Breaking News
light_mode

10 Ribu Massa ASAP dan DAD Gelar Aksi Damai di PN Sintang

  • calendar_month Ming, 8 Mar 2020
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Sebanyak lebih dari 10 ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan Dewan Adat Dayak (DAD) bakal turun ke Pengadilan Negeri (PN) Sintang.

Ribuan massa itu ingin mengawal hasil putusan pengadilan terhadap 6 peladang yang diproses hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Sintang.

Aksi damai yang bakal berlangsung besok, Senin (9/3/2020) pukul 09.00 WIB terpusat di Pengadilan Negeri Sintang. Sebelumnya, masa berkumpul di dua titik. Yakni, Tugu BI dan Gedung Kenyalang Sintang.

Aksi tersebut diharapkan dapat menampung semua aspirasi dan tuntutan masa.

“Diperkirakan massa yang turun lebih dari 10 ribu,” ucap Koordinastor Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP), Andreas kepada Lensakalbar.co.id, Minggu (8/3/2020).

Andreas mengungkapan bahwa ada empat poin yang bakal menjadi tuntutan ribuan massa kepada para pembangku kebijakan terkait proses hukum terhadap 6 peladang di Kabupaten Sintang.

Berikut empat poin tuntutan masa terkait proses hukum terhadap 6 peladang:

  • Bebaskan ke 6 peladang
  • Revisi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009
  • Meminta pemerintah beri solusi kepada peladang dalam menggarap ladang
  • Forkopimda harus satu kata. Mulai dari Bupati, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dandim bahwa tidak akan ada lagi peladang yang ditangkap untuk mengolah ladangnya dengan cara di bakar

“Besok itu agendanya putusan pengadilan terkait 6 peladang yang diproses hukum. Jadi, ini aksi damai kita dalam mengawal proses hukum terhadap 6 peladang di PN Sintang,” ungkap Andreas.

Karena itu, Andreas berharap pengadilan dapat mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana terhadap 6 peladang yang diproses hukum itu.

“Yang kita harapkan 6 peladang besok menerima hasil putusan pengadilan “Bebas”,” bebernya.

Andreas mrngaku tidak dapat menjamin aksi damai yang dilakukan dapat berjalan aman dan kondusif. Sebab semuanya tergantung dari hasil putusan pengadilan.

“Apakah hasilnya bebas atau bersalah kita lihat besok. Kalau bebas kita aman. Tapi, pengadilan memvonis bersalah kita dari ASAP tidak bertanggungjawab. Namun kita imbau masa dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya tidak melakukan aksi anarkis atau lainnya,” tegas Andreas. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Warga Transmigrasi KKR Terima Sertifikat dari Presiden Jokowi

    Warga Transmigrasi KKR Terima Sertifikat dari Presiden Jokowi

    • calendar_month Kam, 5 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden RI Joko Widodo di Rumah Radakng Pontianak, Kamis (5/9/2019). Sebanyak 3.000 sertifikat tanah diserahkan Presiden Jokowi kepada warga Kalimantan Barat. Dari 3.000 ribu sertifikat, 300 di antaranya adalah sertifikat tanah transmigran yang sudah ditempati sejak 2007 lalu. Termasuk transmigran di […]

  • Wujudkan Generasi Berencana di Kota Pontianak Melalui PIK-R

    Wujudkan Generasi Berencana di Kota Pontianak Melalui PIK-R

    • calendar_month Sab, 3 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Remaja merupakan generasi harapan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Bunda Genre Kota Pontianak Anita Ani Sofian mengatakan bahwa perencanaan dan penyiapan remaja Indonesia yang berkualitas dan memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, serta emosional yang kuat akan menentukan kemajuan bangsa. Permasalahan remaja yang dihadapi saat ini kian kompleks. Menurutnya, permasalahan tersebut masih sangat tinggi, […]

  • Pentingnya Peran Keluarga untuk Cegah Korupsi

    Pentingnya Peran Keluarga untuk Cegah Korupsi

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Sebagai bentuk komitmen pencegahan perilaku korupsi di lingkungan pejabat publik, seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegrasi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Hotel Harris Jalan Gajah Mada, Kamis (3/10/2024). Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mendukung upaya tersebut. Ia menyebut, […]

  • Henri Harahap, Kadis Penataan Ruang Meninggal Dunia
    OPD

    Henri Harahap, Kadis Penataan Ruang Meninggal Dunia

    • calendar_month Ming, 11 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kabar duka datang dari salah satu sosok dalam jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang H. Henri Harahap meninggal dunia pada Sabtu (10/7/2021) pukul 17.00 WIB. Almarhum Henri Harahap meninggal dunia saat dalam perawatan di Ruang Tembesuk, RSUD Ade M. Djoen Sintang karena sakit yang dideritanya. Almarhum Henri […]

  • STKIP Harus Mampu Cetak Generasi yang Intelektual

    STKIP Harus Mampu Cetak Generasi yang Intelektual

    • calendar_month Sab, 10 Apr 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Sintang yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Arbudin menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Wisuda ke-XI STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun 2021 di Gedung Auditorium H.A. Edy Riberu, Sabtu (10/42021). Hadir dalam Wisuda Ke-XI STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Tahun 2021 tersebut Ketua Perkumpulan Badan Pendidikan […]

  • USG Gratis di Puskesmas, KKR Fokus Bangun SDM

    USG Gratis di Puskesmas, KKR Fokus Bangun SDM

    • calendar_month Jum, 7 Feb 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya komit menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Mengacu pada data yang ada, sejumlah langkah cepat pun diambil. Di antaranya memberikan alat ultrasonografi (USG) kepada seluruh puskesmas di kabupaten itu. Dengan alat ini, sebanyak 20 puskesmas di Kubu Raya akan […]

expand_less