Gara-Gara GGD, DPRD Sintang di Demo

LensaKalbar –  Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) Sintang, Kamis (12/10), menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sintang.

Aksi yang diikuti  mahasiswa dan masyarakat Sintang ini dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait program Guru Garis Depan (GGD) yang dinilai merugikan atau mendiskriminasikan putra – putri daerah Kabupaten Sintang.

Dalam orasinya, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan meminta agar program tersebut tidak dijalankan di Kabupaten Sintang, karena mereka menilai program itu hanya akan menciptakan pengangguran dan munculnya kecemburuan sosial yang jauh lebih besar.

“Kami minta kepada Bupati Sintang dan DPRD selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat agar dapat menolak program ini di Sintang,” teriak  koordinator aksi, Endi Dacosta.

(Baca: Dihantam Banjir, Warga Khawatir Biaya Ekonomi Tinggi )

Mereka menilai syarat mengikuti program GGD tidak mungkin mengakomodir sarjana keguruan yang ada di Kabupaten Sintang karena terbentur dengan sejumlah persyaratan dan ketentuan oleh Kementerian Pendidikan.

Karena itu, tambah dia, masyarakat Kabupaten Sintang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan menolak program tersebut.

“Syarat untuk mengikuti program GGD harus pernah mengikuti program  Pendidikan Profesi Guru, Sarjana Mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM-3T). Kami rasa ini tidak fair dan hanya akan merugikan calon tenaga pendidik kita di daerah,” kata dia.

Buktinya, terdapat 38 Guru Garis Depan (GGD) yang mengundurkan diri ketika ditempatkan di wilayah pedalaman Sintang.

“Alasannya, lokasi penempatan” ucapnya.

Menurut dia, persoalan kekurangan merupakan masalah krusial di Kabupaten Sintang yang seharusnya diselesaikan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan serta tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Untuk itu, Endi Dacosta mendesak agar Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Sintang untuk menampung dan menyampaikan langsung aspirasi Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Kontrak, Guru Honorer, Sarjana dan Calon Sarjana Pendidikan kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

“Kita minta Bupati dan DPRD untuk menolak dilanjutkannya sistem penerimaan Guru dan CPNS yang bersifat sentralistik sehingga menggantikan generasi putra – putri daerah kita,” pintanya.

Pantauan di lapangan aksi unjuk rasa yang dilakukan berjalanan lancar, aman dan kondusif. Aksi unjuk rasa dilakukan di dua titik. Pertama di Taman Entuyut, kedua di DPRD Sintang. (Dex)

Baca Juga :

Kompetensi Pejabat Eselon IV Dipetakan

Pustu, Atasi Masalah Kekerdilan