Breaking News
light_mode

Calon 4 Kecamatan Baru, Dirjen BAK Minta Surat Pernyataan Wilayah Tak Bersengketa

  • calendar_month Sen, 8 Apr 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Berdasarkan surat terakhir yang dikirim oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen BAK) Mendagri, calon 4 kecamatan baru di Kabupaten Sintang sudah tidak ada kendala. Petunjuknya Pemkab Sintang diminta memperbaiki peta wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

“Untuk persyaratan teknis, wilayah, dan administrasi sudah tidak ada masalah untuk calon 4 kecamatan itu. Tapi kita diminta harus memperbaiki peta wilayah yang berbatasan dengan Kapuas hulu, karena Kecamatan Inggar sebagiannya dinilai berbatasan langsung dengan Kapuas hulu,” kata Kabag Tapem Sintang, Yaser Arafat, Senin (8/4/2019).

Dirjen BAK, kata Yaser, hanya meminta surat pernyataan bahwa pada segmen wilayah yang dimaksud tidak ada sengketa batas, khususnya dengan Kapuas hulu.

“Kenyataannya seperti itu, bahwa segmen calon Kecamatan Inggar dan kecamatan yang berada di sebelahnya tidak ada masalah. Persoalan batas kita dengan Kapuas Hulu itu, hanya pada segmen wilayah Desa Mungguk Lawang, Kecamatan Ketungau Tengah. Kalau Inggar, Kayan Hulu dan Kayan Hilir tidak ada masalah,” ungkapnya.

Surat pernyataan yang dimintai itupun, tambah Yaser, sudah kita buat dan siap diantarkan ke Mendagri bahwasannya ihwal yang dimaksud tidak ada masalah. Sementara, kelengkapan kedua yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan bahwa sudah menyelesaikan kebijakan satu peta. Ini sesuai dengan surat edaran Mendagri yang ditindaklanjuti Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar.

“Terkait kebijakan satu peta ini, kita juga sudah melaksanakannya. Sebelumnya, Badan Informasi Geospasial sudah datang ke Sintang untuk melakukan deleniasi wilayah. Seluruh desa sudah dibuat deleniasi wilayah atau peta dasar wilayah desa. Tinggal membuat surat pernyataan saja,” ungkap Yaser.

Intinya, tegas Yasser, persyaratan pemekaran sesuai PP sudah tidak ada masalah. Mengingat, peta adalah lampiran Perda yang harus diperbaiki. “Sekarang tinggal menunggu proses di Kemendagri. Sebagaimana janji mereka pada kita, jika lampiran sudah diselesaikan dan diperbaiki, akan segera diproses lebih lanjut. Ini yang kita tunggu,” tutupnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Landak Dorong Pengusulan Hutan Adat Baru

    Bupati Landak Dorong Pengusulan Hutan Adat Baru

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mendorong masyarakat untuk bermusyawarah dan mengusulkan lahan hutan tanah adat. Ihwal tersebut disampaikan Bupati Karolin kepada masyarakat Desa Tempoak Kecamatan Menjalin saat menghadiri panen raya pada Selasa (25/2/20). Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 terkait pengusulan lahan hutan tanah adat. Dalam […]

  • Subendi Ajak Pelaku UMKM di Kawasan Perbatasan Melek Digital

    Subendi Ajak Pelaku UMKM di Kawasan Perbatasan Melek Digital

    • calendar_month Rab, 23 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Subendi mengajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sintang untuk memanfaat perkembangan digitalisasi. Menurut Subendi, digitalisasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan UMKM. “Dengan mengadopsi teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi, dan bersaing di tingkat global,” kata […]

  • Disdukcapil Sinkronkan Data Pemilih Potensial Non e-KTP

    Disdukcapil Sinkronkan Data Pemilih Potensial Non e-KTP

    • calendar_month Jum, 27 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan mensinkronkan datanya dengan 17.969 pemilih potensial Non Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang. “Dari 17.969 pemilih dalam data KPU. Yang masuk database kita 14.046 pemilih. Sementara yang tidak masuk 3.912 pemilih,” kata Kepala Disdukcapil Sintang, Syarif Muhammad Taufik, ketika […]

  • Anak TK Serbu Mapolres Sintang, Kapolres Sanny Ajak Belajar jadi Polisi Cilik

    Anak TK Serbu Mapolres Sintang, Kapolres Sanny Ajak Belajar jadi Polisi Cilik

    • calendar_month Kam, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Suasana Mapolres Sintang mendadak riuh penuh tawa pada Kamis (13/11/2025) pagi. Puluhan anak dari TK Insan Mulia “menyerbu” markas polisi untuk belajar dan bermain bersama Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo dalam kegiatan “Polisi Sahabat Anak”. Kegiatan edukatif ini menjadi upaya Polres Sintang menanamkan disiplin, wawasan kebangsaan, dan rasa cinta kepada Polri sejak usia […]

  • Cerdas Gunakan Hak Pilih dan Medsos di Tahun Politik

    Cerdas Gunakan Hak Pilih dan Medsos di Tahun Politik

    • calendar_month Sen, 17 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kemajuan teknologi informasi berkembang begitu pesat. Hal tersebut harus dapat ddiantisipasi sebaik mungkin. Apalagi 2018 – 2019 mendatang merupakan tahun politik. “Pemilu 2019 merupakan pemilu yang kompleks di dunia. Tentunya dengan kompleksitas tersebut maka memungkinkan akan terjadi masalah-masalah. Begitu juga dengan isu yang berkembang di media sosial. Harus bijak menyikapinya. Jangan sampai kita […]

  • Tak Hanya Tebidah–Serawai–Ambalau, DPRD Sebut Infrastruktur Rusak Merata di Sintang

    Tak Hanya Tebidah–Serawai–Ambalau, DPRD Sebut Infrastruktur Rusak Merata di Sintang

    • calendar_month Ming, 12 Apr 2026
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya terjadi di ruas Tebidah–Serawai–Ambalau, tetapi hampir merata di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran yang bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Sandan, berbagai keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan […]

expand_less