif PMK, Tersebar di 6 Kecamatan

    418 Hewan Ternak di Mempawah Positif PMK, Tersebar di 6 Kecamatan

    • calendar_month Rab, 20 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tampaknya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak perlu diperhatikan dengan serius dan dilakukan penanganan konkret dari berbagai pihak terkait, terutama Satuan Gugus Tugas (Satgas) PMK yang telah dibentuk pemerintah daerah. Di Kabupaten Mempawah terdapat 418 hewan ternak yang tersebar di 6 kecamatan. Semuanya terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK). […]

  • Pemekaran PKR? H Sukiman: Kita Tagih Janji Gubernur Terpilih…!

    Pemekaran PKR? H Sukiman: Kita Tagih Janji Gubernur Terpilih…!

    • calendar_month Sab, 15 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023, rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya  (PKR) seakan bak bintang terang dikalangan elit politik. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah timur Kalbar sejatinya mendambakan hal tersebut menjadi nyata. Anggota DPR RI, H Sukiman memastikan akan menagih janji kampanye dan visi-misinya Gubernur dan Wakil Gubernur […]

  • Minimalisir Potensi Sengekata Tanah, Melkianus Minta Kades Petakan Batas Tanah Masyarakat dan Perusahaan

    Minimalisir Potensi Sengekata Tanah, Melkianus Minta Kades Petakan Batas Tanah Masyarakat dan Perusahaan

    • calendar_month Jum, 3 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Sintang, Melkianus minta kepada seluruh kepala desa (Kades) untuk memetakan dan menyelesaikan batas tanah antar masyarakat dengan perusahaan. Langkah ini penting, supaya dapat meminimalisir potensi konflik sengketa tanah di tengah masyarakat maupun perusahaan. “Jadi, kami minta persoalan batas tanah ini dapat menjadi perhatiaan serius bagi kepala desa, bila tidak. Maka dampak […]

  • Bupati Erlina Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah Usai Terima LHP BPK RI

    Bupati Erlina Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah Usai Terima LHP BPK RI

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh regulasi usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (13/1/2026). Penyerahan LHP tersebut digelar di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan dihadiri para […]

expand_less