Breaking News
light_mode

PKH Bisa Atasi Kemiskinan

  • calendar_month Jum, 1 Jun 2018
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Program Keluarga Harapan (PKH) diyakini dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang. Sebab program ini sangat relevan dengan visi pembangunan daerah.

“Jadi program PKH harus kita ambil sebagai peluang untuk mengoptimalkan tingkat kemiskinan di daerah kita,” kata Bupati Sintang, Jarot Winarno, usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PKH 2018, di Balai Ruai Rumah Bupati Sintang, Kamis (31/5).

Menurut Jarot, PKH ini sangat penting, karena antara Camat dengan OPD terkait dan Pendamping dipertemukan dalam rapat ini.

“Perlu koordinasi dan komunikasi agar program-program yang ingin dicapai dapat tepat sasaran, dan Saya yakin pihak keluarga yang mendapatkannya merasa terbantukan,” ucap Jarot.

Ia meminta pihak terkait terus memvalidasi data dan informasi yang relevan, mengecek kembali tahapan-tahapan yang sudah berjalan. “Agar keberhasilan program ini dapat dicapai dengan maksimal,” jelas Jarot.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Ernawati Sinaga mengatakan, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan.

“Syaratnya, terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH,” jelas Ernawati.

PKH ini mempunyai 4 tujuan dasar, yakni:

  1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin.
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, dan
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan.

Untuk di Kabupaten Sintang, ungkap Erlina, terdapat 72 Pendamping yang tersebar di 14 Kecamatan di Sintang. Berikut rinciannya:

  • Kecamatan Ambalau: 7 Pendamping
  • Kecamatan Binjai Hulu: 2 Pendamping
  • Kecamatan Dedai: 4 Pendamping
  • Kecamatan Kayan Hilir: 7 Pendamping
  • Kecamatan Kayan Hulu: 6 Pendamping
  • Kecamatan Kelam Permai: 3 Pendamping
  • Kecamatan Ketungau Hilir: 5 Pendamping
  • Kecamatan Ketungau Hulu: 7 Pendamping
  • Kecamatan Ketungau Tengah: 8 Pendamping
  • Kecamatan Sepauk: 8 Pendamping
  • Kecamatan Serawai: 5 Pendamping
  • Kecamatan Sintang: 3 Pendamping
  • Kecamatan Sungai Tebelian: 3 Pendamping, dan
  • Kecamatan Tempunak: 4 Pendamping. (Dex)
  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Sintang Sambut Baik Inpres Gratiskan Biaya Persalinan

    Dewan Sintang Sambut Baik Inpres Gratiskan Biaya Persalinan

    • calendar_month Jum, 22 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Mainar Puspa Sari turut menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggratisan biaya persalinan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi generasi penerus bangsa. Srikandi DPRD Sintang ini juga mengatakan, selain meringankan beban dari segi pengeluaran, kebijakan tersebut disinyalir mampu mengurangi dan menekan angka kematian […]

  • Antusias Gunakan Kompor Induksi

    Antusias Gunakan Kompor Induksi

    • calendar_month Kam, 10 Feb 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Masak menggunakan kompor induksi bagi Widia Astuti (27) warga Jalan Diponegoro, Kabupaten Sintang sangat praktis, aman dan efisien, sebab dirinya tidak perlu merasa kerepotan untuk membeli gas elpiji lagi untuk aktivitas masak-memasak di rumah. Apalagi saat membeli kompor induksi, dirinya mendapat voucher diskon tambah daya. “Kemaren saya menambah daya listrik di rumah dari […]

  • MABM Mempawah Gelar Musda ke III, Ini Pesan Bupati dan Wagub Kalbar

    MABM Mempawah Gelar Musda ke III, Ini Pesan Bupati dan Wagub Kalbar

    • calendar_month Sel, 21 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke III di Aula Wisma Candramidi, Selasa (21/1/2020). Musda MABM Mempawah ini dibuka langsung oleh Bupati Mempawah dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan, Wakil Bupati Mempawah, M Pagi, Ketua DPRD Mempawah, H Ria Mulyadi, Sekda Mempawah, […]

  • Dishub Pontianak Tutup Sejumlah Ruas Jalan Saat Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak

    Dishub Pontianak Tutup Sejumlah Ruas Jalan Saat Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak akan menutup sementara beberapa ruas jalan utama selama rangkaian peringatan Hari Jadi ke-254 Kota Pontianak. Penutupan dilakukan untuk mendukung kelancaran dua agenda besar, termasuk upacara peringatan hari jadi yang dipusatkan di depan Kantor Wali Kota Pontianak. Kepala Dishub Kota Pontianak, Yuli Trisna Ibrahim, melalui surat resmi bernomor B/500.11.10.1/208/DISHUB/2025 […]

  • Festival Tanglong jadi Media Pemuda untuk Kembangkan Kreativitas dan Inovasi

    Festival Tanglong jadi Media Pemuda untuk Kembangkan Kreativitas dan Inovasi

    • calendar_month Sen, 17 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, H Muhammad Pagi menghadiri dan membuka kegiatan Festival Tanglong 2023 di Taman Kuale Mempawah, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Minggu (16/4/2023). Festival digelar oleh Pemuda Kreatif Kuala Mempawab dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1444 H. Pada kesempatan tersebut, Wabup Pagi mengapresiasi atas inisiatif para Pemuda Kuala Mempawah […]

  • Pemkot Pontianak Hapus Denda PBB-P2 Tahun Pajak 2008-2021

    Pemkot Pontianak Hapus Denda PBB-P2 Tahun Pajak 2008-2021

    • calendar_month Jum, 7 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak menghapus denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) masa pajak mulai tahun 2008 hingga 2021. Kepala BKD Kota Pontianak, Amirullah mengatakan, penghapusan denda administrasi ini juga dalam rangka upaya mendorong kepatuhan warga untuk […]

expand_less