Breaking News
light_mode

Saber Pungli Kalbar Monitoring Pelayanan Publik Singkawang

  • calendar_month Jum, 26 Jul 2019
  • comment 0 komentar

LensaKalbar – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah pelayanan publik yang ada di Kota Singkawang, Jumat (26/7/2019).

Ketua UPP Saber Pungli Provinsi Kalbar, Kombes Pol Andi Musa mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik khususnya di Kota Singkawang dapat berjalan dengan baik, baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah.

“Tadi sudah kita lakukan uji petik di instansi vertikal seperti Polres, KPPN, Imigrasi dan BPN. Sedangkan di instansi pemerintah daerah seperti Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Disdukcapil, RSUD Abdul Aziz, Disdikbud, Badan Keuangan Daerah dan Samsat,” katanya.

Pengecekan ini semuanya untuk memastikan bahwa informasi layanan publiknya itu sudah terpasang dengan baik. Sehingga masyarakat mengetahui, ada kepastian waktu, ada kepastian biaya, ada kepastian persyaratan dan ada penyelesaian setiap bentuk pelayanan. Supaya masyarakat tidak lagi mengkhawatirkan adanya pungli, karena semuanya sudah transfarans dan ada kepastian.

Pungli bisa terjadi karena tidak adanya transparans dan tidak ada kepastian penyelesaiannya. Sehingga lewat jalan belakang dan muncullah uang pelicin, suap atau sogok baru bisa lancar.

Diapun berpesan kepada masyarakat, bilamana mengalami pungli bisa melaporkan hal tersebut melalui website, nomor handphone baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Tinggal masyarakat memanfaatkan itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Sekda Kota Singkawang Heri Apriyadi mengatakan, hasil dari asistensi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan UPP Saber Pungli Provinsi Kalbar terhadap sejumlah pelayanan publik khususnya di lingkungan Pemkot Singkawang, bahwa RSUD Abdul Aziz Singkawang menduduki ranking ke-4.

Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Singkawang menduduki ranking ke-6, Badan Keuangan Daerah Singkawang ranking ke-7, Disdukcapil ranking ke-8, dan paling akhir di raih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang.

“Makna dari hasil ini, artinya semua perangkat daerah Singkawang harus terus melakukan perbaikan-perbaikan kedepan,” ujarnya.

Pertama, perbaikan managemen dan administrasi. Artinya, SOP dan sebagainya harus transparans. Kedua, melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pola-pikir petugas pelayanan dan menyampaikan ke masyarakat sebaiknya ketika berurusan lakukanlah secara langsung.

“Sehingga dengan adanya petugas pelayanan dan masyarakat berhubungan secara langsung maka yang namanya pungli itu bisa dihilangkan,” ungkapnya. (Humpro)
  • Penulis: Zainuddin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Zona CFD di Pontim, Sarana Rekreasi Olahraga dan UMKM

    Zona CFD di Pontim, Sarana Rekreasi Olahraga dan UMKM

    • calendar_month Ming, 2 Okt 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Jalan Sungai Landak menjadi kawasan Car Free Day (CFD) baru di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Jalan yang terdiri dari dua jalur, yakni Jalan Sungai Landak Timur dan Sungai Landak Barat, bagian Barat ditutup bagi akses kendaraan bermotor setiap Minggu pagi. Di zona CFD tersebut, warga bisa melakukan berbagai aktivitas, mulai dari olahraga jogging, […]

  • Mempawah Terima Penghargaan SAKIP Kategori ‘B’

    Mempawah Terima Penghargaan SAKIP Kategori ‘B’

    • calendar_month Sen, 27 Jan 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB RI Muhammad Yusuf memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah (SAKIP) kategori ‘B’ kepada Bupati Mempawah, Hj Erlina di Nusa Dua Bali, Senin (27/1/2020). SAKIP AWARD 2019 diberikan atas hasil evaluasi dan penerapan SAKIP pemerintah kabupaten/kota wilayah […]

  • Bahasan Dukung Aksi Donor Darah Demi Kemanusiaan

    Bahasan Dukung Aksi Donor Darah Demi Kemanusiaan

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Radio Republik Indonesia (RRI) Pontianak menggelar aksi sosial donor darah bertajuk Pontianak Berdonor ke-7 di halaman Kantor RRI Pontianak, Selasa (21/2/2023). Para pendonor berasal dari karyawan RRI Pontianak, instansi pemerintahan dan masyarakat umum. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi dan mendukung aksi kemanusiaan yang diinisiasi oleh RRI Pontianak secara rutin setiap tahun. Para […]

  • Pemda Sintang Diminta Segera Lakukan Pemerataan Infrastruktur Sekolah

    Pemda Sintang Diminta Segera Lakukan Pemerataan Infrastruktur Sekolah

    • calendar_month Ming, 5 Mei 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Herimaturida meminta pemerintah daerah itu untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan. “Kami berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang menginventarisasi sekolah yang rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Sehingga bisa langsung mengambil langkah perbaikan, agar kualitas pendidikan di daerah bisa merata,” pinta Herimaturida, Rabu (5/5/2019). Menurut dia, pemerataan […]

  • Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

    • calendar_month Sen, 13 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Pemerintah Kota Pontianak berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Hal itu sekaligus menjadi WTP yang ke-11 secara berturut yang diterima Pemkot Pontianak. “Dan berupaya mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang,” katanya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Pontianak, […]

  • Satgas Minta Masyarakat Pontianak Patuhi Aturan PPKM Darurat

    Satgas Minta Masyarakat Pontianak Patuhi Aturan PPKM Darurat

    • calendar_month Ming, 11 Jul 2021
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono telah menerbitkan Surat Edaran  Nomor 800/24/SETDA/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Kondisi Darurat di Kota Pontianak. Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Pontianak, Iwan Amriady menerangkan, penerapan PPKM Darurat di Kota Pontianak ini sebagai tindak lanjut dari ketetapan pemerintah pusat yang menetapkan Pontianak sebagai satu diantaranya yang […]

expand_less