Breaking News
light_mode

Rumit Cairkan Dana PKH via Bank

  • calendar_month Kam, 24 Agu 2017
  • comment 2 komentar

LensaKalbar – Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 melalui Bank Mandiri dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, proses administrasinya terlalu rumit. Belum lagi keharusan datang bersama Tenaga Pendamping Kecamatan.

“Masih mudah melalui Kantor Pos dari pada melalui bank. Di bank administrasinya begitu rumit,” keluh Sulamin, warga Kecamatan Dedai, ditemui sedang mengantre untuk mencairkan dana PKH di Bank Mandiri Cabang Tanjung Puri, Kamis (24/8).

Meskipun administrasinya telah lengkap, Sulamin tetap tidak bisa mengambil dana PKH tersebut. Lantaran Tenaga Pendamping Kecamatan belum datang.

“Pihak bank tidak mau memroses administrasi kita, jika Pendamping Kecamatan tidak ada. Artinya, dana PKH bisa dicairkan apabila pendamping juga berada di bank,” paparnya.

Sulamin mengungkapkan, ini merupakan pencairan dana PKH tahap pertama. Nilainya Rp1,5 Juta . “Untuk pencairan tahap kedua kita belum mengetahui waktunya kapan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosis (Dinsos) Kabupaten Sintang, Erniati menampik jika Tenaga Pendamping yang telah ditunjuk Kemensos RI tidak berada di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Derdasarkan data di Dinsos, ungkap Erniati, terdapat 35 Tenaga Pendamping tersebar di 14 kecamatan.

“Bohong jika Tenaga Pendamping tidak ada mendampingi para penerima PKH saat di bank,” katanya.

Erniati mengatakan, proses pencairan dana PKH memang memang tidak bisa dilakukan tanpa Tenaga Pendamping Kecamatan.

“Pihak bank tidak akan sembarangan mengeluarkan dana PKH. Karena, Tenaga Pendamping juga yang memiliki data siapa saja masyarakat yang mendapatkan program PKH itu,” katanya.

Dia mengungkapkan, pencairan dana PKH 2017 dilakukan empat tahap. Faktanya, pihak bank mencairkannya dalam dua tahap, pada tahap pertama Rp1,5 Juta, sementara pada tahap kedua Rp390 Ribu.

Seharusnya, tambah Erniati, tahap pertama hingga tahap ketiga itu pihak bank mengeluarkan dana PKH Rp500 Ribu. Kemudian tahap keempat Rp. 390 Ribu.

“Jadi satu KK (Kepala Keluarga) menerima Rp1.890.000 dari PKH tersebut,,” katanya.

Tetapi yang terjadi saat ini, kata Erniati, pencairan dana PKH bervariasi, ada yang menerima Rp500 Ribu dan Rp1,5 Juta.

“Sudah kami konfi rmasi ke pihak Bank Mandiri. Tetapi, pihak bank mengaku hanya mengeluarkan dana sesuai data pencairan dari pusat,” jelasnya.

Erniati mengatakan, Kabupaten Sintang saat ini memiliki 391 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan data Dinsos, terdapat 9.402 KK yang menerima dana PKH.

“Sekitar Rp17 Miliar dana PKH yang mengalir ke masyarakat pada tahun ini,” ungkapnya. (Dex)

  • Penulis: lk-02 lk-02

Komentar (2)

  • YullizSaradewi

    Selamat malam, maaf sebelumnya saya pendamping kecamatan dedai, apa berita yang anda posting sudah di crosscheck dengan pendamping kecamatan tersebut? karna jika anda mengatakan bahwa pendamping tidak berada ditempat, bearti anda ada di tempat dan waktu yang salah. karna saya ada di bank pada tanggal tersebut.
    mohon memberitakan segala sesuatu ssesuai fakta. terima kasih

    Balas8 September 2017 10:51 am
  • Yulliz Saradewi

    Selamat malam, maaf sebelumnya saya pendamping kecamatan dedai, apa berita yang anda posting sudah di crosscheck dengan pendamping kecamatan tersebut? karna jika anda mengatakan bahwa pendamping tidak berada ditempat, bearti anda ada di tempat dan waktu yang salah. karna saya ada di bank pada tanggal tersebut.
    mohon memberitakan segala sesuatu ssesuai fakta. terima kasih

    Balas8 September 2017 10:44 am

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Program Kotaku Kurangi Kawasan Kumuh

    Program Kotaku Kurangi Kawasan Kumuh

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2020
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menilai, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh, sangat berdampak dalam mengentaskan kawasan kumuh di Kota Pontianak. Saat ini kawasan kumuh di Pontianak tersisa sekitar 3,49 hektar. Tahun depan pihaknya akan berupaya mengurangi angka tersebut hingga […]

  • Camat Akif Harap MTQ Tanamkan Nilai Kebaikan

    Camat Akif Harap MTQ Tanamkan Nilai Kebaikan

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2023
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kelurahan Banjar Serasan berhasil menjadi juara umum pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 26 Januari kemarin. Camat Pontianak Timur M Akif akhirnya menutup secara resmi MTQ XXXI tingkat Kecamatan Pontianak Timur di Gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/1/2023) malam. […]

  • Duplikasi Jembatan Kapuas I Dimulai Tahun Ini

    Duplikasi Jembatan Kapuas I Dimulai Tahun Ini

    • calendar_month Sel, 12 Jul 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan mulai dikerjakan tahun ini. Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat meninjau lokasi pembangunan duplikasi jembatan tersebut di Kota Pontianak, Selasa (12/7/2022). Menurutnya, pemenang lelang proyek pengerjaan pembangunan itu sudah diumumkan. Dalam waktu dekat pemancangan tiang pertama (groundbreaking) segera dilaksanakan menandai mulai […]

  • Dorong 14 Kabupaten/Kota untuk Jadi Produk Unggulan di Kalbar

    Dorong 14 Kabupaten/Kota untuk Jadi Produk Unggulan di Kalbar

    • calendar_month Rab, 11 Sep 2019
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Ketua Dekranasda, Ny Lismaryani Sutarmidji mengatakan pihaknya akan mengumpulkan produk unggulan di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalbar untuk menjadi produk unggulan kerajinan di Provinsi Kalbar. “Kita tahu, Provinsi Kalbar yang masyarakatnya sangat heterogen dan terdiri dari beberapa suku menjadikan kita memiliki banyak kerajinan khas yang sebenarnya memiliki nilai jual tinggi. Hanya […]

  • Bappeda Ingatkan Dinkes dan PU Soal Serapan DAU Earmark
    OPD

    Bappeda Ingatkan Dinkes dan PU Soal Serapan DAU Earmark

    • calendar_month Sab, 26 Okt 2024
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memperhatikan serapan dana DAU Earmark. Pasalnya, penyerapan dana DAU Earmark ini harus mampu mencapai 75 persen. “Kalau kita lihat serapan DAU earmark di dua dinas ini masih rendah ya, seharusnya kita mencapai 75 persen, tapi […]

  • Nama Minimal 2 Kata, Santosa Minta Disdukcapil Sosialisasikan Hingga ke Tingkat Desa

    Nama Minimal 2 Kata, Santosa Minta Disdukcapil Sosialisasikan Hingga ke Tingkat Desa

    • calendar_month Sab, 11 Jun 2022
    • 0Komentar

    LensaKalbar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Santosa mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Pempus) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. “Kita dukung, karena lewat aturan itu, pencatatan nama identitas di kartu keluarga (KK) hingga KTP elektronik (e-KTP) kini minimal dua kata dengan maksimal 60 huruf termasuk […]

expand_less