Breaking News
light_mode

Dewan Ingatkan Kades Tak Berpolitik Praktis

  • calendar_month Jum, 4 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Muhammad Chomain Wahab mengtakan, kepala desa tidak boleh melakukan politik praktis. Aturan undang-undang jelas melarang kepala desa berpolitik.

“Kades dilarang untuk bermain politik dalam bentuk dan sifat bagaimanapun, termasuk mengajukan dukungan politik terhadap maju dan terpilihnya kepala pemerintahan daerah maupun pusat,” tegas Muhammad Chomain Wahab ketika ditemui Lensakalbar.co.id di Gedung Parlemen Sintang, Kamis (3/10/2024).

Muhammad Chomain Wahab mengatakan bahwa larangan kepala desa dan perangkatnya berpolitik praktis diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 huruf (g).

“Tentu ingin kita ingatkan agar tidak terlibat politik praktis ya, apalagi saat ini sedang dalam tahapan kampanye Pilkada 2024,” ujar Muhammad Chomain Wahab.

Tak hanya itu, Muhammad Chomain Wahab juga minta agat kepada desa serta perangkatnya agar dapat menciptakan suasana Pilkada yang aman, damai, dan kondusif.

“Tetap kompak, jaga persatuan dan kesatuan masing-masing desa dan ciptakan Pilkada yang aman, damai dan kondusif,” pesan Muhammad Chomain Wahab.

Selain itu, Muhammad Chomain Wahab berharap agar pihak Bawaslu lebih proaktif dalam meningkatkan pengawasan di lapangan. Berikan sosialisasi yang bermanfaat terhadap para Kepala Desa yang ada di daerah ini supaya tidak menggunakan kesempatan jabatannya untuk hal-hal yang dapat mengakibatkan pemerintahan di tingkat pedesaan itu tidak berjalan dengan baik.

“Karena itu juga akan dapat menciptakan konflik di tengah masyarakat, apalagi mereka terlibat politik praktis pada saat masih aktif menjabat, hal semacam ini jangan sampai terjadi, karena yang kita hindari adalah potensi-potensi negatif itu muncul kepermukaan dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” pungkas Muhammad Chomain Wahab, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1. (Dex}

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sah! Raperda RPJMD KKR jadi Perda

    Sah! Raperda RPJMD KKR jadi Perda

    • calendar_month Sen, 5 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Kubu Raya,  Muda Mahendrawan dan Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda Jawaban Bupati Kubu Raya terhadap Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Senin (5/8/2019). Secara umum, pandangan […]

  • Usmandy Optimis Golkar Raih 20 Persen Kursi Legislatif

    Usmandy Optimis Golkar Raih 20 Persen Kursi Legislatif

    • calendar_month Ming, 14 Mei 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sintang sudah resmi mendaftarkan sebanyak 40 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Sintang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (14/5/2023). Mereka semuanya akan all out bertarung pada 6 daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Tak hanya itu, partai berlambang pohon beringin tersebut juga optimistis meraih […]

  • Covid-19, Kalbar Rawat 324 Orang ODP dan 10 PDP

    Covid-19, Kalbar Rawat 324 Orang ODP dan 10 PDP

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Hingga Rabu, 18 Maret 2020 Pemerintah Provinsi Kalbar telah merawat 10 orang atau pasien yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Adapun 10 pasien itu tersebar di lima rumah sakit. Yakni RSUD Soedarso menangani 4 pasien PDP, RS Abdul Aziz menangani 2 pasien PDP, RS Pemangkat 1 menangani 1 pasien PDP, dan […]

  • Pemkab Mempawah Usulkan Tiga Desanya untuk Program Keserasian Sosial

    Pemkab Mempawah Usulkan Tiga Desanya untuk Program Keserasian Sosial

    • calendar_month Ming, 1 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengusulkan tiga desanya ke Kementerian Sosial RI untuk untuk mendapatkan program keserasian sosial (PKS). “Tahun 2020 ini kita mengusulkan 3 desa agar mendapatkan program PKS dari Pempus,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, Burhan. Menurutnya, Pempus akan mengucurkan […]

  • Terima Penghargaan SAKIP Kategori B, Erlina: Terima Kasih OPD

    Terima Penghargaan SAKIP Kategori B, Erlina: Terima Kasih OPD

    • calendar_month Sen, 27 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina mengaku beryuskur dan banggganya atas penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah (SAKIP) kategori ‘B” (Baik) kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah. “Ini semua diraih atas kinerja yang baik dari seluruh OPD kita. Meski kategori B, saya merasa bangga dan berterimakasih kepada seluruh OPD atas kerjasama dan kebersamaannya,” ungkap Bupati Erlina usai […]

  • Lembaga Keagamaan Dinilai Mampu Ciptakan Umat yang Toleran

    Lembaga Keagamaan Dinilai Mampu Ciptakan Umat yang Toleran

    • calendar_month Sen, 26 Sep 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Peran lembaga keagamaan di tengah masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Pontianak menggelar Pembinaan Lembaga Keagamaan se-Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Senin (26/9/2022). Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembinaan lembaga-lembaga […]

expand_less