Breaking News
light_mode

Soal Pemekaran Kecamatan Baru, Asisten I: Mungkin Setelah Pilkada Akan Diproses

  • calendar_month Sen, 14 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni memastikan perkembangan terbaru terkait pemekaran 4 calon kecamatan baru di Kabupaten Sintang setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Mungkin ini akan diselesaikan setelah Pilkada,” kata Herkulanus Roni, Senin (14/10/2024).

Menurut Herkulanus Roni, apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi sudah selesai. “Tinggal menunggu prosesnya di pemerintah pusat,” ujar Herkulanus Roni.

Herkulanus Roni mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intens dengan pemerintah provinsi. “Kami harap 4 calon kecamatan baru ini dapat segera dimekarkan setelah pelaksanaan Pilkada 2024 selesai,” kata Herkulanus Roni.

Adapun 4 kecamatan baru hasil pemekaran nantinya, yakni Kecamatan Inggar, Kecamatan Tontang, Kecamatan Sintang Barat, dan Kecamatan Bukit Mangat.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Sintang, Syarif Yasser Arafat membenarkan bahwa terkait pemakaran kecamatan barubitu, masih dalam proses. Lantaran Pemerintah Kabupaten Sintang kembali diminta melengkapi berkas-berkas yang dianggap belum lengkap.

“Jadi oleh biro pemerintahan Provinsi Kalbar meminta kita melengkapi berkas-berkas yang memang masih ada belum lengkap, walaupun berkas-berkas tersebut sudah kita lengkapi dulu,” kata Syarif Yasser Arafat.

“Mungkin maksudnya itu, biro pemerintahan itu meminta kelengkapan berkas untuk dimutakhirkan, sehingga mereka dapat mengusulkan ke Kemendagri,” tambah Syarif Yasser Arafat.

Nah, lanjut Syarif Yasser Arafat, berkas yang dimutakhirkan itu, misalnya terkait dengan luas wilayah, jumlah penduduk, surat penyataan dari BPD, surat penyataan kepala desa, dan lainnya.

“Walaupun sebelumnya kita sudah ada dulu. Tapi ini diminta kembali, karena mau dimutakhirkan gitu. Kemudian terkait dengan peta juga dimutakhirkan, supaya antara data peta dari BIG dengan peta yang dilampirkan sinkron lah, kira-kira begitu,” ungkap Syatif Yasser Arafat.

Berkas yang diminta Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar tersebut, menurut Syarif Yasser Arafat, telah selesai semuanya.

“Artinya, seluruh kelengkapan data yang diminta sudah diserahkan Assisten I Setda Kabupaten Singang ke biro pemerintahan untuk diajukan ksmbali ke Kemendagri RI untuk mendapatkan rekomendasi dan sekaligus pengajuan kode wilayah kecamatan,” pungkas Syarif Yasser Arafat. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Mempawah Minta Gubernur Kalbar Perbaiki Ruas Jalan Wajok-Sungai Duri

    Dewan Mempawah Minta Gubernur Kalbar Perbaiki Ruas Jalan Wajok-Sungai Duri

    • calendar_month Jum, 4 Sep 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota DPRD Mempawah, Anwar meminta Gubernur Kalbar, Sutarmidji memprioritaskan perawatan dan perbaikan jalan negara maupun jembatan di Kabupaten Mempawah. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, mulai dari batas kota Wajok Hulu hingga ke Sungai Duri, kerusakan jalan dan jembatan diyakini mencapai 60 persen. Ini fakta yang sangat mengkhawatirkan terkait keselamatan pengguna jalan raya. “Ini jalan […]

  • Tanjung Ria Tenggelam

    Tanjung Ria Tenggelam

    • calendar_month Kam, 31 Mei 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, memenyebabkan debit air anak Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar terus meningkat. Akibatnya, sejumlah ruas jalan mulai tenggelam, seperti di Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk. Masyarakat setempat semakin khawatir. Pasalnya, jika debit air terus meningkat, Jembatan Serpang di Desa Tanjung Ria tidak akan kelihatan lagi. “Kalau […]

  • Operasi Karuna, Polres Mempawah Bertekad Tekan Angka Karhutla

    Operasi Karuna, Polres Mempawah Bertekad Tekan Angka Karhutla

    • calendar_month Sen, 13 Jul 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepolisian Resor (Polres) Mempawah bertekad menekan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukumnya. Kapolres Mempawah, AKBP Tulus Sinaga mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mulai melaksanakan Operasi Karuna 2020 selama 21 hari. Sasaranya adalah Sasarannya adalah kegiatan preemtif dan preventif dalam upaya pencegahan atau antisipasi karhutla. “Hari ini sudah kita mulai […]

  • Sosialisasi Pemilu di 7 Kecamatan Sintang, Bawaslu Ingatkan Kades Harus Netral

    Sosialisasi Pemilu di 7 Kecamatan Sintang, Bawaslu Ingatkan Kades Harus Netral

    • calendar_month Kam, 20 Des 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Untuk menciptakan pemilu serentak 2019 yang berintegritas, bermartabat dan damai. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kesbangpol menggelar sosialiasi pemilu di 7 kecamatan. “Kecamatan Ambalau, Serawai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Ketungau Tengah, Ketungau Hilir, dan hari ini, berakhir di Kecamatan Ketungau Hulu,” kata Kasi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri, Kesbangpol Sintang, Leni Marlina […]

  • Wabup Pagi: Semoga Stand Pameran MTQ Mempawah jadi yang Terbaik

    Wabup Pagi: Semoga Stand Pameran MTQ Mempawah jadi yang Terbaik

    • calendar_month Jum, 25 Agu 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Hj Lismaryani Sutarmidji membuka Pameran Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau, Jumat (25/8/2023). Usai membuka kegiatan tersebut secara resmi, Gubernur Sutarmidji bersama Ketau TP PKK Provinsi Kalbar melakukan peninjauan stand pameran Kabupaten Mempawah. […]

  • ASN Harus Mampu Beradaptasi

    ASN Harus Mampu Beradaptasi

    • calendar_month Rab, 24 Mei 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan melantik sebanyak 412 pejabat fungsional. Dari jumlah tersebut, terdiri dari PNS melalui pengangkatan pertama 21 orang jabatan fungsional tenaga kesehatan, 5 orang jabatan fungsional lainnya dan 326 orang jabatan fungsional guru. Kemudian untuk pejabat fungsional melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 60 orang. Pengucapan sumpah […]

expand_less