LensaKalbar – Akhir-akhir ini, jargon “pembangunan infrastruktur di pedalaman sudah bagus” menjadi dagangan politik yang menggiurkan. Padahal, di Kabupaten Sintang saja, kondisi jalan dan jembatannya, termasuk di pusat pemerintahannya, masih mengkhawatirkan dan memprihatinkan.
Kondisi infrastruktur di salah satu kabupaten di Kalbar yang berbatasan darat dengan Kerajaan Malaysia tersebut, disampaikan Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim, Selasa (8/5).
Menurut Terry, membangun jalan dan jembatan tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Sebab, membutuhkan dana yang sangat besar.
“Kalau melihat kemampuan APBD kita, saat ini memang tidak mencukupi untuk menangani kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di kecamatan-kecamatan,” katanya.
DPRD Sintang, lanjut Terry, selalu menitikberatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang untuk melihat skala prioritas pembangunan, agar jalan yang rusak parah dapat tertangani dengan cepat.
“Sehingga tidak mengganggu mobilitas masyarakat setempat,” jelasnya.
Terry menilai, langkah Bupati Sintang Jarot Winarno yang membangun dari daerah pinggiran itu sudah tepat.“Apalagi, Bupati kita ini rajin turun ke pelosok Bumi Senentang. Jadi beliau lebih memahami, mana kondisi jalan dan jembatan yang mesti masuk skala prioritas pembangunan,” tuturnya.
DPRD Sintang, lanjut dia, hanya mampu mendorong dari sisi penganggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, baik di kawasan pedalaman maupun pusat pemerintahan.
“Yang jelas kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tutur Terry.
Terpisah, Bupati Sintang, Jarot Winarno mengakui, infrastruktur dasar seperti Jalan, Jembatan, Pendidikan, dan Kesehatan masih menjadi persoalan yang belum dapat diatasi secara merata. Tetapi, Pemkab Sintang terus berupaya menekan persoalan tersebut.
“Makanya kita kerja keras untuk menangani kegawatdaruratan infrastruktur yang saat ini telah menjadi prime mover pembangunan kita. Masalahnya, ya… lagi-lagi soal pendanaan saja,” ungkap Jarot.
Pemerintah Pusat (Pempus), menurut Jarot, telah konsen dengan persoalan infrastruktur. Buktinya pembangunan di Kalbar masih bertumpu pada Jalan Paralel Perbatasan.
“Artinya, Bapak Presiden kita berkomitmen membangun dari pinggiran,” terangnya.
Tidak kalah penting juga, tambah Jarot, Pempus dapat memberikan alokasi tambahan untuk akses dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke kabupaten. Pada 2016 itu, APBN murninya untuk jalan dan jembatan masih Rp70 Miliar. Karena adanya pemotongan, sekarang sisanya hanya Rp34 Miliar.
“Nah, jadi kita melakukan efisiensi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Efisiensi ini ada dua. Pertama secara teknis kita efisensi, kedua secara alokatif atau alokasinya juga kita efisensi,” tutup Jarot. (Dex)
