Mempawah Komitmen Penguatan SDM melalui Program Bangga Kencana

LensaKalbar – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menyelaraskan program kependudukan daerah dengan visi pembangunan nasional saat mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Mempawah Command Center, Kamis (9/4/2026).

Rakorda tahun ini mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam forum tersebut, Wabup Juli menekankan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

“Transformasi yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN harus diimplementasikan hingga ke tingkat akar rumput. Ini bukan sekadar program rutin, melainkan fondasi dalam menyiapkan generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Wabup Juli.

Sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan dalam Rakorda, di antaranya percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, penguatan kemandirian ekonomi keluarga, optimalisasi digitalisasi data kependudukan, serta peningkatan pendidikan keluarga di era digital.

Wabup Juli menilai Kabupaten Mempawah memiliki posisi strategis di tengah pesatnya perkembangan industri di daerah. Karena itu, menurutnya, peningkatan kualitas penduduk menjadi hal yang tidak dapat ditawar agar masyarakat lokal mampu menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

“Kita ingin memastikan setiap keluarga di Mempawah memiliki akses terhadap layanan keluarga berencana dan kesehatan yang berkualitas. Dengan transformasi ini, kita optimistis target pembangunan kependudukan dapat tercapai,” tambahnya.

Pada tahun 2026, fokus percepatan program diarahkan pada penanganan stunting secara intensif, termasuk melalui pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, serta penguatan sistem pemantauan data secara rutin dan terintegrasi.

Meski demikian, Wabup Juli mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, seperti belum meratanya cakupan pelayanan, tingkat kepatuhan sasaran program, hingga kualitas data pelaporan yang perlu terus ditingkatkan.

“Penyusunan peta jalan kependudukan bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan wujud komitmen pembangunan berkelanjutan berbasis data. Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar kebijakan ini berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Wabup Juli. (Dex)