Breaking News
light_mode

2018, Sintang Usulkan Bangun BTS di Perbatasan

  • calendar_month Kam, 27 Jul 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Harapan masyarakat perbatasan segera dibangun base transceiver station (BTS) belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah belum mengusulkan dibangun kecuali untuk 2018 mendatang.

“Tahun 2017 belum ada pengusulan. Anggaran perubahan juga tidak memungkinkan. Kita akan mengajukan untuk anggaran tahun 2018,” kata Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sintang A. M Hermanto, kemarin.

Menurut Hermanto Pemkab Sintang sebenarnya ingin segera bisa membangun. Namun Diskominfo baru terbentuk atas perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga ditahun sebelumnya belum bisa diusulkan pembangunan BTS untuk daerah perbatasan maupun di desa yang belum terjangkau sinyal telepon genggam.

Hermanto menambahkan wilayah perbatasan dipastikan bakal mendapat skala prioritas dalam pengusulan pembangunan BTS. Jaringan komunikasi daerah perbatasan mesti terbangun, sebagai alasan utama. Warga perbatasan disebutnya telah lama mendambakan bisa terjangkau komunikasi dengan telepon genggam.

Ia menambahkan bagi desa yang belum terhubung sinyal dapat berkoordinasi dengan Diskominfo. Karena dalam pengajuan proposal pembangunan BTS dari kementrian mesti mendapat dukungan masyarakat. Misal dipersyaratkan menyiapkan lahan minimal seluas 20X20 meter.

Kemudian, lanjut Hermanto, dalam proposal juga mesti melampirkan jumlah kepala keluarga (KK) wilayahnya yang akan diusulkan dibangun BTS. Data luas wilayah dan masyarakatnya yang menggunakan telepon genggam juga ikut dicantumkan. “Secara prosedurnya demikian,” kata Hermanto.

Menurut Hermanto khusus lahan untuk disiapkan mesti menyesuaikan dengan hasil survei titik koordinat yang cocok dibangun BTS. Tidak dapat masyarakat menentukan titik lokasi pembangunannya. Jaminan akan keberadaan lahannya yang dapat dibangun  tetap harus ada, untuk lokasi yang dianggap cocok.

Hermanto mengatakan, kalau di daerah perbatasan pemerintah sudah membangun tujuh BTS pada 2016. Operatornya juga sudah ada. Pemerintah telah merekrut tenaga honorer sebagai petugasnya.  Pemerintah bisa membangun BTS sinyal telepon genggam memang telah lama diharapkan warga perbatasan.

Kini warga perbatasan sebagian terpaksa membeli penyedot sinyal agar bisa berkomunikasi melalui telepon genggam. Cuma aksesnya masih terbatas.

“Hanya ada di kantor desa. Kalau masyarakat mungkin belum ada,” kata kepala desa Nanga Seran, Juswardi.

 

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pontianak Creative Festival 2025 Hidupkan Jalan Diponegoro, Dorong Ekonomi Lokal

    Pontianak Creative Festival 2025 Hidupkan Jalan Diponegoro, Dorong Ekonomi Lokal

    • calendar_month Ming, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pontianak Creative Festival (PCF) 2025 resmi dibuka Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, di Jalan Diponegoro, Minggu (26/10/2025) malam. Sejak hari pertama, ribuan warga memadati kawasan tersebut yang disulap menjadi pusat kuliner, seni, dan kreativitas. Aroma jajanan lokal dan gemerlap stan UMKM menambah semarak malam pembukaan. Bahasan menyebut PCF sebagai simbol semangat kolaborasi antara […]

  • Bupati Serakan Hasil Perbaikan Bantuan RTLH di Kelurahan Pulau Pedalaman

    Bupati Serakan Hasil Perbaikan Bantuan RTLH di Kelurahan Pulau Pedalaman

    • calendar_month Sel, 5 Mar 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah menyerahkan hasil perbaikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 9 (sembilan) kecamatan, salah satunya di Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Selasa (5/3/2024). Penyerahan bantuan RTLH tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Mempawah, Hj Erlina. Menurut Bupati Erlina, kegiatan perbaikan RTLH ini mendukung program pemerintah pusat (Pempus) dalam rangka percepatan […]

  • Kelas Standar BPJS, Ronny Minta Tak Bedakan Pelayanan Kesehatan

    Kelas Standar BPJS, Ronny Minta Tak Bedakan Pelayanan Kesehatan

    • calendar_month Sen, 13 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah bakal meniadakan atau menghapus sistem kelas dalam BPJS Kesehatan pada Juli 2022 mendatang. Dengan begitu, tidak ada lagi kelas 1,2, dan 3 seperti saat ini. Semuanya akan dilebur menjadi Kelas Standar dan iurannya disesuaikan dengan besaran gaji peserta BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memberikan layanan kesehatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. […]

  • Pembangunan Pontianak Terbaik di Kalbar

    Pembangunan Pontianak Terbaik di Kalbar

    • calendar_month Kam, 13 Apr 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak didaulat menjadi kota terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Penghargaan tersebut diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas didukung Pemprov masing-masing. Para pemenang di tiap provinsi, otomatis akan maju ke tingkat nasional. Penghargaan diserahkan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN-Bappenas RI Bogat Widyatmoko […]

  • Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    Sintang Ketiban “Durian Runtuh”, PLBN Sei Kelik Jawab Persoalan Perbatasan

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mungkin pribahasa ini cocok untuk Pemerintah Kabupaten Sintang. Pasalnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya pembangunan PLBN Sei Kelik/Jasa diakomodir oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Bahkan di tahun anggaran 2019, Pempus telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp129 miliar untuk pembangunan PLBN dan Rp48 miliar untuk pembangunan ruas jalan Rasau, Jasa, dan […]

  • Perhatikan Kesejahteraan Nakes dan Pendidik di Serawai dan Ambalau

    Perhatikan Kesejahteraan Nakes dan Pendidik di Serawai dan Ambalau

    • calendar_month Sel, 28 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Zulkarnain menekankan kepada pemerintah daerah setempat, agar memperhatikan persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik honorer dan kontrak yang ditempatkan di desa, khususnya di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, juga sudah menyampaikan perlunya penempatan tenaga medis dan guru honorer […]

expand_less