Breaking News
light_mode

BPD Diminta Profesional dan Integritas dalam Bekerja

  • calendar_month Jum, 26 Jul 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak 68 anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pergantian antar waktu (PAW) dilantik oleh Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi, Jumat (26/7/2019).

Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi menjadi Inspektur dalam pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPD dan PAW BPD yang dilantik.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Kajari Mempawah, Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Kasdim 1201 MPH, Perwakilan Kapolres Mempawah, dan Kepala OPD Kabupaten Mempawah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Mempawah H Muhammad Pagi mengatakan pelantikan kepengurusan BPD ini merupakan suatu kewajiban dalam rangka memberikan legalitas formal untuk melaksanakan tugas-tugas di desa.

“Saya berharap saudara setelah dilantik dapat bekerja profesional dan berintegritas terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada saudara,” ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di desa, kedudukan BPD dan Pemerintah Desa bukan pihak yang berseberangan melainkan mitra dalam bekerja dan berkarya.

“Saudara adalah mitra yang seharusnya seiring dan sejalan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, namun dalam jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Lebih jauh, dia mengingatkan, dalam perjalanan untuk membina desa, mungkin saja terjadi selisish pendapat antara BPD dan Kepala Desa. Namun jangan sampai perbedaan pendapat tersebut dijadikan sebagai alat untuk menghambat perencanaan dan pembangunan desa.

“Perbedaan pendapat biasa terjadi di dalam demokrasi, namun harapan kami agar saudara dapat menyelesaikan dengan bijak, duduk bersama untuk bermusyawarah dalam suasana kekeluargaan yang harmonis tentunya,” terangnya.

Olehkarenanya, Wakil Bupati meminta kepada semua anggota BPD terkait besarnya anggaran yang dikelola oleh desa harus mampu dimanfaatkan bagi pemerintahan desa, salah satunya dalam pembenahan profil desa Kabupaten Mempawah, yang mana kualitas profil desa merupakan penentu dalam mengukur potensi yang dimiliki desa.

“Saya harap data profil desa harus terkoneksi dengan data yang ada di pemerintah kabupaten mempawah. Maka dari itu, untuk anggota BPD yang telah dilantik untuk dapat mengawal pemutakhiran data profil desa agar tersaji dengan baik,” harapnya. (Syf/Humpro)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, DJPb Kerjasama dengan Pemkot

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, DJPb Kerjasama dengan Pemkot

    • calendar_month Sen, 13 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kesepakatan kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Kepala Kanwil (Kakanwil) DJPb Provinsi Kalbar Imik Eko Putro bersama Wali Kota Pontianak Edi Rusdi […]

  • Musrenbang Ketungau Hilir, Dewan Kaget 6 Desa Tak Dapat Porsi Pembangunan

    Musrenbang Ketungau Hilir, Dewan Kaget 6 Desa Tak Dapat Porsi Pembangunan

    • calendar_month Sen, 9 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tatkala menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Nanga Ketungau beberapa waktu lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, Kartimia Mawarni mengaku terkejut. Pasalnya 6 desa di Kecamatan Ketungau Hilir dipastikan tidak ada kegiatan pembangunan yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020. 6 desa di Kecamatan Ketungau Hilir itupun, meliputi: Nanga […]

  • Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sintang Diperpanjang

    Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sintang Diperpanjang

    • calendar_month Sen, 15 Nov 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang memperpajang masa tanggap darurat hingga 30 November 2021 mendatang. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kurniawan dalam keterangan persnya, di Command Center Kantor Bupati Sintang, Selasa  (16/11/2021). Perpanjangan ini dilakukan dengan menerbitkan kembali Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360/1140/KEP-BPBD/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting […]

  • Butuh Kesadaran dan Kebersamaan Perangi Covid-19

    Butuh Kesadaran dan Kebersamaan Perangi Covid-19

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kota Pontianak perlu mendapat perhatian seluruh pihak. Saat ini kasus positif Covid-19 di Kota Pontianak tercatat 52 kasus. Olehlarenanya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memerangi virus corona. Himbauan pemerintah seperti menjaga jarak, mengenakan masker dan rutin mencuci tangan pakai sabun dan […]

  • 2 Lurah Pontianak Raih Penghargaan dari Kemenkumham

    2 Lurah Pontianak Raih Penghargaan dari Kemenkumham

    • calendar_month Jum, 2 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dua lurah dari Kota Pontianak meraih penghargaan Paralegal Justice Award 2023. Kedua lurah tersebut yakni Lurah Batu Layang Teguh Setiawan dengan penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta berupa Non Litigation Peacemaker (NLP). Penghargaan tingkat nasional itu diserahkan pada malam penganugerahan di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (1/6/2023). Wali […]

  • Sekda Dorong Kades Ajak Warga Lakukan Perekaman KTP Elektronik

    Sekda Dorong Kades Ajak Warga Lakukan Perekaman KTP Elektronik

    • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Setiap penduduk Indonesia yang telah memenuhi ketentuan harus membuat dan wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Karenanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Sintang, Yosepha Hasnah mendorong agar seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang memiliki KTP Elektronik (KTP-el) Sebab, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang […]

expand_less