Breaking News
light_mode

Ingatlah! WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi

  • calendar_month Sen, 21 Okt 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 7 kalinya dari Kemenkue RI, Sri Mulyani.

Tentunya ini sebuah prestasi bagi Pemkab Sintang. Namun, dibalik itu semua ada hal-hal yang mesti juga diperhatikan dan di evaluasi secara bersama- sama.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dinilai bukanlah sebuah jaminan bahwa hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK terbebas dari praktik korupsi. Sebab audit yang dilakukan hanya sebatas kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

“Jadi, tindak pidana korupsi hanya bisa dideteksi potensi kerugiannya saja.  Mengenai benar atau tidak terjadinya korupsi, harus dilakukan audit lanjutan yang dinamakan ‘Audit Investigasi’.  Jadi, mungkin saja dengan perencanaan korupsi yang matang, auditor tidak sampai mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan keuangan, lalu terbitlah opini WTP itu,” ungkap Anggota DPRD Sintang, Santosa kepada Lensakalbar.co.id, Senin (20/10/2019).

Opini WTP, menurut Santosa, harus dicapai dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang melanggar hukum. “Harus kita akui, cara yang benar memang mahal pada awalnya, tetapi uang yang dibelanjakan diawal sebenarnya adalah investasi, seperti untuk pengembangan SDM atau membeli sistem komputerisasi.  Ketika SDM dan sistem sudah terbangun, maka pemerintah tinggal melanjutkan saja dengan biaya perawatan yang tentu saja tidak akan semahal biaya investasi,” tuturnya.

Yang paling penting, tegas Santosa, setiap pengelola keuangan negara harus menyadari betul bahwa opini WTP hanyalah sasaran antara, sedangkan sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Percuma saja opini WTP yang didapat, jika masyarakatnya tidak sejahtera atau bahkan miskin.  Dalam kondisi begini, WTP hanya akan menjadi sebuah prestasi diatas kertas tanpa bukti yang nyata,” tegasnya.

Kendati demikian, Santosa mengapresiasi terobosan dan langkah yang diambil dalam mempertahankan predikat opini WTP hingga ke 7 kalinnya.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kinerja pemerintah kabupaten sintang melalui Bapak Bupati. ini menunjukan intergritas yang tinggi seorang pemimpin daerah,”  pungkasnya. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Erlina Hadiri Kongres Perdana FOMDA Kalbar

    Bupati Erlina Hadiri Kongres Perdana FOMDA Kalbar

    • calendar_month Jum, 12 Des 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai motor perubahan dan kekuatan pembangunan daerah saat menghadiri Kongres I Forum Mahasiswa Daerah (FOMDA) Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (12/12/2025). Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Mempawah itu menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah daerah terhadap konsolidasi gerakan mahasiswa lintas perguruan tinggi di […]

  • Tak Bayar Pajak, Kendaraan Harus Ditilang

    Tak Bayar Pajak, Kendaraan Harus Ditilang

    • calendar_month Jum, 24 Nov 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Sutarmidji sangat mendukung dengan adanya razia pajak kendaraan yang dilakukan BPKPD Kalbar, Kamis (23/11). Razia di komplek Kantor Wali Kota Pontianak tersebut agar ASN juga taat pajak. “Kendaraan yang tidak bayar pajaknya ya harus ditilang,” tegasnya. Terkait ada motor dinas yang kedapatan tidak membayar pajak, kata Midji, Pemkot Pontianak akan […]

  • Satpol PP Sintang Terjunkan 2.176 Linmas untuk Jaga TPS
    OPD

    Satpol PP Sintang Terjunkan 2.176 Linmas untuk Jaga TPS

    • calendar_month Rab, 6 Nov 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Guna mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerjunkan atau mensiagakan 2.176 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang ada di tiap kecamatan dan desa. “Jadi terkait Pilkada ini, kami telah […]

  • KPU Sintang Gelar Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024

    KPU Sintang Gelar Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024

    • calendar_month Kam, 9 Jan 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sintang Tahun 2024, Kamis (9/1/2025). Kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, Bawaslu, tokoh masyarakat, serta tokoh agama setempat, sejunlah partai politik dan pasangan Bupati dan […]

  • Diskusi Bersama Menteri Nadiem, Midji Ungkap Kebutuhan Pendidikan di Kalbar

    Diskusi Bersama Menteri Nadiem, Midji Ungkap Kebutuhan Pendidikan di Kalbar

    • calendar_month Sen, 24 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyambut kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbud Ristek) RI, Nadiem Anwar Makarim serta berdiskusi beberapa hal terkait pendidikan di Kalbar. Kunjungan Mendikbud Ristek ke Kalbar ini dalam rangka meninjau pelaksanaan program prioritas Kemendikbud Ristek yang dilaksanakan di beberapa wilayah Kalbar. Dalam diskusi tersebut, Gubernur Kalbar […]

  • Sintang Kejar Target Kepemilikan Akta Kelahiran

    Sintang Kejar Target Kepemilikan Akta Kelahiran

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Pusat (Pempus) memberikan target sebesar 85,2 persen bagi kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk kepememilikan akta kelahiran. Olehkarenanya, Pemerintah Kabupaten  Sintang diminta untuk memenuhi target  tersebut hingga Desember 2018  mendatang. “Untuk akta kelahiran, memang kita masih di bawah target nasional, tertinggl sekitar 4 persen,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten […]

expand_less