Sertijab Kepala BPKP, 8 Kabupaten/Kota di Kalbar Sudah Terima Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3

Bupati Erlina:  Sinergitas Ciptakan Good Governance

LensaKalbar – Kepala BPKP Kalimantan Barat diganti. Dari Raden Suhartono diserahkan ke Dikdik Sadikin. Serah terima jabatan orang nomor satu di lingkungan BPKP RI Perwakilan Kalimantan Barat itupun dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar, H Sutarmidji di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar, H Sutarmidji berharap pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap pembanguan di Provinsi Kalbar dan 14 kabupaten/kota dapat selaras dengan RPJMN/RMPJMD. Sebab fokus pengawasan yang BPKP lakukan adalah pengawalan akuntabilitas program pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan peningkatan Governance System.

Nah, lanjut Midji, khusus peningkatan Governance System saat ini ada 11 pemerintah daerah di Provinsi Kalbar yang maturitas SPIP telah mencapai level 3 atau 73,33 persen. Sedangkan kapabilitas APIP yang mencapai level 3 sebanyak 8 pemerintah daerah atau 53,33 persen.

8 Pemerintah daerah yang dimaksud Sutarmidji itupun,.meliputi:

• Pemerintah Provinsi Kalbar
• Pemerintah Kabupaten Mempawah
• Pemerintah Kabupaten Sintang
• Pemerintah Kabupaten Ketapang
• Pemerintah Kabupaten Landak
• Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
• Pemerintah Kota Pontianak
• Pemerintah Kota Singkawang

“Jadi, ada 8 pemerintah daerah yang sudah menerima sertifikat kapabilitas APIP yang sudah mencapai level 3. Semoga pemkab yang belum bisa menyusul,” ucapnya.

Bupati Mempawah, Hj Erlina yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa BPKP mempunyai tugas dalam pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Karena itu, Bupati Erlina berharap terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dan BPKP dalam hal mengawal dan membimbing pemerintah daerah, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan good governace.

“Masyarakat saat ini sudah sangat kritis terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka kita sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan agar kinerja Pemkab dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Bupati Erlina mengatakan bahwa dalam visi misi-nya bersama Wakil Bupati adalah menciptakan sistem Sistem pelayanan publik yang cepat, profesional, dan Elefisien.

“Ini dapat terwujud apabila tata kelola pemerintahan yang baik telah terwujud,” pungkasnya. (Dex)