Breaking News
light_mode

Sidang Paripurna DPRD Sintang Tetapkan 8 Fraksi Periode 2024-2029

  • calendar_month Kam, 3 Okt 2024
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, menggelar Sidang Paripurna Pembentukan Fraksi untuk masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Sintang, Kamis (3/10/2024).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sementara, Indra Subekti didampingi oleh Wakil Ketua, Yohanes Rumpak.

Sidang Paripurna tersebut memutuskan dan menetapkan 8 Fraksi DPRD Kabupaten Sintang masa jabatan periode 2024-2029, meliputi;

  1. Fraksi Partai NasDem
  2. Fraksi PDI Perjuangan
  3. Fraksi Gerindra
  4. Fraksi Hanura
  5. Fraksi Demokrat
  6. Fraksi Golkar
  7. Fraksi Bangsa Sejahtera
  8. Fraksi Amanat Persatuan

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Indra Subekti mengatakan, setelah pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang ini, diharapkan dapat dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi fraksi dengan sebaik-baiknya.

“Saya juga mengucapkan selamat bekerja dan berharap kita dapat bekerjasama lebih baik dalam melaksanakan tri fungsi DPRD, serta memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam setiap agenda, demi kepentingan masyarakat dan konstituen kita,” kata Indra Subekti.

Selain itu, kata Indra Subekti, pentingnya optimalisasi dan percepatan pelaksanaan tugas yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada pimpinan sementara. Salah satu tugas tersebut adalah memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sintang.

“Jadi, pembentukan dan penetapan struktur fraksi dilaksanakan berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan, setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD harus memiliki anggota paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD atau lebih, dan dapat membentuk satu fraksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota,”pungkas Indra Subekti, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Kelam Permai – Kecamatan Dedai – Kecamatan Sungai Tebelian. (Dex)

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Minta Solusi Penanganan Bencana Banjir

    Kades, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Pasir Minta Solusi Penanganan Bencana Banjir

    • calendar_month Sel, 3 Des 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan akan selalu hadir untuk masyarakat, terlebih pada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan pada musibah banjir. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mempawah, Ismail ketika menerima audiensi Plt. Kepala Desa Pasir, Muhammad Amin beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Pasir, Selasa (3/12/2024). […]

  • Wako Edi Ajak Warga Gemar Bersepeda

    Wako Edi Ajak Warga Gemar Bersepeda

    • calendar_month Ming, 4 Jun 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Memperingati Hari Sepeda Sedunia atau World Bicycle Day (WBD) 2023, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono gowes bersama para komunitas sepeda, Minggu (4/6/2023). WBD yang diperingati setiap tanggal 3 Juni ini didedikasikan untuk mengapresiasi para pesepeda dalam mempromosikan gaya hidup sehat, memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan mendorong kesadaran akan manfaat sepeda bagi masyarakat di […]

  • Alamak! 41 Desa di Sintang Masuk Kawasan Hutan Lindung

    Alamak! 41 Desa di Sintang Masuk Kawasan Hutan Lindung

    • calendar_month Kam, 14 Sep 2017
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Dari 391 desa yang tersebar di 14 Kecamatan, Kabupaten Sintang, terdapat 41 desa yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Realita ini pun tercatat di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang. “Solusinya sedang kita upayakan,” kata Kabid Penataan Ruang, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Sintang, Mulyadi, Kamis (14/9). Mulyadi mengaku pihaknya sedang fokus […]

  • Pemkot dan Pelindo II Sepakat Siapkan 16 Ribu Sambungan IPALD

    Pemkot dan Pelindo II Sepakat Siapkan 16 Ribu Sambungan IPALD

    • calendar_month Kam, 28 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Pontianak dalam rangka pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kota Pontianak. Kerjasama itu dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh kedua belah pihak. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, perjanjian kerjasama […]

  • CFD Mempawah Makin Diminati, Bupati dan Wabup Dorong Gaya Hidup Sehat dan UMKM Lokal

    CFD Mempawah Makin Diminati, Bupati dan Wabup Dorong Gaya Hidup Sehat dan UMKM Lokal

    • calendar_month Ming, 20 Jul 2025
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Erlina, bersama Wakil Bupati, Juli Suryadi, menghadiri pelaksanaan Car Free Day (CFD) ke-6 yang digelar di area Pasar Mempawah, Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Minggu (20/7/2025). Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat dan menjadi ruang publik yang aktif mendorong pola hidup sehat serta pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan […]

  • PMPRB Wujudkan Pelayanan Prima

    PMPRB Wujudkan Pelayanan Prima

    • calendar_month Sen, 24 Sep 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Plt Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menghadiri pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan coaching Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Senin (24/09/2018), di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan ini digelar oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Peserta terdiri dari pemerintah daerah […]

expand_less