Breaking News
light_mode

Satgas Saber Pungli Siapkan Efek Jera bagi Pelaku Pungli

  • calendar_month Jum, 18 Agu 2023
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama Polresta Kota Pontianak dan Kejaksaan Negeri Kota Pontianak yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Pontianak terus bekerja untuk menumpas perilaku pungli di Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan senantiasa melaksanakan koordinasi kepada sesama anggota. Ia menyampaikan, pihaknya senantiasa melakukan pengawasan kinerja pelayanan publik.

“Kami (Pemkot Pontianak) ingin kalau Kota Pontianak zero pungli,” jelasnya yang juga selaku Penanggungjawab Saber Pungli Kota Pontianak usai mengadakan rapat bersama Satgas Saber Pungli di Kantor Wali Kota, Jumat (18/8/2023).

Bahasan berharap, fungsi efek jera yang juga melekat dari Satgas Saber Pungli dapat mengurangi perilaku pungli. Ia menilai, pungli memang terlihat seperti menguntungkan bagi suatu pihak, namun sangat membahayakan bagi pihak lain, terutama masyarakat dan negara.

“Mudah-mudahan melalui rapat ini semakin memperkuat Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolresta Pontianak AKBP Darma menyebut, adanya Satgas Saber Pungli merupakan perintah Presiden yang kemudian diteruskan kepada jajarannya di daerah. Meskipun terdapat tugas pengawasan di dalam instansi pemerintah, sinergitas antar instansi masih sangat diperlukan.

“Ruh yang menjadi semangat kita tidak berhenti dalam konteks aturan dan perintah. Dibuktikan dengan keberhasilan Kota Pontianak menerima penghargaan dari Menkopolhukam,” paparnya yang juga selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Pontianak.

AKBP Darma melanjutkan, beberapa persoalan pungli masih ditemukan pihaknya di lapangan. Di antara persoalan itu adalah parkir liar yang marak melakukan pungli di Kota Pontianak.

Diungkapkannya, berdasarkan laporan dari masyarakat rerata mengeluh dengan pungli parkir dengan harga di luar Peraturan Daerah (perda), khususnya pada saat acara atau event besar.

“Saya ingin mentrigger, isu yang marak di Pontianak adalah parkir. Parkir ini sudah memberikan sumbangsih (kepada pendapatan daerah). Pengelolaan parkir beberapa indikator berpotensi tidak sesuai target,” ucapnya.

Perkuatan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) menurutnya dapat mengurangi perilaku pungli. Hal itu dikarenakan penindakan yang menimbulkan efek jera.

“Seperti contoh Perda kawasan bebas rokok, tertulis jelas ada denda. Jadi kita bisa melakukan tindakan. Untuk itu kita berkumpul di sini agar merefresh kembali motivasi serta fokus (fungsi Saber Pungli),” tukasnya. (kominfo/prokopim/LK1) 

  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati dan Wabup Mempawah: Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

    Bupati dan Wabup Mempawah: Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir dan Batin

    • calendar_month Kam, 13 Mei 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Bupati Mempawah, Hj Erlina dan Wakil Bupati, H Muhammad Pagi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah yang jatuh bertepatan pada Kamis, 13 Mei 2021. “Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” ucap Bupati Erlina dan Wabup Muhammad Pagi saat ditemui di Kantor […]

  • Tekan Pencemaran Lingkungan, Pemkot Akan Bangun Pengolahan Air Limbah

    Tekan Pencemaran Lingkungan, Pemkot Akan Bangun Pengolahan Air Limbah

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana membuat pengolahan air limbah skala besar. Pengolahan air limbah itu rencananya berlokasi di kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) sapi di Sungai Beliung dengan luas sekitar dua hektare. “Pembangunan tersebut sampai saat ini masih dalam proses kajian. Jika lahan tersedia maka teknisnya semakin mudah,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi […]

  • Bansir Laut jadi Pilot Project Konsolidasi Tanah

    Bansir Laut jadi Pilot Project Konsolidasi Tanah

    • calendar_month Sel, 7 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara menjadi pilot project Program Konsolidasi Tanah yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan […]

  • Lomba Melukis Gunung Kelam
    OPD

    Lomba Melukis Gunung Kelam

    • calendar_month Sab, 21 Okt 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Panitia Kelam Tourism Festival 2023 memeriahkan kegiatan dengan menggelar lomba melukis dengan objek tunggal yakni Bukit Kelam. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Hendrika menjelaskan bahwa undangan atau promosi lomba melukis Bukit Kelam ini sudah disebarkan ke SD, SMP dan SMA dan masyarakat umum. “Melukisnya wajib di sekitar Jembatan Merah Café. […]

  • Edi Ajak Swasta Partisipasi Tangani Covid-19

    Edi Ajak Swasta Partisipasi Tangani Covid-19

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerima bantuan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak 100 buah dan paket sembako dari Bank BCA di Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (12/5/2020). Bantuan APD tersebut akan disalurkan ke fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga medis yang membutuhkan melalui Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sedangkan bantuan paket sembako disalurkan melalui […]

  • Masalah PETI, Dewan Sintang Siap Dampingi Warga Audiensi ke Pemprov Kalbar

    Masalah PETI, Dewan Sintang Siap Dampingi Warga Audiensi ke Pemprov Kalbar

    • calendar_month Sab, 21 Apr 2018
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Menambang emas menjadi satu-satu matapencaharian warga di tengah jebloknya harga karet. Namun, mereka harus berurusan dengan hukum karena aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Warga pun ingin sumber penghasilannya itu menjadi legal, misalnya dengan ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun kewenangannya bukan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Olehkarenanya, […]

expand_less