Infrastruktur Mandek di 2025, Yohanes Rumpak  Sentil Ketergantungan pada Pusat

LensaKalbar – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sintang Tahun 2025 mendapat sorotan keras dari DPRD. Alih-alih menunjukkan capaian konkret, sektor infrastruktur yang digadang-gadang sebagai prioritas justru dinilai belum menampakkan hasil.

Kondisi ini memantik kritik tajam sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, secara terbuka menyebut pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2025 belum berjalan sesuai harapan. Padahal, sektor tersebut merupakan tulang punggung dalam visi dan misi kepala daerah.

“Infrastruktur itu prioritas, tapi di tahun 2025 belum terlihat hasilnya,” tegas Yohanes Rumpak saat ditemui sejumlah awak media di DPRD Sintang, Jumat (27/3/2026).

Pernyataan itu menegaskan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Program yang semestinya menjadi motor penggerak pembangunan daerah justru belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Namun, memasuki tahun 2026, situasi mulai menunjukkan perubahan. Yohanes Rumpak mengungkapkan bahwa sejumlah proyek pembangunan kini sudah mulai berjalan di berbagai wilayah.

“Sekarang sudah ada pergerakan. Kita mulai lihat ada pembangunan,” ujar Yohanes Rumpak.

Di balik mulai bergeraknya pembangunan tersebut, Yohanes Rumpak menilai peran pemerintah pusat sangat dominan. Suntikan anggaran dari pusat menjadi faktor utama yang mendorong kembali aktivitas pembangunan di daerah.

“Kalau jita lihat yang banyak bergerak ini dari pusat, daerah kita terbantu dengan itu,” ungkap Yohanes Rumpak.

Olehkarenanya, Yohanes Rumpak menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang dinilai berkontribusi besar dalam mengarahkan anggaran pembangunan ke Kabupaten Sintang.

“Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Lasarus yang sudah membantu,” ucap Yohanes Rumpak.

Dampak dari pembangunan yang mulai berjalan tersebut kini perlahan dirasakan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan dan akses penghubung dinilai mulai meningkatkan mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.

“Kalau pembangunan jalan dan lainnya berjalan, masyarakat juga ikut merasakan,” kata Yohanes Rumpak.

Walau demikian, Yohanes Rumpak mengingatkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat bukanlah solusi jangka panjang. Pemerintah daerah harus tetap memainkan peran strategis agar pembangunan tidak timpang dan berkelanjutan.

“Pemda juga harus tetap berusaha, jangan hanya berharap dari luar,” tegas Yohanes Rumpak.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi, lanjutnya, adalah keterbatasan anggaran daerah. Penurunan kapasitas fiskal membuat banyak program tidak dapat dijalankan secara optimal sepanjang 2025.

“Anggaran kita berkurang, jadi banyak yang belum bisa dilakukan,” beber Yohanes Rumpak.

Sorotan terhadap LKPj ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. DPRD menilai, ke depan dibutuhkan strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan meski di tengah tekanan anggaran.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga mampu memaksimalkan potensi internal guna mempercepat pembangunan yang merata,” pungkas Yohanes Rumpak, wakil rayat dari daerah pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex)