Breaking News
light_mode

Ingatlah! WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

  • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 7 kalinya dari Kemenkue RI, Sri Mulyani.

Tentunya ini sebuah prestasi bagi Pemkab Sintang. Namun, dibalik itu semua ada hal-hal yang mesti juga diperhatikan dan di evaluasi secara bersama- sama.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dinilai bukanlah sebuah jaminan bahwa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK terbebas dari praktik korupsi. Sebab audit yang dilakukan hanya sebatas kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

“Jadi, tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan yang dinamakan ‘Audit Investigasi’.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP itu,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Santosa kepada Lensakalbar.co.id, Senin (20/10/2019).

Opini WTP, menurut Santosa, harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum. “Harus kita akui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” tuturnya.

Yang paling penting, tegas Santosa, setiap pengelola keuangan negara harus menyadari betul bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” tegasnya.

Kendati demikian, Santosa mengapresiasi terobosan dan langkah yang diambil dalam mempertahankan predikat opini WTP hingga ke 7 kalinnya.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten sintang melalui Bapak Bupati. ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin daerah,”  pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Galakkan Konsumsi Pangan Lokal B2SA

    Galakkan Konsumsi Pangan Lokal B2SA

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Edukasi Konsumsi Pangan Lokal Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (1/10/2024). Program edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif […]

  • Berkunjung ke Mempawah, Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Internasional Kijing

    Berkunjung ke Mempawah, Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Internasional Kijing

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus berkunjung ke Kabupaten Mempawah guna melihat progres pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, Jumat (6/3/2020). Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini bertujuan untuk melihat dari dekat progres pembangunan pelabuhan di kabupaten itu. Rombongan ini didampingi langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan dan Bupati […]

  • JKN-KIS Bebaskan Keluarga Izza Mizkia dari Operasi Ceasar dan Katarak

    JKN-KIS Bebaskan Keluarga Izza Mizkia dari Operasi Ceasar dan Katarak

    • calendar_month Rab, 26 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Begitu banyak manfaat yang di dapat masyarakat dari program Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin hingga tindak operasi. Contohnya, Izza Mizkia. Peserta JKN-KIS dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/mandiri) ini merasakan banyak manfaat dari Program JKN-KIS. Izza sapaan akrabnya saat itu sedang mengecek kondisi kandungannya di rumah sakit. […]

  • Wali Kota akan Tindak Spekulan Elpiji Bersubsidi

    Wali Kota akan Tindak Spekulan Elpiji Bersubsidi

    • calendar_month Jum, 24 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Antrian panjang pembelian gas elpiji bersubsidi tiga kilogram terjadi beberapa pekan terakhir. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan pihaknya akan bekerjasama dengan kepolisian untuk menelusuri kalau ada agen atau pangkalan yang  memanfaatkan situasi saat ini atau spekulan. Menurutnya, pihak Pertamina tengah melakukan penelusuran adanya dugaan agen atau pangkalan yang mengalihkan penjualan gas […]

  • Forkopimda Sintang Gelar Rapat Tertutup, ASAP: Bebas Murni Tanpa Syarat!

    Forkopimda Sintang Gelar Rapat Tertutup, ASAP: Bebas Murni Tanpa Syarat!

    • calendar_month Rab, 20 Nov 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rapat tertutup di gelar oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang di Ruang Kerja Bupati Sintang, Rabu (21/11/2019). Rapat tersebut berkaitan dengan sejumlah tuntutan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang terhadap 6 terdakwa karhutla yang sedang berporses hukum. Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Sintang, Jarot Winarno […]

  • Langgar Perpres No 191, Pertamina Sanksi Tiga SPBU di Sintang

    Langgar Perpres No 191, Pertamina Sanksi Tiga SPBU di Sintang

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – PT Pertamina (Persero) menyatakan pihaknya telah memberikan sanksi tegas berupa penghentian pengiriman selama satu bulan terhadap tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. “Iya betul, ada tiga SPBU yang kami berikan sanksi tersebut, karena terbukti melakukan pelanggaran berupa penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan aturan yang […]

expand_less