Bikin Emosi, Di Sintang Elpiji Melon Langka Lagi

Kusnadi:  Pemda Jangan Berpangku Tangan

LensaKalbar – Langka lagi, langka lagi. Gas Minyak Bumi (LPG) tabung 3 Kilogram sulit ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sintang. Emosi emak-emak pun tersulut karena kewalahan mencari Elpiji Melon tersebut.

“Tidak ada cerita lain, selalu saja gas langka. Kalau pun ketemu, harganya bukan main mahalnya,” gerutu Sundari warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kecamatan Sintang, Jumat (23/11/2018).

Ibu dua anak ini nampak kesal. Lantaran sudah dua hari mondar mandir ke sana kemari untuk mendapatkan Elpiji Melon, tetapi tidak membuahkan hasil. “Masak mau makan. Harus beli di warung terus,” cetusnya.

Menurut Sundari, harga Elpiji Melon saat ini bervariasi, ada yang jual pertabung Rp23 ribu hingga Rp30 ribu pertabungnya. “Kondisi ini tentu sangat menyulitkan kita. Apalagi Elpiji Melon merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi,” kesalnya.

Kelangkaan Elpiji Melon ini juga sangat disesalkan anggota DPRD Sintang, Kusnadi. “Karena masalah ini berulangkali terjadi,” katanya.

Seyogianya, kata Kusnadi, kelangkaan Elpiji Melon tidak terus berulang, karena Pertamina sudah mengetahui betul kondisi di lapangan, terkait seberapa besar kebutuhan masyarakat.

“Kalau langka itu kan berarti kurang suplai. Seharusnya Pertamina menambah pasokan. Supaya tidak langka berulangkali,” ujarnya.

Melambungnya harga Elpiji Melon tidak hanya terjadi di Kota Sintang saja, bahkan ungkap Kusnadi, di wilayah Kecamatan Sepauk juga mengalami hal yang serupa. “Di Sepauk harga Elpiji Melon tembus Rp30 ribu pertabungnya,” katanya.

Sementara terkait dugaan bahwa kelangkaan Elpiji Melon ini karena memang pemerintah ingin mengurangi pasokan gas subsidi, Kusnadi sangat menolak hal tersebut.

Menurutnya, pengurangan pasokan Elpiji Melon sangat tidak tepat. Karena masih banyak masyarakat yang membutuhkannya. “Kami tidak sependapat kalau harus dikurangi. Yang ada saja masih kurang, kok mau dikurangi,” tuturnya.

Jika pengurangan pasokan menjadi dasar untuk pengalihan dari subsidi menjadi nonsubsidi, kata Kusnadi, tentu kebijakan ini akan semakin menambah beban masyarakat.

Tingkat perekonomian sebagian besar masyarakat kita ini menengah ke bawah, sangat tidak cocok kalau subsidi Elpiji dicabut. “Menurut kami tidak tepat. Karena perekonomian sangat tidak baik. Solusinya harus menambah pasokan, bukan dikurangi,” pungkasnya.

Olehkarenanya, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk tidak berpangku tangan terkait persoalan tersebut. “Pemda boleh turut menyelesaikan masalah ini. Kan bisa, misalnya melalui sharing atau koordinasi dengan Pertamina,” pintanya. (Dex)