DPRD Desak Sinkronisasi Pusat–Daerah, Soroti Minimnya Jalan Mantap

LensaKalbar – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, mendesak pemerintah daerah untuk segera membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penanganan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Sebab tanpa sinergi lintas pemerintahan, perbaikan ruas jalan strategis di Sintang akan terus berjalan lambat.

Menurut Hikman Sudirman, sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi hingga kini belum mendapat perhatian maksimal, padahal kondisinya sangat mempengaruhi konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus aktif berkoordinasi. Jangan menunggu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas politisi Partai Demokrat.

Hikman Sudirman menekankan, komunikasi yang dibangun tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus disertai dengan data, usulan prioritas, serta dorongan politik yang kuat agar pemerintah pusat dan provinsi benar-benar memberi perhatian pada kondisi jalan di Sintang.

Di sisi lain, Hikman Sudirman juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada intervensi dari luar. Ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Sintang, kata dia, harus tetap menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya secara bertahap.

“Yang menjadi kewenangan kabupaten harus kita genjot. Jangan sampai kita hanya berharap pada pusat dan provinsi, sementara kewenangan sendiri tidak maksimal dikerjakan,” ujar Hikman Sudirman.

Hikman Sudirman kemudian memaparkan kondisi terkini infrastruktur jalan di Sintang yang dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan data hingga tahun 2025, kondisi jalan mantap di Kabupaten Sintang baru mencapai 13,13 persen atau sekitar 234,6 kilometer dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.787,96 kilometer.

Angka tersebut, menurut Hikman Sudirman, menunjukkan masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini angka yang harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah,” kata Hikman Sudirman.

Dengan kondisi tersebut, Hikman Sudirman mendorong adanya langkah konkret dan terukur, baik melalui peningkatan anggaran infrastruktur, optimalisasi perencanaan, hingga memperkuat lobi ke pemerintah pusat dan provinsi.

Olehkarenanya, Hikman Sudirman menilai pembangunan infrastruktur jalan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan terintegrasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kalau kita ingin Sintang berkembang, kuncinya ada pada konektivitas. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Jadi ini harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Hikman Sudirman. (Dex)