Breaking News
light_mode

2018, Sintang Usulkan Bangun BTS di Perbatasan

  • calendar_month Kam, 27 Jul 2017
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Harapan masyarakat perbatasan segera dibangun base transceiver station (BTS) belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah belum mengusulkan dibangun kecuali untuk 2018 mendatang.

“Tahun 2017 belum ada pengusulan. Anggaran perubahan juga tidak memungkinkan. Kita akan mengajukan untuk anggaran tahun 2018,” kata Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sintang A. M Hermanto, kemarin.

Menurut Hermanto Pemkab Sintang sebenarnya ingin segera bisa membangun. Namun Diskominfo baru terbentuk atas perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga ditahun sebelumnya belum bisa diusulkan pembangunan BTS untuk daerah perbatasan maupun di desa yang belum terjangkau sinyal telepon genggam.

Hermanto menambahkan wilayah perbatasan dipastikan bakal mendapat skala prioritas dalam pengusulan pembangunan BTS. Jaringan komunikasi daerah perbatasan mesti terbangun, sebagai alasan utama. Warga perbatasan disebutnya telah lama mendambakan bisa terjangkau komunikasi dengan telepon genggam.

Ia menambahkan bagi desa yang belum terhubung sinyal dapat berkoordinasi dengan Diskominfo. Karena dalam pengajuan proposal pembangunan BTS dari kementrian mesti mendapat dukungan masyarakat. Misal dipersyaratkan menyiapkan lahan minimal seluas 20X20 meter.

Kemudian, lanjut Hermanto, dalam proposal juga mesti melampirkan jumlah kepala keluarga (KK) wilayahnya yang akan diusulkan dibangun BTS. Data luas wilayah dan masyarakatnya yang menggunakan telepon genggam juga ikut dicantumkan. “Secara prosedurnya demikian,” kata Hermanto.

Menurut Hermanto khusus lahan untuk disiapkan mesti menyesuaikan dengan hasil survei titik koordinat yang cocok dibangun BTS. Tidak dapat masyarakat menentukan titik lokasi pembangunannya. Jaminan akan keberadaan lahannya yang dapat dibangun  tetap harus ada, untuk lokasi yang dianggap cocok.

Hermanto mengatakan, kalau di daerah perbatasan pemerintah sudah membangun tujuh BTS pada 2016. Operatornya juga sudah ada. Pemerintah telah merekrut tenaga honorer sebagai petugasnya.  Pemerintah bisa membangun BTS sinyal telepon genggam memang telah lama diharapkan warga perbatasan.

Kini warga perbatasan sebagian terpaksa membeli penyedot sinyal agar bisa berkomunikasi melalui telepon genggam. Cuma aksesnya masih terbatas.

“Hanya ada di kantor desa. Kalau masyarakat mungkin belum ada,” kata kepala desa Nanga Seran, Juswardi.

 

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tinjau SDN 03, Edi Minta Bangunan Ditata Ulang

    Tinjau SDN 03, Edi Minta Bangunan Ditata Ulang

    • calendar_month Kam, 29 Agu 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono meninjau SDN 03 Jalan Sulawesi Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis (29/8/2019). Peninjauan itu untuk melihat langsung kondisi toilet dan gedung sekolah yang berdiri sejak tahun 1970-an. Rencananya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan segera merehab toilet SDN 03 yang kondisinya sudah tidak layak. “Untuk sementara ini kita renovasi dulu […]

  • Pj Bupati Ismail Sidak MPP Mempawah

    Pj Bupati Ismail Sidak MPP Mempawah

    • calendar_month Sen, 10 Jun 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail meninjau pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabuapten Mempawah di Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Senin (10/6/2024). Pj Bupati Ismail mengatakan MPP adalah pusat pelayanan publik yang menyediakan berbagai pos pelayanan terintegrasi satu pintu dari mulai pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan […]

  • 2023, Pemkot Target Kurangi Limbah 25 Persen

    2023, Pemkot Target Kurangi Limbah 25 Persen

    • calendar_month Sel, 29 Mar 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan pengurangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 25 persen. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, beberapa langkah yang akan diterapkan yakni dengan pengelolaan limbah rumah tangga. “Kita akan kurangi dengan cara kita coba kelola sampah habis di lingkungan, dipilah dan diproses dengan konsep 3R maupun bank […]

  • Pj Sekda Juli Suryadi Minta Parpol Kelola Bantuan Keuangan dengan Baik

    Pj Sekda Juli Suryadi Minta Parpol Kelola Bantuan Keuangan dengan Baik

    • calendar_month Sel, 13 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pj Sekda Mempawah, Juli Suryadi menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun anggaran 2024 di Aula Balai Junjung Titah, Kantor Bupati Mempawah, Selasa (13/8/2024). Pj Sekda Juli Suryadi mengatakan bahwa bantuan keuangan ini merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan politik warga masyarakat, khususnya melalui partai politik yang ada di Indonesia. […]

  • Tafsiran BPK Ada Rp5,7 Miliar Aset Daerah Sintang yang Direkomendasikan untuk Dihapus

    Tafsiran BPK Ada Rp5,7 Miliar Aset Daerah Sintang yang Direkomendasikan untuk Dihapus

    • calendar_month Rab, 7 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Joni Sianturi menyampaikan pelatihan teknis penilaian barang milik daerah merupakan kegiatan prioritas untuk diselenggarakan atas dasar banyaknya barang milik daerah yang sudah rusak berat dan mendesak untuk dilakukan penjualan dan penghapusan baik berupa kendaraan dinas maupun barang inventaris lainnya. “Paling tidak kami menaksir, sekitar […]

  • Komitmen Tingkatkan Pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau

    Komitmen Tingkatkan Pemanfaatan DBH Cukai Hasil Tembakau

    • calendar_month Sel, 25 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Landak bekerjasama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang dalam melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau dan identifikasi Pita cukai kepada para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati landak, para Asisten Sekda Landak, Kepala bagian Setda Landak, dan perwakilan pengusaha […]

expand_less