Sayangkan Aksi Pemblokiran Jalan Simba, Jeffray Minta Pemkab Sintang Segara Perhatikan Kondisi Ini
- calendar_month Rab, 13 Feb 2019
- comment 0 komentar
Jefray Edward
LensaKalbar – Aksi pemblokiran ruas Jalan Desa Simba yang dilakukan masyarakat setempat sangat disayangkan oleh Ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward. Sebab dinilai dapat melumpuhkan mobilitas masyarakat yang ada di empat kecamatan tersebut.
Kendati demikian, Jeffray memaklumi kondisi masyarakatnya yang sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan dan kesulitan. Sebab ruas jalan mereka mengalami kerusakan yang begitu parahnya.
“Kita berharap Pemda Sintang segera memperhatikan kondisi ini serta mengambil langkah-langkah penanganannya. Begitu juga dengan 8 perusahaan yang ada di empat kecamatan itu juga harus peduli dengan kondisi ruas jalan tersebut,” ujar Jeffray Edward, kepada Lensakalbar.com, Rabu (13/2/2019).
Kondisi ruas jalan yang begitu parahnya di Desa Simba, menurut Jeffray, juga disebabkan curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari belakangan ini. Mengingat 80 persen kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang masih berstruktur tanah. Tak ayal saat musim hujan kondisinya sedemikian parahnya.
“80 persen infrastruktur kita masih berstruktur tanah. Musim hujan, maka kondisinya berlumpur dan susah dilewati,” katanya.
Jeffray mengatakan bahwa Gubernur Kalbar telah meninjau ruas Jalan Simba Raya beberapa waktu lalu. Harapannya, apa yang telah disampaikan gubernur saat itu, dapat segera terealisasi dengan cepat.
“Harapan kita agar dapat segra ditindaklanjuti. Jika memang sudah dianggarkan di APBD Provinsi 2019, maka segera lah dilakukan proses lelang. Karena ruas jalan ini merupakan akses utama yang menghubungkan empat kecamatan di Kabupaten Sintang,” pinta Jeffray.
Lantaran status jalannya adalah milik Provinsi Kalbar, kata Jeffray, pemerintah kabupaten tidak dapat berbuat banyak. Karena kewenangan penuh ada ditingkat provinsi. Bahkan untuk menggarkan kembali sebagai langkah penanganan ruas jalan tersebut melalui APBD kabupaten sudah tidak bisa. Apabila dilakukan, maka akan melanggar aturan yang ada.
“Kita dari kabupaten hanya bisa mendukung dari kegiatan UPJJ dan itu juga harus di sesuaikan dgn aturan yg berlaku,” tutup Jeffray. (Dex)
- Penulis: lk-02 lk-02
Saat ini belum ada komentar