Breaking News
light_mode

Musrenbang 2023, Bupati Jarot Klaim Pembangunan “Sintang” Meningkat

  • calendar_month Sel, 14 Mar 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Selasa (14/3/2023).

Kegiatan Musrenbang Kabupaten Sintang yang berlangsung di Gedung Pancasila inipun dihadiri Gubernur Kalbar, H Sutarmidji didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalbar M Kebing L.

Bupati Sintang, Jarot Winarno ketika membuka dan memberikan sambutannya pada kegiatan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2023 ini, mengklaim bahwa angka pembangunan di kabupaten yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Sintang, Melkianus kian mengalami peningkatan.

Hal tersebut, kata Bupati Jarot, dapat diukur dan dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka stunting, dan angka kemiskinan.

“Jadi angka pembangunan Sintang meningkat baik. Tentunya ini semua karna kita berhasil meningkatkan status sejumlah desa kita menjadi desa Mandiri. Nah, untuk desa mandiri kita saat ada 65 desa dan 102 desa dan 10 desa yang mendeklarasikan diri sebagai desa ODF (open detefication fication free),” kata Bupati Jarot dihadapan Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar.

Gubernur Kalbar, H Sutarmidji menyampaikan apreasiasinya atas capaian sejumlah pembangunan yang dilaksanakan, sehingga dia menilai beberapa progres pembangunan di Kabupaten Sintang telah mencapai hasil yang baik.

“Sintang progres nya ada peningkatan. Jadi, kunci-nya itu satu, adalah data. RPJMD sulit terimplementasi bila data tidak valid. Kunci kedua adalah anggaran. Maka buatlah program untuk memvalidasi data juga supaya bisa membuat program kerja yang baik dan efektif serta efisien dalam mengalokasikan anggaran,” ujar Gubernur Kalbar.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar berharap Sintang atau Bumi Senentang ke depannya dapat semakin maju. “Kita berpacu memperbaiki indeks pembangunan manusia. Artinya, yang perlu diperhatikan Pemkab Sintang itu Capaian MCP (monitoring center for prevention) di area intervensi KPK, khususnya pada Penyusunan APBD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pajak daerah, dan BMD,” pungkas Gubernur Kalbar. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Kalbar Minta Bupati dan Wali Kota Update Data LP2B

    Gubernur Kalbar Minta Bupati dan Wali Kota Update Data LP2B

    • calendar_month Rab, 11 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalbar, H Sutarmidji meminta kepada Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kalbar agar dapat selalu mengupdate Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Saya berharap, setiap kepala daerah mengambil kebijakan dan selalu mengupdate data ini,” kata H Sutarmidji, saat membuka Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kalbar di Hotel […]

  • ASN Jangan Terpasung dengan Smartphone

    ASN Jangan Terpasung dengan Smartphone

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Perangkat pintar seperti telepon seluler atau handphone menjadi alat penunjang komunikasi dan pekerjaan. Namun demikian, penggunaan handphone harus menyesuaikan waktu dan tempat kapan perangkat itu boleh digunakan. Terlebih bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi meminta agar para ASN tidak terpasung dengan […]

  • Zonasi PPDB 2019 untuk Hapus Pungli Sekolah Unggulan

    Zonasi PPDB 2019 untuk Hapus Pungli Sekolah Unggulan

    • calendar_month Sen, 24 Jun 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 yang berbasis zonasi ini merupakan bagian dari praktik baik pendidikan. Pasalnya, dengan mengunakan sistem zonasi, calon peserta didik akan melanjutkan pendidikan tidak jauh dari radius tempat tinggalnya. Selain itu, menghilangkan pungutan liar (pungli) di sekolah. “Dengan sistem zonasi ini, praktik […]

  • Nakes Harus Murah Senyum, Guru Buat Murid Senang Belajar

    Nakes Harus Murah Senyum, Guru Buat Murid Senang Belajar

    • calendar_month Sen, 24 Jul 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebanyak 465 Pejabat Fungsional yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (24/7/2023). Dari jumlah keseluruhan tersebut, 455 di antaranya merupakan tenaga P3K hasil perekrutan tahun 2022, yang terdiri dari 436 P3K guru […]

  • Karolin : Silakan Keluar…!!!

    Karolin : Silakan Keluar…!!!

    • calendar_month Sel, 12 Sep 2017
    • 0Komentar

    Penyuluh Pertanian dan GGD Minta Pidah LensaKalbar – Penyuluh Pertanian dan Guru Garis Depan (GGD) yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Landak, jangan sekali-kali terbesit dalam pikirannya untuk coba-coba mengajukan perpindahan tempat tugas. “Kalian tidak diperkenankan untuk minta pindah tempat tugas, paling tidak selama lima tahun. […]

  • Di Tengah Pandemi Covid-19, Polres Mempawah dan PPDI Salurkan Sembako untuk Disabilitas

    Di Tengah Pandemi Covid-19, Polres Mempawah dan PPDI Salurkan Sembako untuk Disabilitas

    • calendar_month Ming, 17 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sejak minggu pertama Ramadhan, Polres Mempawah telah menyalurkan bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (Sembako) kepada kaum disabilitas yang terdampak virus Corona atau Covid-19. Penyaluran sembako tersebut dilakukan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Mempawah. “Jadi, bantuan sembako ini dari Polres Mempawah untuk kaum disabilitas, kita hanya bantu menyalurkan saja sesuai data yang […]

expand_less