Wabup Juli Suryadi Hadiri Paripurna DPRD, Reses jadi Fondasi Perubahan RKPD 2026
- calendar_month Jum, 12 Des 2025
- comment 0 komentar
LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan hasil Reses I DPRD Tahun 2025 sebagai landasan strategis penyusunan perubahan RKPD 2026, dengan fokus utama mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah di Gedung DPRD, Jumat (12/12/2025).
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Ismail, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Agenda paripurna adalah penyampaian hasil reses anggota DPRD yang memuat aspirasi langsung masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing.
Dalam sambutannya, Wabup Juli menekankan bahwa reses bukan hanya agenda rutin legislatif, melainkan instrumen kunci dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD akan dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan resmi perencanaan, sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Reses ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perubahan RKPD Tahun 2026, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wabup Juli.
Wabup Juli mengungkapkan, RKPD 2026 akan diarahkan pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, serta berkelanjutan. Pemerintah daerah akan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana pendukung wilayah, guna menciptakan peluang usaha baru dan memperluas lapangan kerja.
Optimisme juga disampaikan terkait dampak proyek strategis nasional dan kawasan industri yang mulai berkembang di Mempawah. Dengan dukungan tersebut, Pemkab menargetkan angka kemiskinan turun dari 4,83 persen pada 2024 menjadi 4,77 persen pada 2026.
Tak hanya itu, Wabup Juli juga menyoroti capaian prestisius Kabupaten Mempawah yang menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan meningkatkan kesempatan kerja sebesar 2,04 persen, sekaligus melampaui target penurunan tingkat pengangguran hingga 5,65 persen.
“Ini bukti nyata bahwa program ketenagakerjaan kita berjalan efektif. Ke depan, seluruh perangkat daerah harus terus berinovasi untuk memperkuat indikator makro pembangunan, terutama Indeks Pembangunan Manusia,” pungkas Wabup Juli. (Dex)
- Penulis: Zainuddin
Saat ini belum ada komentar