Breaking News
light_mode

Ingatlah! WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

  • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 7 kalinya dari Kemenkue RI, Sri Mulyani.

Tentunya ini sebuah prestasi bagi Pemkab Sintang. Namun, dibalik itu semua ada hal-hal yang mesti juga diperhatikan dan di evaluasi secara bersama- sama.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dinilai bukanlah sebuah jaminan bahwa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK terbebas dari praktik korupsi. Sebab audit yang dilakukan hanya sebatas kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

“Jadi, tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan yang dinamakan ‘Audit Investigasi’.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP itu,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Santosa kepada Lensakalbar.co.id, Senin (20/10/2019).

Opini WTP, menurut Santosa, harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum. “Harus kita akui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” tuturnya.

Yang paling penting, tegas Santosa, setiap pengelola keuangan negara harus menyadari betul bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” tegasnya.

Kendati demikian, Santosa mengapresiasi terobosan dan langkah yang diambil dalam mempertahankan predikat opini WTP hingga ke 7 kalinnya.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten sintang melalui Bapak Bupati. ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin daerah,”  pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masjid Baru Al-Amin, Kebanggaan Umat Muslim Sintang

    Masjid Baru Al-Amin, Kebanggaan Umat Muslim Sintang

    • calendar_month Rab, 12 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kini umat muslim di Kabupaten Sintang merasa senang dan bahagia. Pasalnya, dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun kedepan Masjid Al-Amin yang terletak di Jalan Lintas Melawi, Kabupaten Sintang itu akan direlokasi dan dibangun dengan desain baru. Upaya pembangunan itu dilakukan guna menjawab keinginan umat muslim di Kabupaten Sintang yang menginginkan sebuah rumah […]

  • Kartini, Bupati Erlina Sempatkan Memasak untuk Warga Terdampak Covid-19

    Kartini, Bupati Erlina Sempatkan Memasak untuk Warga Terdampak Covid-19

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Selasa (21/4/2020) ini, diperingati rakyat Indonesia sebagai Hari Kartini. Pada tanggal ini pula, pejuang emansipasi perempuan RA Kartini dilahirkan. 141 tahun lalu tokoh wanita ini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Kartini, lambang perlawanan pada era kolonial Belanda melalui dinding rumahnya. Hal itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Kini masyarakat dan seluruh rakyat […]

  • Ini Bagian Terpenting dari Konsep Desa Mandiri

    Ini Bagian Terpenting dari Konsep Desa Mandiri

    • calendar_month Sen, 1 Apr 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Indikator Desa Mandiri mencapai 68 item. Apapun itu, terpenting bagaimana agar program ini dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat di desa bersangkutan. “Tujuan utama dari Desa Mandiri itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” kata Abdul Razak, Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senin (1/4/2019). Konsep Desa Mandiri, di antaranya mesti memiliki Badan Usaha […]

  • Pemda Sintang Diminta Aktif dan Serius Atasi Stunting!

    Pemda Sintang Diminta Aktif dan Serius Atasi Stunting!

    • calendar_month Kam, 20 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk lebih aktif ikut mengatasi ancaman stunting di Kabupaten Sintang. Pasalnya, pemda adalah organ pemerintah yang paling mengetahui kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat hingga ke lingkup terkecil. Dengan demikian, inisiatif intervensi diharapkan datang dari pemda. Pemerintah di desa juga harus didorong untuk membantu mengatasi stunting. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat, […]

  • Ronny: Kompak dan Kebersamaan Modal Dasar Pembangunan

    Ronny: Kompak dan Kebersamaan Modal Dasar Pembangunan

    • calendar_month Sel, 13 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Keberagaman etnik, budaya dan agama bisa ditemui di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), khususnya di Kabupaten Sintang. Kondisi yang heterogen dan majemuk ini harus mampu dikelola secara cerdas dan proaktif demi membangun kekuatan agar terbentuk suatu pondasi kuat bagi tata pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sebab dengan masyarakat yang membangun kesadaran diri untuk kompak […]

  • Stunting jadi Pokok Pembahasan Evaluasi Pj Wali Kota Triwulan II

    Stunting jadi Pokok Pembahasan Evaluasi Pj Wali Kota Triwulan II

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Pusat melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD) di seluruh Indonesia. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjadi salah satu kepala daerah yang dievaluasi. Ia mengatakan, dari hasil penilaian kinerja pada triwulan kedua, penanganan stunting di Kota Pontianak menjadi fokus pembahasan. “Tadi kami dengar […]

expand_less