Breaking News
light_mode

Soal Pemekaran Kecamatan Baru, Asisten I: Mungkin Setelah Pilkada Akan Diproses

  • calendar_month Sen, 14 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni memastikan perkembangan terbaru terkait pemekaran 4 calon kecamatan baru di Kabupaten Sintang setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Mungkin ini akan diselesaikan setelah Pilkada,” kata Herkulanus Roni, Senin (14/10/2024).

Menurut Herkulanus Roni, apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi sudah selesai. “Tinggal menunggu prosesnya di pemerintah pusat,” ujar Herkulanus Roni.

Herkulanus Roni mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intens dengan pemerintah provinsi. “Kami harap 4 calon kecamatan baru ini dapat segera dimekarkan setelah pelaksanaan Pilkada 2024 selesai,” kata Herkulanus Roni.

Adapun 4 kecamatan baru hasil pemekaran nantinya, yakni Kecamatan Inggar, Kecamatan Tontang, Kecamatan Sintang Barat, dan Kecamatan Bukit Mangat.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang, Syarif Yasser Arafat membenarkan bahwa terkait pemakaran kecamatan barubitu, masih dalam proses. Lantaran Pemerintah Kabupaten Sintang kembali diminta melengkapi berkas-berkas yang dianggap belum lengkap.

“Jadi oleh biro pemerintahan Provinsi Kalbar meminta kita melengkapi berkas-berkas yang memang masih ada belum lengkap, walaupun berkas-berkas tersebut sudah kita lengkapi dulu,” kata Syarif Yasser Arafat.

“Mungkin maksudnya itu, biro pemerintahan itu meminta kelengkapan berkas untuk dimutakhirkan, sehingga mereka dapat mengusulkan ke Kemendagri,” tambah Syarif Yasser Arafat.

Nah, lanjut Syarif Yasser Arafat, berkas yang dimutakhirkan itu, misalnya terkait dengan luas wilayah, jumlah penduduk, surat penyataan dari BPD, surat penyataan kepala desa, dan lainnya.

“Walaupun sebelumnya kita sudah ada dulu. Tapi ini diminta kembali, karena mau dimutakhirkan gitu. Kemudian terkait dengan peta juga dimutakhirkan, supaya antara data peta dari BIG dengan peta yang dilampirkan sinkron lah, kira-kira begitu,” ungkap Syatif Yasser Arafat.

Berkas yang diminta Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar tersebut, menurut Syarif Yasser Arafat, telah selesai semuanya.

“Artinya, seluruh kelengkapan data yang diminta sudah diserahkan Assisten I Setda Kabupaten Singang ke biro pemerintahan untuk diajukan ksmbali ke Kemendagri RI untuk mendapatkan rekomendasi dan sekaligus pengajuan kode wilayah kecamatan,” pungkas Syarif Yasser Arafat. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 300 KPM di Kuala Secapah Terima Bantuan Beras Pemerintah

    300 KPM di Kuala Secapah Terima Bantuan Beras Pemerintah

    • calendar_month Kam, 15 Agu 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah kembali menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Gedung Serbaguna Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kamis (15/8/2024). Pj Bupati Mempawah, Ismail yang menyerahkan langsung bantuan tersebut mengatakan, bantuan cadangan pangan ini merupakan salah satu cara dari pemerintah pusat untuk mendorong daya beli masyarakat dalam mengendalikan inflasi yang […]

  • Heri Jambri Minta Dishutbun Sintang Kroscek Ulang Data HGU HPI Group

    Heri Jambri Minta Dishutbun Sintang Kroscek Ulang Data HGU HPI Group

    • calendar_month Sen, 30 Mei 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunanan (Dishutbun) Kabupaten Sintang agar turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data HGU pada PT Buana Hijau Abadi atau Hartono Platation Indonesia (HPI) Group. Pasalnya, terjadi perbedaan data yang disampaikan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kaupaten Sintang, […]

  • Lurah dan Camat Diminta Laporkan Penimbun Sembako

    Lurah dan Camat Diminta Laporkan Penimbun Sembako

    • calendar_month Kam, 1 Des 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengendalian inflasi di Kota Pontianak terbilang sukses setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak menyandang predikat Terbaik se-Indonesia untuk Wilayah Kalimantan 2021 pada TPID Awards 2022 dan mendapat reward berupa dana insentif daerah sebesar Rp10,46 miliar. Keberhasilan itu juga menuai pujian dari Presiden RI Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto […]

  • Penerimaan Guru Kontrak, Disdikbud Jangan Jadi PHP

    Penerimaan Guru Kontrak, Disdikbud Jangan Jadi PHP

    • calendar_month Sab, 19 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sintang harus cepat mengumumkan penerimaan Guru Kontrak. Pasalnya, sudah dijanjikan sejak Februari 2018, tetapi hingga kini belum juga terealisasi. “Disdik jangan jadi PHP (Pemberi Harapan Palsu) pada calon pelamar. Dulu katanya Februari akan dibuka, tetapi hingga Mei ini belum ada tanda-tanda dibuka,” kata Anggota DPRD Sintang, Mainar […]

  • Pj Bupati dan TPID Mempawah Sidak SPBE Wajok Hulu

    Pj Bupati dan TPID Mempawah Sidak SPBE Wajok Hulu

    • calendar_month Sel, 28 Mei 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pj Bupati Mempawah, Ismail bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mempawah melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) Bahan Bakar Gas Elpiji di Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus (SPPEK) PT. Gemilang Asia Sejahtera (GAS), Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Selasa (28/5/2024). Sidak yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin […]

  • Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    Pempus Diminta Tak Intervensi Program Desa

    • calendar_month Sel, 2 Agu 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pengelolan Dana Desa (DD) dinilai tak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, lantaran kebijakan masih berada mengacu pada program yang ditentukan pemerintah pusat (Pempus). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri ketika ditemui di Gedung Parlemen Sintang, Senin (1/8/2022). Karenanya, Heri Jambri meminta kebijakan pengelolaan dana desa ditentukan […]

expand_less